Waduk Tembesi yang dikelilingi Hutan Lindung Tembesi (Wijaya Satria/Batam Pos)
Waduk Tembesi yang dikelilingi Hutan Lindung Tembesi (Wijaya Satria/Batam Pos)

Salinan surat yang telah dipindai terpampang di dinding lantai satu Kantor Gubernur Kepri lama di Jalan DI Panjaitan, Tanjungpinang. Melalui sebuah proyektor, salinan surat itu terpantul di dinding. Warnanya sudah buram keunguan. Tinta mesin tik sebagian besar hurufnya sudah kabur.

Itu merupakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Kotamadya Batam. Luasan lahan yang ditunjuk dalam surat itu seluas 23.430 hektare.

Surat Keputusan itu bernomor 47/KPTS-II/1984. Ada kekeliruan dalam penulisan tahun yang ditulis menggunakan pulpen. “Salinan yang kami terima tahunnya salah, seharusnya 1987, bukan 1984, karena terbitnya tahun 1987,” kata Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Kepulauan Riau Said Jaafar, Rabu pekan lalu di Tanjungpinang.

SK Menteri Kehutanan 47 Tahun 1987, bukti Otorita Batam pernah meminta Departemen Kehutanan menunjuk sejumlah wilayah hutan di Batam.
SK Menteri Kehutanan 47 Tahun 1987, bukti Otorita Batam pernah meminta Departemen Kehutanan menunjuk sejumlah wilayah hutan di Batam.

Dalam bagian pertimbangan SK 47 itu menyebutkan, Otorita Batam, yang bekerjasama, merekomendasikan areal seluas 23.4330 hektare menjadi kawasan hutan tetap. Rekomendasi itu mendapat penetapan oleh Gubernur Riau dengan mengeluarkan SK Gubernur Riau Nomor 518/X/1986.

Dalam SK 47 yang ditandatangani Menhut saat itu, Soedjarwo, memutuskan menunjuk area hutan di wilayah Pulau Batam dan merinci fungsinya menjadi hutan lindung (13.643  hektare), hutan suaka alam dan hutan wisata (4.933 hektare), dan hutan lindung pantai atau mangrove (4.854 hektare).

Penunjukan hutan di Pulau Batam ini merupakan kelanjutan dari terbitnya SK Menhut 173/KPTS-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Riau seluas 4.686.075 hektare. Saat itu Pulau Batam masih masuk dalam wilayah Provinsi Riau.

SK 47 itu merupakan bukti bahwa hutan di Pulau Batam merupakan rekomendasi dari OB. Sejak Menhut menerbitkan SK 463/Menhut-II/2013, BP Batam (dulunya Otorita Batam) selalu berkelit. Dalam berbagai kesempatan BP Batam menolak mengakui bahwa kawasan hutan yang ada di Pulau Batam ditetapkan juga atas rekomendasi OB.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, sebagian besar hutan lindung, hutan Taman Wisata Alam, dan hutan pantai telah berubah menjadi areal terbangun. Puluhan ribu rumah berjejal di atas lahan yang seharusnya tak boleh dirambah dan dibangun. Di areal tersebut juga sangat ramai fasilitas umum, kawasan komersil, industri, hingga galangan kapal. Mereka mendapatkan alokasi lahan di atas kawasan lindung dan konservasi dari OB dan selanjutnya BP Batam, meski sejak 1987, tidak ada keputusan Menhut yang menetapkan perubahan peruntukan dari hutan menjadi area penggunaan lain (APL). Lahan yang berstatus APL bebas dialokasikan untuk pembangunan.

Jika ditanya dasar pengalokasian lahan di atas kawasan lindung itu, BP Batam selalu merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Keppres tersebut memang memberikan OB wewenang penuh untuk mengelola tanah di Batam. Namun, aturan itu juga yang membawa BP Batam masuk dalam pusaran persoalan hutan di Batam.

Ternyata, aturan itu yang digunakan OB untuk mengalokasikan sebagian lahan di Pulau Batam menjadi areal hutan. Jaafar menjelaskan, dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (a) 1, negara memberikan hak pada Ketua OB untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.

“Saat itu ada kerisauan dari Otorita, karena mereka tidak tahu mana yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan untuk mempertahankan air waduk,” kata Jaafar. Dalam peta hutan Batam yang berlandaskan SK 47 menunjukkan, di tengah setiap hutan lindung atau konservasi, ada waduk.

Lewat SK 47 tersebut, Kementerian Kehutanan memiliki wewenang di Pulau Batam. Segala hal yang berhubungan dengan kehutanan di Batam, terikat dengan UU Pokok Kehutanan.

***

Seketika setelah Surat Keputusan Menhut 463 terbit akhir Juni lalu, banyak pihak di Batam  kebakaran jenggot. Reaksi pun muncul dalam efek domino. Komentar-komentar menyeruak di media massa Kota Batam, mulai dari BP Batam, kalangan pengusaha galangan kapal, investor, warga pemilik rumah yang ada di lahan hutan lindung. Isu ini juga dijadikan sejumlah politisi yang muncul sebagai pembela masyarakat. Dua politisi di Senayan asal Kepri, senator Djasarmen Purba dan anggota DPR Harry Azhar Azis yang paling getol menyuarakan ketidakpuasannya dan mengecam SK yang ditandatangani Menhut Zulkifli Hasan itu.

Intinya mereka melampiaskan kekecewaan karena SK 463 tidak menghapus status hutan lindung dan konservasi di sejumlah lokasi terbangun di Batam. Lewat SK 463, Menhut ternyata menyatakan lahan-lahan tersebut tetap hutan.

Mengapa pernyataan itu keluar? Hal itu berawal dari peta lampiran SK 463. Pada lembar 1017, lokasi-lokasi seperti perumahan di Batuaji, industri galangan kapal di Tanjunguncang, resort mewah di Kawasan Marina Waterfront City, kawasan Nagoya, permukiman Tanjunguma diwarnai ungu dan hijau, sama dengan TWA dan hutan lindung. Area wisata Coastarina, kantor BP Batam, kantor Pemko, Mega Mall, Terminal Feri Internasional Batam Centre tak luput dari warna hijau tua yang identik dengan hutan lindung.

“Logikanya, untuk apa kami mengusulkan kantor kami sebagai hutan lindung?” ucap Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Joko Wiwoho, dalam berbagai kesempatan.

Anggapan yang berkembang di masyarakat, SK Menhut seharusnya menyatakan lokasi hutan, yang saat ini sudah penuh dengan aktivitas pembangunan, sebagai APL. Anggapan lain, masyarakat mengira lokasi-lokasi itu ditetapkan sebagai hutan baru. Apalagi, dalam SK 463 disebutkan ada 1.834 hektare lahan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Peta areal DPCLS dalam SK Menhut 463
Peta areal DPCLS dalam SK Menhut 463

Hal ini muncul kecurigaan tentang kinerja Tim Paduserasi (Timdu) yang dibentuk oleh Menhut melalui Surat Keputusan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 jo SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010.

Sebagian beranggapan, Menhut tidak berpatokan pada usulan Timdu. Lainnya menilai Timdu tidak bekerja, toh Menhut malah menghutankan kembali kawasan terbangun yang diharapkan berubah menjadi putih pada lampiran peta SK 463.

Jaafar membantah keduanya. “Tidak ada yang namanya hutan baru itu,” kata dia, tegas. Pria yang turut memperjuangkan berdirinya Provinsi Kepri itu mengatakan, kawasan hutan yang tergambar di Batam pada peta lampiran itu bukanlah kawasan hutan baru.

“Itu gambar lokasi kawasan hutan yang ditunjuk pada 1987. Jadi kalau dibilang kantor OB atau Mega Mall dijadikan hutan lindung, itu keliru. Yang ada, bangunan-bangunan itu dibangun di atas kawasan hutan lindung,” terang Jaafar.

Mengapa berpatokan pada peta SK tahun 1987? Ternyata, sejak SK itu keluar, belum pernah Menhut mengeluarkan SK terkait perubahan peruntukan hutan lindung dan konservasi menjadi APL. Malahan, yang ada berupa SK Penetapan hutan-hutan lindung dan konservasi dalam selang waktu 1992-1994.

Memang, Menhut pernah mengeluarkan SK terkait hutan lindung Baloi yang diminta oleh OB dan Pemko Batam agar fungsinya berubah. Harganya mahal, karena mereka harus menyediakan hutan pengganti dengan luas mencapai tujuh kali lipat di Tembesi.

Hutan lain pernah diusulkan OB untuk dialihfungsikan pada 2006. DPR sempat menyarankan agar Kemenhut melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, Menhut saat itu, MS Kaban, menolak karena belum ada mekanisme yang menurunkan status hutan konservasi. Ia menyarankan agar perubahan dilakukan melalui kajian Timdu.

Terkait kinerja Timdu, salah satu anggota Timdu yang mewakili Dinas Kehutanan Kepri, Bherly Andia menjelaskan Timdu sudah bekerja dan menyerahkan rekomendasinya kepada Menhut. Dalam SK 463 Menhut mengakomodir dengan menetapkan areal hutan lindung yang eksistingnya adalah hunian, industri, atau kawasan komersial sebagai lokasi yang memiliki dampak penting dengan cakupan luas yang bernilai strategis (DPCLS).

Peta lampiran sebenarnya menunjukkan itu. Warna simbol areanya memang sama dengan hutan lindung atau konservasi. Namun kalau lebih teliti, area itu juga disimbolkan dengan jaring merah. Menhut tak bisa serta merta menetapkan DPCLS sebagai kawasan APL. “Menurut Undang-Undang Kehutanan, mekanismenya harus melalui persetujuan DPR,” terang Bherly.

“Menhut sudah baik kok, dia sudah memfasilitasi,” kata Jaafar. “Juga sudah mempertimbangkan delapan surat usulan gubernur.”

***

BP Batam dan pengusaha boleh saja menyalahkan Menhut yang dinilai tak cermat dalam mengeluarkan surat keputusan. Namun, jika SK 463/2013 itu dicermati lebih jauh, diakui atau tidak, SK itu dibuat dengan cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya terkait aturan-aturan tentang Kehutanan.

“SK Menhut itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Paduserasi dan delapan surat usulan dari Gubernur Kepulauan Riau,” kata Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Kemenhut, Sumarto Suharno.

Seperti apa isi usulan Gubernur Kepri itu? Dokumen yang diperoleh majalah ini dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan, usulan pertama dilayangkan pada 14 April 2009 melalui Surat Nomor 0224/KDH Kepri.520/04.09. Surat itu diteken gubernur yang saat itu masih dijabat Ismeth Abdullah.

Ismeth melayangkan surat itu ke Kemenhut dengan pertimbangan memenuhi amanat dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Karena acuan masalah hutan di Provinsi Kepri saat itu masih pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka perlu dipaduserasikan dengan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau.

Ismeth pun meminta Menhut MS Kaban meluangkan waktu untuk mempresentasikan kawasan hutan dan perairan di Kepri yang diusulkan berubah, termasuk kawasan hutan lindung dan hutan TWA Mukakuning, di Batam.

Surat tersebut juga ditembuskan ke Presiden sebagai laporan, Mendagri, Bappenas, dan Dirjen Planologi Kehutanan Dephut.

Namun pada perjalanannya, usulan perubahan alihfungsi hutan di Kepri yang dari kabupaten/kota ke gubernur terus berubah-ubah. “Itu sebabnya, gubernur Kepri sampai melayangkan delapan surat ke Kemenhut,” kata Bherly Andia.

Surat kedua dilayangkan pada 19 Januari 2010 dengan nomor 0012/KDH Kepri/01.10. Surat ini dalam rangka menindaklanjuti proses paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepri (kabupaten/kota). Surat ini juga dilayangkan di era Ismeth memimpin Kepri.

Di pengujung 2010, tepatnya 30 Desember, Gubernur Kepri yang dijabat HM Sani melayangkan surat ketiga ke Kemenhut dengan Nomor 0350/KDH Kepri.522/12.10. Lagi-lagi merespon usulan kabupaten/kota di Kepri yang meminta alihfungsi beberapa kawasan hutan lindung dan konservasi, termasuk di Batam.

Pada 4 April 2011, Sani kembali melayangkan surat keempat ke Kemenhut. Kali ini ia meminta percepatan perubahan status hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) Pulau Kepala Jeri Kota Batam menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Sani meminta percepatan itu karena berdasarkan SK Menhut Nomor 173/kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang TGHK, status kawasan di Pulau kepala Jeri adalah HPK.

Pulau yang luasnya 2.400 hektare itu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ecofriendly industry. Rinciannya; 60 persen untuk industri yang meliputi petrochemical storage, commodities strorage/constuction industry service, industri makan halal, dan kegiatan kepelabuhanan. Sisanya 10 persen untuk pemukiman, dan 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

Sani juga menyebutkan, sudah ada investor yang berencana berinvestasi di Pulau Kepala Jeri senilai 2 miliar dolar AS dengan potensi pekerja yang terserap mencapao 70 ribu orang.

Kurang dari satu bulan (18 Mei 2011), Sani menyurati lagi Kemenhut untuk kali kelima. Kali ini untuk perubahan kawasan hutan lainnya dalam rangka paduserasi TGHK dengan RTRW Perubahan Provinsi Kepri. Kemudian jelang akhir tahun (6 Desember 2011) Sani menyampaikan surat keenam berupa peta usulan kawasan hutan dalam rangka paduserasi TGHK dan RTRWP Kepri.

Surat ketujuh menyusul pada 27 April 2012 nomor 109/KDH Kepri.050.13/4.12. Di surat itu, Sani menyebutkan ada beberapa lokasi yang tidak terusulkan perubahan peruntukan kawasan hutannya sebagai APL. Sementara pada lokasi tersebut merupakan pemukiman eksisting dan lahan garapan masyarakat, serta areal yang telah direncanakan pemerintah kabupaten/kota untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Di poin keempat surat ketujuh gubernur itu menyebutkan, jika masih terdapat kekeliruan dalam usulan tersebut, contohnya ditemukan pemukiman dan lahan garapan masyarakat yang eksisting pada kawasan yang tidak diusulkan menjadi APL, maka Sani memberikan kewenangan kepada Tim Paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kepri untuk melakukan eksekusi perubahan peruntukan hutan pada areal yang dimaksud dengan terlebih dahulu mencermati kondisi eksistingnya.

Kemudian surat terakhir atau surat kedelapan Gubernur Kepri HM Sani dilayangkan pada 12 November 2012 dengan nomor 252/KDH Kepri.520/11.12. Surat itu berisi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kepri.

Di surat itu, Sani meminta gugusan Pulau Janda Berhias yang masuk dalam kawasan FTZ sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam, masih ada yang berstatus hutan, belum APL. Padahal, kawasan itu bagian dari kawasan industri terpadu untuk pembangunan industri penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas serta bahan kimia lainnya dengan investasi lebih dari 500 juta dolar AS. Sani meminta kawasan itu di APL-kan.

Di SK Kemenhut nomor 463 Tahun 2013, untuk kawasan Pulau Kepala Jeri dan Pulau Janda Berhias sudah diakomodir. Tinggal menunggu penetapan Kemenhut.

***

Sementara itu, seminggu terakhir, BP Batam menambah satu senjatanya untuk membuktikan pengalokasian lahan di atas area hutan lindung dan hutan konservasi tak melanggar aturan. BP Batam mengaku memiliki rekomendasi dari Komisi IV DPR pada 2006. Belakangan, dokumen tersebut ternyata risalah rapat. Hanya ada tanda tangan pimpinan rapat tanpa stempel. Selama ini, BP Batam juga tak secara terbuka menunjukkan surat itu pada publik. Melalui humasnya, Dwi Djoko Wiwoho, BP Batam mengakui tidak pernah ada hasil sidang paripurna terkait rekomendasi itu. (Baca selengkapnya: Bersadar pada Rekomendasi Ompong)

Senjata andalan BP Batam sebelumnya adalah Keppres 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Keppres itu memberi keleluasaan pada BP Batam untuk mengalokasikan lahan ke pihak ketiga, termasuk memungut ganti rugi atau biaya berupa uang wajib tahunan Otorita (UWTO). Keppres itu berpatokan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “Lebih duluan keluar dari UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan,” kata Djoko.

Selain itu, kewenangan pengaturan ruang dan wilayah di Batam juga diperkuat Perpres 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Cantolan hukum Perpres itu adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pola Ruang. Posisi BP kemudian diperkuat lagi dengan UU 44 Tahun 2007 tentang FTZ dan PP 46 tahun 2007 tentang FTZ Batam.

Staf Dinas Kehutanan Kepri yang ditunjuk sebagai anggota Timdu, Bherly Andya membenarkan BP Batam pernah mengusulkan alih fungsi seluruh areal hutan lindung dan hutan konservasi yang telah dibangun permukiman, kawasan industri, dan kawasan komersial.

“Benar ada usulan itu dan DPR merekomendasikan pada Menhut saat itu, MS Kaban,” kata Bherly, Jumat pekan lalu melalui telepon. Saat Batam Pos bertemu Bherly di kantor Dinas Kehutanan Kepri, Rabu pekan lalu, ia mengatakan hal yang sama.

Usulan itu, kata Bherly, merupakan lanjutan setelah pengajuan Otorita Batam terkait alih fungsi hutan lindung Baloi pada 2002 disetujui Menhut. Kondisi lahan hutan lindung Baloi yang mengelilingi Dam Baloi saat itu sudah parah. Permukiman liar sudah bermunculan. Sejumlah lahan pun sudah dialokasikan Otorita pada 12 investor besar yang tergabung dalam satu konsorsium. Namun, berbeda dengan usulan alihfungsi pada 2002, usulan 2006 tidak disetujui oleh Menhut.

“Alihfungsi hutan lindung Baloi itu dilakukan secara parsial, hanya hutan Baloi saja. Sesuai aturan satu banding tujuh, OB bisa menyediakan lahan pengganti tujuh kali luas hutan lindung Baloi di Tembesi,” terang Bherly.

“Pada 2006, OB ingin mengusulkan lagi. Saat itu mereka ingin mengubah peruntukan semua lahan hutan lindung dan konservasi yang telanjur dibangun. Menhut saat itu kesulitan karena belum ada aturan untuk mengubah peruntukan hutan konservasi dengan sistem ganti hutan. Menhut pun menyarankan agar proses perubahan peruntukan melalui kajian Tim Padu Serasi,” tambah Bherly.

Jaafar menjelaskan, OB pasti kesulitan menemukan hutan pengganti seluas tujuh kali dari luas yang diajukan. “Bukan di Batam saja, di Indonesia pun kesulitan mencari lahan pengganti yang luasnya tujuh kali,” ucap Jaafar.

Ia mengatakan, OB mengusulkan pengganti di Pulau Rempang dan Galang. Persoalannya, kedua pulau itu sudah ditetapkan sebagai hutan konservasi, dengan kategori hutan buru. Usulan Menhut agar persoalan alihfungsi hutan lindung dan konservasi dimasukkan dalam kajian Timdu, menurut Jaafar, karena ini merupakan langkah yang paling murah.

“Alihfungsi melalui Timdu tidak membutuhkan lahan pengganti,” terang Jaafar. Melalui Timdu, perubahan fungsi hutan bisa dilakukan dalam lingkup provinsi. “Tim Paduserasi itu tim sakti.”

Timdu sendiri dibutuhkan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri. Sampai saat ini, RTRW Kepri masih berupa konsep (draft). Itulah yang digunakan Timdu saat mengkaji perubahan kawasan hutan di Kepri.

Bherly menjelaskan, Kepri sendiri memang membutuhkan kajian Timdu untuk mendapat penetapan RTRW oleh Mendagri. “Dalam Undang-Undang Penataan Ruang, salah satu syarat Mendagri mengesahkan RTRW adalah adanya persetujuan substansial dari Menteri Kehutanan (terkait fungsi hutan,red),” ujar dia. Apalagi, setelah terbit SK Menhut 173 tahun 1986 tentang Penunjukan Hutan Riau, induk Provinsi Kepri itu belum melakukan Paduserasi.

“Idealnya, paduserasi itu dilakukan provinsi setelah SK penunjukan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) 1986 terbit. Sampai saat ini, tinggal Riau dan Kalteng yang belum paduserasi. Daftar itu bertambah setelah Kepri lahir,” kata Bherly. Provinsi Riau sendiri sempat mengeluarkan Perda 10/1994 tentang RTRW. “Perda itu bodong dan tidak diakui pusat. Banyak areal hutan menurut TGHK 1986 yang dijadikan APL.”

Timdu dibentuk pada 15 Oktober 2009 melalui SK Menhut nomor 676/Menhut-VII/2009. Dalam keputusannya, Menhut menunjuk 25 lembaga dan instansi dari Kementerian Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Institut Pertanian Bogor, Kantor Wilayah BPN Kepri, Bappeda Kepri, Dinas Kehutanan Kepri, Universitas Riau, hingga Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Penunjukan itu diikuti enam orang sekretaris.

Bherly menceritakan, sepanjang 2010 Timdu mengalami stagnasi yang cukup lama. “Tidak ada anggaran,” kenang dia.

Koordinasi intens baru berlangsung pada 2011 dan 2012. Dalam tahun itu, paling sedikit Timdu mengadakan rapat selama tiga hari dalam sebulan. Mereka mengkaji kondisi kehutanan di Kepri. Total, sebanyak 2.408 pulau yang harus dikaji tim tersebut. Jumlah itu disederhanakan menggunakan Sistem Informasi Geografis, melihat di pulau mana yang hutannya tidak perlu diubah akibat konsep RTRW Kepri.

Tak gampang mengkaji penyesuaian itu. Usulan perubahan fungsi lahan berulang kali diusulkan oleh para Bupati dan Walikota di Kepri. Rapat sendiri berjalan alot. Anggota tim dari Jakarta banyak yang tidak setuju alihfungsi hutan lindung, terutama di Batam. “Mereka menganggap penduduk Kepri itu tinggal di pulau-pulau kecil, jadi hutan harus dipertahankan,” kata Bherly.

Jaafar menambahkan, Toto Indraswanto, salah seorang anggota Timdu dari Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sempat ngotot agar hutan konservasi TWA Mukakuning tak perlu diutak-atik. “Dia berdebat sampai lima hari dengan para guru besar dan doktor,” terang Jaafar.

Meski diwarnai perdebatan, dalam setiap rapat, Timdu bisa menyepakati perubahan peruntukan area hutan. “Perubahan itu harus diikuti alasan yang kuat,” kata Bherly.

Jika DPR menyetujui perubahan DPCLS dalam SK 463 menjadi APL, paling tidak ada dua langkah yang harus dilalui sebelum penetapan kawasan hutan. Langkah tersebut adalah tata batas dan pemetaan. Usai melakukan itu, Menhut akan menerbitkan SK Penetapan Perubahan Kawasan Hutan Menjadi APL.

Hanya saja, sesuai UU Kehutanan dan PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pelanggaran terkait pengalokasian lahan di atas hutan lindung dan konservasi di Batam tetap bisa diperkarakan. Pasalnya, aturannya berlaku mundur.

“Mungkin lahannya bisa diputihkan, tapi pelanggarannya tidak,” terang Bherly. Soal itu, Bherly mengatakan hal tersebut merupakan domain Menhut dan Kejaksaan. “Kalau mereka mau memperkarakan dan mengusut, pemberi alokasi lahan bisa digugat.” ***

 

Yermia Riezky dan Muhammad Nur

Pernah terbit di Majalah Batam Pos, Oktober 2013

Iklan