Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pengaruh orang-orang Bugis dalam perkembangan kerajaan Riau-Lingga. Peran mereka dimulai sejak awal abad 18. Ketika itu keluarga diraja Melayu ingin memukul mundur kekuatan Minangkabau yang berusaha merebut kekuasaan kerajaan dengan membunuh Sultan Abdul Jalil.

Van der Putten dan Al Azhar dalam buku ‘Dalam Persahabatan : Surat-Surat Raja Ali Haji kepada Von de Wall menulis, keluarga sultan Melayu kemudian meminta bantuan pajuang asal Bugis yang dipimpin Opu-Opung Yang Lima. Mereka adalah Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kamboja, Daeng Parani, dan Daeng Manambun.

“Gabungan kekuatan Melayu dan Bugis ini berhasil memukul mundur kekuatan Minangkabau. Sebagai imbalannya, para pemimpin Bugis itu kemudian diberi jabatan Yang Dipertuan Muda,” tulis Van de Putten dan Al Azhar.

Jabatan itu membuat orang-orang Bugis itu beserta keturunannya menjadi bagian elit di Kerajaan Melayu. Koalisi Melayu dan Bugis membuat kerajaan Melayu berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh. Di bidang maritim, mereka ditakuti. Berulangkali mereka mengancam armada Belanda yang melewati perairan Kerajaan Melayu. “Belanda menyebut mereka perompak,” kata Sejarawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri.

Tahun 1784 merupakan salah satu masa yang paling dikenang dalam perjuangan Kerajaan Melayu. Ketika itu, pasukan Kerajaan Melayu hampir berhasil menjatuhkan kekuatan kolonial Belanda yang berpusat di Malaka. Dalam pertempuran di Teluk Ketapang, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji, pemimpin serangan, gugur.

Raja Ali Haji, cucu Raja Haji, dalam Tuhfat Al-Nafis melukiskan gugurnya sang kakek sebagai bentuk jihad fisabilillah. Itulah kemudian Raja Haji dikenal sebagai Raja Haji Fisabilillah.

Tuhfat Al-Nafis banyak berisi sejarah Kerajaan Melayu. Di dalamnya juga ditulis pengalaman Raja Ali Haji saat mengunjungi Batavia di tahun 1822 dan ketika mengikuti rombongan Kerajaan Riau-Lingga yang pertama kali menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah.

Namun, meski menjadi rujukan banyak intelektual Eropa yang ingin mengetahui sejarah Kerajaan Melayu, Tuhfat Al-Nafis dianggap sebagai karya yang lebih “Pro Bugis” ketimbang Melayu. Diilang seperti itu karena karya tersebut menumpukan narasi utamanya pada kehadiran Opu-Opu Yang Lima dari Bugis.

Pada tahun 1930, 17 tahun setelah pembubaran Kerajaan Riau-Lingga, hadir sebuah manuskrip yang disusun oleh Tengku Muhammad Saleh Damnah di Daik,Lingga. Karya itu berjudul Keringkasan Sedjaraj Melayu dan Djadual Salasilah Radja Melayu.

Aswandi dalam kolom Kutubkhana di Majalah Batam Pos 1 April 2013 mengatakan karya itu belum terlalu banyak dikenal. Yang membedakan dengan Tuhfat Al-Nafis adalah meski sama-sama ditulis dalam perspektif istana, ada perbedaan penting dalam dua karya itu.

“Secara histografi, Keringkasan Sedjarah Melayu adalah ‘narasi sejarah’ Riau-Lingga yang ditulis dalam perspektif ‘Melayu sentris’ dan menurut cara pandang ‘Yang Dipertuan Besar ‘ di Daik-Lingga,” tulis Aswandi.

Lebih lanjut dalam pertemuan dengan Majalah Batam Pos di Tanjungpinang Aswandi mengatakan, tulisan Raja Ali Haji mampu mengangkat posisi Pulau Penyengat sebagai tempat penting dalam Kerajaan Riau-Lingga. Padahal, dalam sejarahnya, Pulau Penyengat menjadi pusat kerajaan pada 1900-1913.

“Pulau Penyengat begitu terangkat namanya sedangkan Daik yang menjadi pusat kerajaan selama lebih seratus tahun tidak banyak dipandang,” terang Aswandi.

Di samping itu, salah satu yang memicu ketidaksenangan keturunan Sultan Riau pada Raja Ali Haji karena perannya dalam pendongkelan Sultan Mahmud Muzaffarsyah pada 1857. Dalam tulisannya yang berjudul Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Pemerintahan Dan Politik di laman Tanjungpinang Pos, Aswandi menuliskan kajian Barbara Watson dan Virginia Matheson tentang sikap Raja Ali Haji soal Sultan Mahmud yang dimakzulkan.

Watson dan Matheson, tulis Aswandi, melihat adanya keterkaitan antara sebab-sebab pemakzulan sultan Mahmud dengan keputusan Raja Ali Haji menulis Tsamaran al-Muhimmah. Dalam karyanya itu, dengan tegas Raja Ali Haji mengatakan bahwa seorang raja (pemimpin) yang jauh antara agama dan perbuatannya, tidak memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, dan gagal memperbaiki nasib mereka tak dapat diterima sebagai penguasa.

“Sebagai penasihat di lingkungan kerajaan, Raja Ali Haji melihat Sultan Mahmud semakin jauh dari rakyatnya. Ia sering ke Singapura, pesta, dan memboroskan uang kerajaan,” kata Aswandi.

Van der Putten dan Al Azhar mengatakan ada keterlibatan Belanda dalam pemakzulan Sultan Mahmud Muzaffarsyah. Hal itu berawal dari kekalahan Raja Haji Fisabilillah membuat pengawasan Belanda terhadap Kerajaan Riau-Lingga meningkat. Sejak Tanjungpinang menjadi pemukiman utama, para wakil pemerintah Belanda cenderung mendukung pihak Yang Dipertuan Muda dibanding Sultan Melayu. Hal itu mengacaukan keseimbangan kekuasaan dalam kerajaan.

Sementara itu Eliza Netscher melaporkan keterlibatan pembesar Melayu di Riau-Lingga dalam konflik di Selangor. Persoalan ini diperparah dengan sikap Sultan Mahmud yang mencampuri persoalan rumah tangga Trengganu dan Pahang di Semenanjung Malaka.

Inggris yang waktu itu menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Singapura, hasil dari Traktat London, protes. Belanda kemudian mengganti Sultan Mahmud dengan tokoh yang bisa mereka kendalikan, Sultan Sulaiman, Paman Sultan Mahmud.

Pemakzulan itu tidak diterima sebagian pendukung Sultan Mahmud. Pada tahun yang sama, Panglima Sulung dari Reteh melakukan pemberontakan atas nama Sultan Mahmud. Raja Ali Haji kemudian ikut berperan dalam menghentikan pemberontakan yang berlangsung pada bulan Oktober hingga November 1857 itu.

Keringkasan Sejarah Melayu menuliskan pemakzulan itu sebagai awal dari kacaunya Kerajaan Riau Lingga. Puncaknya adalah saat Sultan Abdulrahman Muazzamsyah naik tahta pada 1885, menggantikan  Sultan Sulaiman yang tidak memiliki penerus.

Menurut Muhammad Saleh, Abdulrahman yang masih keturunan Bugis itu tidak dapat menjadi Sultan. Pasalnya masih ada ahli waris murni Melayu yang bisa menggantikan Sultan Sulaiman.

“Menurut keterangan yang kuat, pewaris yang berhak menjadi Sultan seperti Tengku Said, Tengku Husen, dan Tengku Mahmud,” tulis Saleh. Ia menambahkan, krisis dan malapetaka akan terjadi di kerajaan jika pewaris tahta yang sah diabaikan.

Gugatan terhadap Tuhfat Al-Nafis juga dilayangkan pemerhati budaya asal Sumatera Barat, Ilham Yusardi. Dalam tulisannya yang berjudul Subyektifitas Ali Haji dalam Tuhfat Al-Nafis yang dimuat situs rajaalihaji.com, ia menilai karya itu terlalu Bugis sentris. Pilihan itu, menurut Ilham, terjadi karena latas belakang Raja Ali Haji yang memiliki latar belakang Bugis yang kuat. Ini membuat tulisan Raja Ali Haji tentang anggota Kerajaan Melayu keturunan Bugis cenderung heroik.

Sebaliknya, pada bagian tertentu, Raja Ali Haji cenderung memandang negatif musuh-musuh kaum Bugis terutama Raja Kecik kaum Minangkabau dan kaum Melayu sendiri. Raja Kecik merupakan musuh Opu-Opu Yang Lima saat diminta membantu kerajaan Melayu pada 1722.

Sementara itu bagi Belanda, Raja Ali Haji cukup misterius. Walaupun tak banyak catatan keterlibatannya dalam keputusan penting Kerajaan Riau-Lingga khususnya di Pulau Penyengat, tapi pengaruhnya di mata Belanda jelas sekali. Belanda menganggap Raja Ali Haji sebagai tokoh yang memicu hampir setiap rencana jahat yang tak sesuai dengan kepentingan Belanda.

Residen Tobias (1858-1861) misalnya, melaporkan Raja Ali Haji dan Haji Ibrahim memberi pengaruh yang buruk pada Yang Dipertuan Muda X Raja Muhammad Yusuf. sementara Netscher yang menjadi residen pada 1861-1871 mengatakan Raja Ali Haji sebagai penghasut yang memicu ketegangan antara Sultan di Lingga dan Yang dipertuan Muda di Penyengat. Netscher yang sebelumnya menerbitkan Gurindam Dua Belas menilai Raja Ali Haji terlalu alim dan membenci orang Eropa.

“Ia (Netscher) beranggapan, jika terjadi kekacauam, Raja Ali Haji yang pertama harus diciduk karena ia berusaha menghancurkan seluruh umat Nasrani,” tulis Van der Putten dan Al Azhar.

Namun tidak jelas alasan kebencian Netscher. Van der Putten menduga, ia merasa pamornya tersaingin karena orang Melayu, termasuk Raja Ali Haji lebih dekat dengan Von de Wall untuk minta bantuan dan petunjuk mengenai hubungan mereka dengan penguasa Belanda.

Meski hidup dan karyanya dipenuhi poliemi, kalau tidak mau disebut kontroversi, masyarakat Melayu tetap menganggap Raja Ali Haji sebagai salah satu Pahlawan Nasional dari daerah Melayu. Gurindam Dua Belas diajarkan di setiap sekolah di Kepulauan Riau. Kepada Batam Pos awal Oktober lalu, budayawan Husnizar Hood menyayangkan Kitab Tuhfat Al-Nafis malah diterbitkan di Malaysia, bukan di Indonesia, tempat Raja Ali Haji hidup dan dinobatkan sebagai Pahlawan. Sementara Aswandi mengungkapkan jasa Raja Ali Haji dalam kesusasteraan Melayu.

“Jika penulisan itu dibuat silsilah, yang paling puncak adalah Raja Ali Haji. Hampir seluruh sastrawan menjadikan karya-karya Raja Ali Haji sebagai patokan,” ujar Aswandi.

(Yermia Riezky)

Iklan