IMG_8475
Pulau Senoa, salah satu dari tujuh pulau terluara yang ada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Wijaya Satria/Batam Pos)

Mengelola kawasan perbatasan tak hanya berbicara soal kekuatan militer. Soal perut atau ekonomi juga memiliki porsi besar menjaga nasionalisme warga perbatasan. Di Natuna, sektor transportasi memainkan peran utama penjaga kedaulatan bangsa.

Yermia Riezky

Musidi berkonsentrasi di belakang kemudi perahu kayu miliknya. Ia mengarahkan perahu sepanjang tujuh meter dan lebar dua meter itu ke sebuah pulau kecil dengan hutan rimbun. Senoa, nama pulau itu. Berangkat dari dermaga Sepempang di Tanjung, perahu bermesin 100 PK itu membawa tim Saujana Natuna ke Pulau Senoa dalam waktu 20 menit. Laut tenang tanpa gelombang menemani perjalanan pada Kamis (22/11) itu.  Tenangnya laut berpadu cerahnya langit membuat hamparan pasir dan bebatuan di dasar laut kasat mata.

Saat mendekati Pulau Senoa, Musidi tak langsung menambatkan kapalnya. Ia membelokkan kapalnya ke kanan memutari pulau. Di bagian selatan pulau, berdiri kokoh sebuah mecusuar setinggi 30 meter di satu pulau karang yang terpisah tak jauh dari Pulau Senoa. Sementara di dasar laut, hamparan terumbu karang yang kaya dan rapat tampak dibalik jernihnya laut. Menuju ke timur, tebing cadas Pulau Senoa yang tingginya mencapai 40 meter “Tebing itu seperti benteng,” kata Musidi yang mengarahkan kapal ke utara dan kembali ke bagian barat Pulau Senoa.

Pria kurus itu kemudian mendekatkan perahunya ke sebuah bukit batu lalu rekannya, La Andi, yang berdiri di bagian depan melemparkan tali ke sebuah tambatan alami. Tak jauh dari bukit itulah lokasi pantai yang berhamparkan pasir putih. Bentukan alam inilah yang membuat Pulau Senoa gampang dikenal dari pantai Tanjung yang berjarak 15 menit perjalanan dari Ranai. “Inilah salah satu pulau terluar Indonesia yang ada di Natuna,” ujar Musidi. Puluhan bendera merah putih yang berjejer di sepanjang pantai seakan menegaskan posisi Senoa sebagai beranda depan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pulau yang memiliki luas sekitar lima hektar ini merupakan salah satu dari tujuh pulau terluar Indonesia yang berada di Natuna. Lokasinya di sebelah timur Pulau Bunguran, pulau utama Kabupaten Natuna yang menjadi lokasi ibukota kabupaten, Ranai. Dari pulau itu sejauh 12 mil laut ke arah timur melintas garis khayal batas negara Indonesia dan Malaysia.

Selain Senoa, ada enam pulau terluar Indonesia di yang masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna. Pulau-pulau itu adalah Pulau Tokong Boro di bagian barat Natuna yang berbatasan dengan Malaysia bagian barat, Pulau Kepak dan Pulau Subi Kecil yang berbatasan dengan Malaysia bagian timur, serta Pulau Semiun, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung yang berbatasan dengan Malaysia bagian barat, Thailand, dan Vietnam.

Data Badan Pegelolaan Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna menyebutkan, ketujuh pulau itu memiliki permasalahan yang sama, yakni kerap menjadi persinggahan nelayan asing yang mencari ikan di perairan Laut Natuna di sekitar pulau-pulau tersebut. “Ini sering terjadi karena kapal-kapal mereka yang tangguh menyeberangi Laut China Selatan dan mencari ikan di Laut Natuna,” kata Staf Pelaporan dan Monitoring Evaluasi BPP, Dodi Yuda.

Sudah bukan rahasia lagi jika nelayan-nelayan asal Vietnam, Thailand, dan Malaysia kerap datang ke Laut Natuna untuk mengambil ikan yang melimpah di sana. Laporan Kementrian Kelautan dan Perikanan, kata Dodi, mengukur potensi ikan di Laut Natuna mencapai satu juta ton setiap tahunnya. “Namun baru 23 ribu ton yang mampu ditangkap nelayan lokal,” ucap dia.

Kedatangan nelayan asing ini, selain membahayakan kedaulatan bangsa, juga berpotensi menguras ikan-ikan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi nelayan nasional dan negara. Namun, hal itu tak dapat dicegah baik oleh BPP dan penduduk. Persoalannya, teknologi yang digunakan untuk pengawasan terbilang minim dan sangat bergantung pada alam.

Dodi mengungkapkan, BPP Natuna yang didirikan pada November 2011 hanya memiliki satu kapal yang terbuat dari fiber. Jenis kapal ini punya kerentanan yang sama dengan kapal kayu jika harus mengarungi perairan Laut Natuna yang tak bisa diprediksi kondisinya. “Ombak setinggi tiga sampai lima meter bisa menghancurkan kapal fiber BPP,” kata Dodi. Itulah sebabnya, BPP hanya sanggup meninjau ketujuh pulau itu masing-masing satu kali dalam setahun. Itu pun di musim angin selatan, yakni pada bulan April hingga Oktober. “Kalau musim angin utara, kami sudah tahu, ombak pasti besar sehingga kami tak akan berlayar pada masa itu,” kata Dodi.

Kekhawatiran Dodi pada kondisi laut yang tak menentu memang wajar. Mengingat untuk mencapai pulau-pulau terluar selain Pulau Senoa, diperlukan waktu berjam-jam. Paling jauh adalah Pulau Tokong Boro yang letaknya di titik paling barat Kabupaten Natuna. Untuk perjalanan ke sana dibutuhkan waktu minimal delapan jam. Pulau lainnya, Subi Kecil misalnya, dijangkau setelah berlayar minimal enam jam. Selama itu, laut tetap menyimpan misteri karena kapan saja dapat muncul dengan badai dan gelombang tinggi. “Bahkan di musim angin selatan pun kondisi laut di tengah-tengah perjalanan tidak bisa diprediksi. Kami sering menghadapi ombak besar di musim angin selatan,” terang Dodi.

Persoalan pengawasan pulau-pulau terluar memang tak semata tanggung jawab BPP karena fungsinya yang menjadi lembaga koordinasi instansi di Pemkab Natuna. Di tahun pertamanya, BPP lebih banyak mengurusi masalah pengembangan wilayah kecamatan yang menaungi pulau-pulau terluar. Itulah sebabnya di dalam BPP bergabung elemen antara lain dinas pariwisata, dinas perhubungan, dan dinas pertanian yang bertugas mengembangkan wilayah kecamatan itu sesuai dengan tugasnya. Apalagi, banyak pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk. Hanya Pulau Subi kecil yang menjadi ibukota Kecamatan Subi yang berpenghuni.

Di samping BPP, yang bertugas mengawasi pulau-pulau terluar adalah TNI, Polri, dan penduduk. Dodi mengungkapkan, di Pulau Sekatung ada Satgas Gabubang Pengamanan yang beranggotakan personil TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jumlah mereka mencapai 34 orang. Meski demikian, selama setahun, BPP belum pernah bepatroli bareng petugas keamanan itu. “Kami belum tahu kapan saja waktu patrol mereka,” jelas Dodi.

Sampai saat ini, persoalan ketujuh pulau ini baru sebatas pencurian ikan oleh nelayan asing, dilabuhi oleh kapal asing tanpa izin, maupun abrasi. Belum ada usaha negara tetangga untuk mengklaim pulau-pulau tersebut.

Namun demikian, persoalan kedaulatan dan cinta tanah air tetap menjadi ancaman laten di sejumlah daerah yang lokasinya dekat dengan perbatasan, salah satu contohnya di Pulau Serasan. Jarak tempuh dari Serasan ke Kuching, Malaysia Timur lebih dekat dibanding Ranai maupun Batam dan Tanjungpinang.

Dari Ranai menuju Pulau Serasan dibutuhkan waktu delapan jam menggunakan kapal Bukit Raya Milik Pelni, 10 jam menggunakan kapal perintis, dan 12 jam menggunkan kapal kayu. “Sedangkan ke Kuching hanya butuh waktu enam jam dengan kapal,” terang Hamid, warga Pulau Serasan.

Ditemui di Ranai Darat ketika mengunjungi kerabatnya, Hamid menceritakan, warga Pulau Serasan dan Pulau Subi telah lama berhubungan dengan warga Kuching. “Kami menggunakan dua mata uang di sana, rupiah dan ringgit,” kata Hamid. Transaksi ekonomi yang terjadi antara warga Serasan dan Kuching berdasarkan pada kebutuhan masing-masing wilayah.  Dari Serasan, warga membawa tikar dan ikan ke Kuching. Selain itu Hamid juga menjual cengkeh ke Kuching karena hasil bumi itu dibutuhkan warga di sana. Sebaliknya, dari Kuching warga Serasan membeli gula dan beras. Di masa lalu, gula dan beras Malaysia itu yang kemudian dibawa masyarakat Ranai ke Tanjungpinang.

Dari hubungan itu, tambah Hamid, masyarakat Pulau Serasan memiliki kestabilan ekonomi. “Lebih baik dibanding jika kami menunggu barang-barang dari Ranai,” tambah Hamid.  Lamanya jarak tempuh kota-kota seperti Ranai, Tanjungpinang, dan Batam, membuat masyarakat akhirnya bergantung ke Kuching, atau ke beberapa daerah di provinsi Kalimantan Barat.

Bergantung sepenuhnya pada Ranai bukan pilihan utama bagi masyarakat Serasan. Pasalnya, Kecamatan Subi yang letaknya diantara Pulau Serasan dan Ranai kerap mengalami keterlambatan pasokan. “Kerap kali warga kelaparan karena kiriman kebutuan pokok dari Telat,” kata Hamid. Padahal jarak tempuh antara Ranai dan Subi lebih singkat ketimbang Ranai – Serasan, empat jam dengan kapal Bukit Raya dan enam jam jika menumpang kapal perintis.

Hingga usianya yang ke 13, angkutan antarpulau menjadi problem yang belum terpecahkan di Kabupaten Natuna. Hubungan antar pulau seperti Midai, Bunguran, Laut, Subi, dan Serasan sangat bergantung pada kapal perintis dan Bukit Raya. Jarak antar satu kapal dengan kapal lain relatif lama, enam hari. Itu pun tergantung pada kondisi gelombang di perairan di Laut Natuna yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan.

IMG_7982

KM Terigas 5, salah satu kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Natuna. Perjalanan dari satu pulau ke pulau lain ditempuh dalam waktu belasan jam (Wijaya Satria / Batam Pos)

Lamanya waktu antar kapal berdampak pada banyaknya jumlah penumpang setiap kali kapal merapat di satu pulau. Tim Saujana Natuna sempat melihat kondisi KM Terigas, salah satu kapal perintis yang selama ini menjadi penghubung antar pulau di Natuna, saat bersandar di Pulau Sedanau, Selasa (20/11) pagi. Kapal dengan lambung warna hijau itu sesak dipenuhi penumpang. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibungkus karung dan dus diumpuk di lambung kapal. Ratusan penumpang berdesakan di geladak memenuhi ruang kosong yang tak diisi barang. Bayi-bayi tidur di ayunan yang digantungkan pada tiang-tiang melintang dan orangtua mereka sibuk mengipas, memberi kesejukan pada buah hati mereka. Sebagian penumpang bahkan harus duduk dengan kaki dijulurkan keluar kapal sepanjang 20 meter itu.

Penumpang yang duduk di geladak hanya dilindungi oleh terpal plastik. Di pinggir, ujung terpal digulung dan akan direntangkan saat hujan turun. Di belakang ruang kemudi dan ruang mesin, belasan penumpang mencari posisi enak. Sebelum bersandar di dermaga Pulau Sedanau, KM Terigas baru saja berlayar selama sembilan jam dari Midai. Dari Pulau Sedanau, salah satu kapal perintis di samping KM Sabuk Nusantara itu akan berlayar menuju Pulau Laut, jauh di utara Pulau Bunguran. “Kapal berangkat pukul 09.00 dan akan tiba di Pulau Laut jam 17.00,” ujar seorang pria bertato yang duduk di pinggir kapal.

“Jumlah penumpang itu masih belum seberapa,” kata Milin, warga Sedanau. Ia mengungkapkan, jika penuh, nyaris tak ada ruang untuk bergerak di kapal. “Penumpang harus tahan tidak buang air karena tidak ada ruang untuk jalan ke kamar kecil,” tutur Milin.

Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Natuna, Wan Siswandi mengungkapkan, pada APBD Perubahan 2012, Natuna menganggarkan pengadaan dua kapal perintis. Pada bulan ini sudah masuk tahap lelang. “Kami harap pengadaan ini dapat mengurangi persoalan transportasi,” kata Siswandi. Selama ini persoalan transportasi berimbas pada ketersediaan bahan makanan di pulau-pulau kecil. Di samping rencana itu, pada tahun 2013 Pemkab Natuna akan mengembangkan dermaga-dermaga yang sudah ada agar kapal-kapal perintis maupun Bukit Raya bisa merapat. Antara lain adalah di Serasan, Midai, Subi. Sementara derma di Penagih dan Selat Lampah akan dilebarkan.

Sementara bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan saat ini, kendala-kendala yang bersumber dari transportasi belum sampai melunturkan nasionalisme mereka. Meski kerap berangkat ke Kuching dan bergelimang ringgit, Indonesia masih menjadi tanah air mereka. “Kami masih menyekolahkan anak kami di Indonesia, bukan di Natuna tapi di Kalimantan Barat,” ujar Hamid.

Namun, sikap itu tak boleh membuat pemerintah daerah maupun pusat lepas tangan, sekedar berharap rasa cinta tanah air itu tetap tebal dalam diri masyarakat Natuna di perbatasan dengan pembangunan yang tanpa tujuan dan asal –asalan. Sebagai bagian dari NKRI, mereka juga butuh perhatian pemerintah dan tidak dianaktirikan. Tanpa perhatian yang sesuai, benih disintegrasi dapat muncul kapan saja di daerah kaya minyak dan gas alam itu. “Beberapa kali pemikiran itu muncul di tengah masyarakat, namun selalu bisa diredam,” pungkas Hamid.***

 

 

Liputan dilakukan bersama Muhammad Iqbal dan Wijaya Satria

Iklan