hutan batam/Yusuf Hidayat/Batam Pos

Menteri Kehutanan menetapkan kawasan industri, permukiman, dan komersil di Batam sebagai hutan lindung. BP Batam dan pengusaha menentangnya karena dianggap merugikan. Keputusan akhir ada di tangan DPR.  

Dwi Djoko Wiwoho duduk gelisah di kursi kerjanya yang empuk di Gedung Badan Pengusahaan Batam, Rabu siang pekan lalu. Berkali-kali ia menarik napas panjang. Asap yang mengepul dari rokok yang terselip di bibirnya tak mampu menutupi kegalauan di wajah Direktur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) dan Humas BP Batam itu.

“Mau jadi apa Batam ini kalau direcoki terus dengan aturan-aturan yang menghambat dunia investasi,” ujarnya.

Siang itu, bersama Deputi Bidang Pengendalian BP Batam Asroni Harahap, Djoko baru selesai menerima kunjungan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H E Paskorn Siriyaphan.

Petinggi BP Batam senang dengan kehadiran Dubes Thailand yang tengah menjajaki investasi di bidang otomotif dan industri manufaktur. Thailand melihat Batam sebagai kawasan strategis. Bahkan dari aspek biaya, H E Paskorn menyebut Batam jauh lebih murah. Di Thailand upah buruh sudah mencapai Rp2,8 juta per bulan, sementara di Batam baru Rp2,04 juta.

Yang mengganggu pikiran Djoko adalah pertanyaan Pak Dubes soal keabsahan status lahan di Batam. Rupanya Paskorn tahu sedang ada kisruh legalitas lahan antara BP Batam dengan Kementerian Kehutanan. Bara perselisihan kian panas setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 463 yang ”menghutankan” lagi sejumlah wilayah yang kini telah ditempati industri, perumahan, dan beragam usaha lainnya.

Pertanyaan soal kepastian status lahan di Batam bukan hanya datang dari Dubes Thailand. Dua pekan sebelumnya, Dubes Indonesia untuk Singapura Andri Hadi, yang menggelar rapat koordinasi dengan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dalam rangka kerjasama program promosi investasi, juga sempat menanyakan langkah-langkah yang diambil BP menyikapi SK Menhut itu.

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah forum ekonomi di Singapura, juga mempertanyakan kisruh tersebut. Mayoritas investor asing yang menanamkan modalnya di Batam berkantor pusat di Singapura.

Djoko khawatir, SK Menhut itu bisa menghambat pertumbuhan investasi di Batam yang berujung pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi 10 persen yang ditargetkan untuk Batam. “Investor yang mau masuk jadi ragu karena terkesan tidak ada kepastian hukum soal lahan setelah SK Menhut itu keluar,” kata Djoko.

SK Menhut itu memang bak petir di siang hari bagi BP Batam, Pemko Batam, dan sejumlah pengusaha. Apalagi setelah membaca peta lembar 1017 yang menjadi lampiran SK itu. Harapan mereka untuk melihat kawasan Batuaji, Sagulung, Batam Kota, Lubukbaja, Sekupang, Batuampar, dan Nongsa yang telanjur dialokasikan ke pihak ketiga agar berstatus Area Penggunaan Lain (APL), gagal terwujud. Menhut menolak memberi rekomendasi ”pemutihan”.

Yang terjadi malah sebaliknya. Sejumlah kawasan komersil yang secara fisik saat ini bukan kawasan hutan, oleh Menhut justru ditetapkan menjadi kawasan hutan. Tak tanggung-tanggung, hampir seluruh bibir pantai di Pulau Batam kini berstatus hutan lindung. Padahal, di sana telah berdiri industri padat modal dan padat karya seperti industri pembuatan kapalserta industri peralatan pendukung industri minyak dan gas lepas pantai.

Tak hanya itu, sebagian Jodoh-Nagoya yang merupakan pusat bisnis di Batam, juga dimasukkan sebagai kawasan hutan lindung. Begitupun pusat pemerintahan di Batam Center, mulai dari kantor BP Batam, Pemko Batam, mall, hotel, hingga kawasan wisata di Nongsa juga masuk zona hutan lindung. Bahkan, pangkalan TNI AL di Tanjungsengkuang dan sekitarnya, pusat kuliner Golden Prawn dan sekitarnya, pusat rekreasi Ocarina dan sekitarnya, semua masuk dalam zona hijau.

Meski baru tahap penunjukan, dan masih membutuhkan tiga tahapan untuk sampai pada penetapan, namun BP Batam menilai SK Menhut tersebut sangat meresahkan masyarakat dan investor. Apalagi ada konsekuensi pidana bagi yang masuk, merusak, membangun atau mengalihfungsikan hutan lindung itu tanpa izin Menhut.

Dalam peta, lahan-lahan tersebut diberi warna hijau tua dan ungu. Hijau tua berarti lahan itu termasuk hutan lindung. Warna ungu adalah kawasan suaka alam atau pelestarian alam (contohnya Taman Wisata Alam Mukakuning). Sementara untuk lahan APL, diberi simbol area putih.

Djoko menyebut, SK Menhut yang terbit pada 27 Juni 2013 itu mengabaikan rekomendasi Tim Paduserasi, karena data alihfungsi lahan yang mereka berikan ke Tim Paduserasi berbeda dengan di SK Menhut. Tim Paduserasi terdiri dari unsur Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), LIPI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Inti data yang diberikan BP Batam ke Tim Paduserasi adalah semua lahan di atas hutan lindung yang telanjur dialokasikan ke pihak ketiga diajukan untuk dialihfungsikan.

Di TWA Mukakuning misalnya, dari luas 2.065,65 hektare, kini hanya tersisa sekitar 930 hektare. Selebihnya telah dialokasikan. Bahkan telah berdiri lebih dari 52 ribu bangunan di atasnya. Ada yang sudah bersertifikat dan bisa diagunkan, ada yang tidak bisa diagunkan, dan ada juga yang belum keluar sertifikatnya. Begitupun hutan lindung Batuampar I, II, dan III yang semuanya telah dialokasikan ke pihak ketiga dan sudah berisi properti.

Usulan BP Batam itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Batam, Bintan, dan Karimun. Namun harapan agar lahan tersebut memiliki legalitas yang jelas, kini musnah. SK Menhut justru menambah kawasan yang terbangun menjadi ”hutan baru”.

BP Batam merasa dilecehkan karena SK Menhut sama sekali tak mempertimbangkan status Batam sebagai kawasan khusus, yakni kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ). “Kemenhut hanya melihat dari kacamata kehutanan,” kata Djoko.

Namun Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Kemenhut, Sumarto Suharno, membantah Menhut mengabaikan rekomendasi Tim Paduserasi. “SK Menhut itu justru dikeluarkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Paduserasi dan tujuh surat usulan dari Gubernur Kepulauan Riau,” tegas Sumarto, pekan lalu di Jakarta. Buktinya, status hutan Pulau Kepala Jeri kini jadi hutan produksi yang bisa dikonversi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepri Said Jafar membenarkan pihaknya pernah mengirimkan tujuh surat rekomendasi pengalihfungsian sejumlah kawasan hutan lindung di Kepri, termasuk yang ada di Batam. Surat-surat tersebut dikirim ke Kemenhut antara 2009 hingga 2012. “Lima di antaranya terkait dengan Paduserasi TGHK dan RTRWP Kepulauan Riau,” kata Said, Jumat pekan lalu.

Jika dirunut ke belakang, SK Menhut 463/2013 ini hanya penegasan dari SK sebelumnya. Warna hijau tua di sepanjang pantai Pulau Batam dalam peta SK 463 yang menunjukkan kawasan hutan lindung, sesungguhnya bukanlah hutan lindung baru. Tapi hutan lindung lama yang tertuang dalam peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang jadi acuan SK 463.

TGHK itu ditetapkan melalui SK Nomor 47/KPTS-II/1987. Isinya menyebutkan, luas kawasan hutan di Batam 23.430 hektare. Ketika SK 47 diteken, status Batam masih kotamadya dan bagian dari Provinsi Riau. Artinya, sedari awal, wilayah komersil, industri, dan perumahan itu memang berstatus hutan lindung. Hanya saja, dengan kewenangan hak pengelolaan lahan yang dimilikinya,  BP Batam memberikannya ke pihak ketiga.

Kepala Seksi Konservasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Nur Patria, membenarkan Menhut mengacu pada peta TGHK Batam tahun 1987. Itulah sebabnya, peta yang terlampir di SK 463 masih menggambarkan lokasi-lokasi hutan lindung dan TWA berdasarkan kondisi tahun 1987. Intinya, kata Patria, tak ada yang baru dari SK 463 itu. Hanya penegasan atas keputusan sebelumnya.

“Mengapa menggunakan peta TGHK? Karena sejak ditetapkannya TGHK tahun 1987, Menteri Kehutanan tidak pernah mengeluarkan SK baru terkait alih fungsi hutan di Batam (kecuali hutan lindung Baloi, red),” kata Patria di kantornya di Sekupang, Selasa pekan lalu.

SK Menhut yang diterbitkan selama tahun 1992-1994 malah menegaskan keberadaan hutan lindung dan TWA di Batam. Itu tergambar jelas pada 12 titik hutan lindung seluas 12 ribu hektare, yaitu hutan lindung Batuampar I (79 hektare), Batuampar II (158,59 hektare), dan Batuampar III (248,10 hektare). Ketiganya ditetapkan pada 29 April 1994 melalui SK Menhut 719/Kpts-II/1993.

Lalu hutan lindung Tanjungpiayu (189,76 hektare) yang penetapannya sama dengan penetapan hutan lindung Batuampar I, II, dan III. Hutan lindung Duriangkang (6.075 hektare) ditetapkan melalui SK Menhut 202/Kpts-II/1994 pada 29 April 1994. Hutan lindung Bukit Tiban (1.770 hektare) ditetapkan dengan SK Menhut 428/Kpts-II/1992 pada 5 Mei 1992. Hutan lindung Nongsa I dan II masing-masing luasnya 308,40 hektare dan 142,95 hektare disahkan dengan SK Menhut 202/Kpts-II/1994.

Hutan lindung Bukit Dangas (128 hektare) dan hutan lindung Seiharapan (738 hektare) ditetapkan berdasarkan SK Menhut 428/Kpts-II/1992. Hutan lindung Seiladi (59 hektare) dan hutan lindung Baloi (119,6 hektare).
Kemudian Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Mukakuning seluas 2.065,62 hektare. Menhut kemudian menetapkan TWA itu melalui SK 427/Kpts.II/1992 pada 5 Mei 1992. Sebelumnya, Menhut juga telah menetapkan kawasan hutan buru seluas 16 ribu hektare di Rempang Galang yang lebih awal ditetapkan statusnya melalui SK Nomor 307/Kpts-II/1986 pada 29 September 1986.

Patria menyebutkan, BP Batam terkesan hanya membangun opini publik untuk menutupi kegagalan mereka memperjuangkan ribuan hektare lahan hutan konservasi dan hutan lindung di Batam yang terlanjur dialokasikan ke pihak ketiga, sebelum mengantongi rekomendasi dari Menhut. Patria bahkan mengatakan, sesungguhnya BP Batam paham mereka telah salah mengalokasikan lahan hutan lindung itu. BP juga paham konsekuensi hukumnya berat. Ada unsur pidana karena melanggar UU Kehutanan.

“Jadi kawasan komersil yang kini disebut-sebut dihutankan itu sesungguhnya status awalnya memang hutan lindung. Tapi sudah habis dialokasikan ke pihak ketiga. Tapi, sepanjang belum ada rekomendasi alihfungi, tetap saja berstatus hutan lindung, meski di atasnya sudah menjadi hutan beton,” kata Patria menegaskan.

Peta Pola Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun yang menjadi Lampiran Perpres 87 Tahun 2011. Hutan-hutan lindung dan konservasi masih diakomodasi.
Peta Pola Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun yang menjadi Lampiran Perpres 87 Tahun 2011. Hutan-hutan lindung dan konservasi masih diakomodasi dalam Perpres tersebut

Di Perpres 87 Tahun 2011 tentang RTRW FTZ Batam, Bintan, Karimun, di lampiran petanya, kawasan sekeliling (sempadan) pantai di seluruh Pulau Batam juga tetap berwarna hijau atau zona lindung untuk perlindungan kawasan setempat. Di peta diberi tanda L2.

Pasal 54 ayat (1) Perpres 87 itu menyebutkan, zona L2 meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Di ayat (2) dipertegas lagi, zona L2 di kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sepanjang pantai Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, gugusan Pulau Janda Berhias serta gugusan pulau-pulau kecil di Kota Batam.

“Jadi Menhut belum pernah mengeluarkan rekomendasi alihfungsi. Makanya di peta lampiran SK 463 itu sempadan pantai tetap hijau. Meski kenyataanya kini sudah bukan hutan lagi, status hutan lindung tetap melekat,” kata Patria.

Namun ahli hutan BP Batam, Hajad Widagdo, mengatakan zona L2 fungsi utamanya untuk melindungi lingkungan setempat dari abrasi. “Jadi L2 itu tidak mesti berupa hutan. Beton pelindung abrasi atau pemecah ombak pun bisa. Yang penting fungsinya tidak hilang,” kata Hajad Rabu pekan lalu di kantor Humas BP Batam.

Hajad juga memaparkan, sempadan pantai di Batam berbeda dengan sempadan pantai yang ada di wilayah lain di Indonesia. Pulau Batam dikelilingi oleh pulau-pulau lainnya sehingga sempadan pantai menjadi lebih aman dari abrasi. Berbeda dengan Pantai Uleuleu di Aceh yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Saat tsunami, air langsung menghancurkan wilayah yang dilaluinya, apalagi sudah tak memiliki hutan penyangga.

Namun Kapusinfo Kemenhut Sumarto tetap menyebut BP Batam telah melakukan pelanggaran terhadap UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pengalokasian lahan di Batam, BP terkesan kebablasan karena kawasan hutan lindung dan konservasi dialokasikan ke pihak ketiga, tanpa rekomendasi dari Menhut.

Sumarto bahkan menyebut BP Batam bukan hanya melanggar UU Kehutanan, tapi juga melanggar UU 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Ia mengingatkan, bahwa RTRW tidak bisa dimanfaatkan untuk memutihkan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan yang telanjur dialokasikan.

Dengan begitu, meskipun di Perpres 87/2011 tentang RTRW BBK mengakomodir usulan BP Batam mengalihfungsikan ribuan hektare hutan lindung menjadi kawasan komersial (APL), tidak otomatis status hutan lindungnya lepas begitu saja. Pengalihfungsian hutan menjadi kawasan bukan hutan harus tetap mengantongi rekomendasi dari Menhut dan mendapat persetujuan dari DPR.

“Langkah yang bisa ditempuh terhadap pelanggaran UU Kehutanan adalah proses pidana,” tegasnya.

Sumarto menyayangkan langkah BP Batam yang tak memperhatikan UU Kehutanan maupun UU sebelumnya, yakni UU 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberian hak pengelolaan lahan yang memberikan kewenangan luas terhadap BP Batam, tidak otomatis bisa mengubah hutan lindung menjadi kawasan bukan hutan, karena bertentangan dengan UU.

“Di Keppres selalu dicantumkan, ketentuan yang bertentangan dengan UU bisa dianggap tak berlaku,” katanya. “Keppres tak bisa mengalahkan UU karena Keppres dibuat tidak untuk bertentangan dengan UU.”

BP sendiri membantah tudingan Kemenhut itu. Hajad menegaskan, BP Batam sama sekali tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Kehutanan maupun UU 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Justru BP menuding Kementerian tidak cermat dalam mengeluarkan SK 463 yang mengubah 1.834 hektare lahan bukan hutan menjadi hutan di Batam.

Menurut Hajad, membandingkan Keppres 41 dengan UU tentu tak sepadan. Namun Hajad menegaskan, Keppres 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menjadi dasar HPL di Batam, cantolan hukumnya juga UU, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Lebih duluan UU Nomor 5 Tahun 1960 itu keluar dari UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan,” kata Hajad.

Di BAB II, Pasal 6 ayat (1), Keppres 41 Tahun 1973, disebutkan: Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.

Memang, kata Hajad, di ayat (2) Keppres 41 itu disebutkan: hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria. Namun, harus tetap mengacu pada ketentuan: Pertama, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan hak pengelolaannya kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Kedua, hak pengelolaan tersebut memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mengelola lahan di Batam. Mulai dari merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria, dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

“Terjadi dispute hukum. Keppres yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 malah diabaikan. Jadi bukan kami yang mengabaikan UU, justru Kemenhut,” tegas Hajad dan Djoko.

Tudingan Kemenhut bahwa RTRW BBK dijadikan sebagai strategi untuk pemutihan hutan lindung yang telah telanjur dialokasikan ke pihak ketiga, juga dibantah BP. “Kami selalu mengikuti prosedur yang ada. Kami tak melanggar UU. Batam adalah wilayah khusus yang berbeda dengan daerah lainnya,” kata Djoko.

Djoko pun menyodorkan bukti, hingga saat ini luas hutan Batam yang tersisa lebih dari 30 persen. Jumlah itu belum termasuk lebih dari 30 persen kawasan hijau. “Jadi masih ada 60 persen, itu lebih dari cukup,” katanya.

Namun bagi Kemenhut, UU Pokok Agraria yang menjadi cantolan hukum Keppres 41/1973, tidak otomatis menjadi dasar hukum dalam menghapus status hutan di Batam, baik hutan lindung maupun hutan konservasi alam. Apalagi, jauh sebelum Keppres 41 lahir, UU Pokok Kehutanan sudah lahir. Sehingga, dalam mengalihfungsikan hutan di Batam, BP seharusnya tetap memperhatikan UU tersebut. Apalagi jika pengalokasian ke pihak ketiga setelah UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terbit, maka acuan alihfungsi juga tetap memperhatikan UU tersebut dan aturan turunannya.

“Mengalihfungsikan hutan tanpa mengikuti UU tentang Kehutanan itu pidana,” tegas Sumarto.

***
Jika membaca peta di SK 463 secara teliti, Menhut sebenarnya sudah memberi lampu hijau untuk alihfungsi hutan lindung dan TWA yang telah telanjur dialokasikan BP Batam ke pihak ketiga, lengkap dengan 52 ribu bangunan di atasnya.

Garis-garis merah tebal dan simbol jaring merah di atas peta adalah sebuah petunjuk bahwa area itu dianggap berdampak penting dan punya cakupan luas serta bernilai strategis. Praktisi kehutanan menyingkatnya sebagai DPCLS. Simbol ini tampak seperti jalan, yang juga berwarna merah, tapi sejatinya merupakan simbol area DPCLS.

Berbeda dengan perubahan peruntukan hutan produksi yang bisa dialihfungsikan hanya melalui keputusan Menhut, alih fungsi DPCLS menjadi APL harus melalui persetujuan DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan pasal 19 ayat 2.  Aturan itu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

“Menhut berpatokan pada aturan UU Kehutanan. Kalau dia langsung mengubah status lahan tanpa persetujuan DPR, maka dia salah,” kata Patria.

Masih mengacu pada peta lampiran SK 463 itu, Patria juga mengatakan, Batam benar-benar diberi keistimewaan. Tidak ada hutan lindung lain di Kepri yang diusulkan menjadi APL selain di Batam. Keistimewaan lain tampak dari alihfungsi TWA Mukakuning itu.

Jika mengacu pada UU Kehutanan dan PP 10/2010, status TWA harus diturunkan dulu menjadi hutan lindung, lalu menjadi hutan produksi sebelum menjadi APL. Langkah yang sama dilakukan pada hutan lindung yang diusulkan berubah menjadi APL yakni harus diturunkan statusnya menjadi hutan produksi terlebih dahulu.

“Istimewanya, dari SK itu, kawasan konservasi bisa dijadikan kawasan perumahan. Makanya saya bilang Batam ini spesial. Itu karena pembangunannya sudah kebablasan,” ujar Patria. “Bahkan, pemerintah dan BP tidak diharuskan menyediakan hutan konservasi pengganti.”

Hal itu dilakukan Menhut karena melihat kawasan hutan lindung dan TWA di Batam digolongkan sebagai lahan strategis mengingat fungsi mereka sebagai penjaga ketersediaan air di Pulau Batam.

“Hutan lindung di Batam fungsinya hanya satu, melindungi tata air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi Batam. Saya pikir, itu juga yang membuat Menteri tidak mau disalahkan dengan mengubah hutan lindung tanpa persetujuan DPR,” tambah Patria.

Sumarto juga membenarkan hal itu. Menurutnya, pengalihfungsian hutan lindung dan TWA di Batam menjadi kawasan komersil atau area peruntukan lain (APL), bisa saja tidak dipersoalkan secara hukum, jika para penegak hukum sepakat. Aparat hukum itu antara lain, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Mahkamah Agung, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tapi ini opsi terakhir,” katanya.

Ia juga mengatakan, hutan yang sudah telanjur dimanfaatkan tentu tidak serta merta langsung dihutankan. “Tapi didahului dulu dengan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tingkat dan jenis pelanggarannya,” kata Sumarto saat dihubungi, Jumat malam, pekan lalu.

Namun, Kemenhut tentu akan lebih senang jika warga yang menempati kawasan hutan dengan sukarela pindah. Dengan demikian, proses hutanisasi tidak perlu ada penggusuran. “Tapi kalau tidak mau, ya kita awali dengan pendekatan hukum dulu,” lanjutnya.

***

Kepala Dinas Kehutanan Kepri Said Djafar mengatakan usulan Tim Paduserasi sedang dalam proses di DPR. “Sudah diajukan Menhut ke DPR setengah bulan setelah SK 463 itu diterbitkan,” kata Said.

Said yang saat dihubungi mengaku sedang berada di Jakarta menolak menjelaskan lebih jauh perihal persoalan ini. “Saya tidak mau nanti saja,” terang dia.

Menurut dia, bola persoalan SK Menhut ini bergulir liar di media karena pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan BP Batam dan pengusaha. “Saya heran mengapa mereka resah. Harusnya mereka bersabar karena usulannya sudah diajukan ke DPR,” tambah dia.

Said tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan DPR untuk menyetujui pengalihfungsian hutan lindung dan TWA di Batam karena memerlukan proses peninjauan lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron yang membawahi kehutanan mengaku sudah mendapat usulan dari Menhut tentang usulan alihfungsi hutan di Kepri.

“Menhut memang sudah mengajukan konsep tata ruang Provinsi Kepri. Tapi kami memang belum membahasnya,” katanya, Jumat malam, pekan lalu di Jakarta. Usulan tersebut termasuk wilayah hutan di Batam.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan memang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Hanya saja, katanya, usulan itu tetap harus mendapat persetujuan DPR.

“Perubahan peruntukan itu ada di RTRWP. Nah, untuk yang berdampak penting dan strategis harus mendapat persetujuan DPR, termasuk perubahan status hutan lindung,” katanya.

Patria pada Jumat pekan lalu mengatakan, jika usulan itu diterima DPR, Menhut akan menerbitkan SK baru terkait alih fungsi. “Jadi yang dikeluarkan bukan revisi SK 463, tapi SK baru tentang alih fungsi hutan lindung dan TWA yang sebelumnya diusulkan ke tim Paduserasi,” terang Patria. (Anthony)

 

Yermia Riezky dan Muhammad Nur, terbit di Majalah Batam Pos, September 2013.

Iklan