Klenteng Cetya Santi-Sakti 3

Meski masih dibayangi kecurigaan, pembauran antara warga Tionghoa di Batam dengan etnis lain, berlangsung mulus. Tak ada konflik berarti. Ada tokoh Tionghoa yang dapat gelar adat Melayu. Puluhan lainnya terjun ke politik.

Oleh YERMIA RIEZKY

Pang Tao Seng melepas lelah di teras Klenteng Cetya Santi-Sakti di Seipancur, Tanjungpiayu, Batam. Dua jarinya menjepit sebatang rokok kretek. Ia sangat menikmati siang itu. Meski terik, semilir angin menyejukkan Tao Seng yang duduk dengan salah satu kakinya dinaikkan ke atas kursi berlapis keramik.

Pria berumur 70 tahun itu secara perlahan menyedot dalam-dalam asap rokoknya. Asap tebal ia keluarkan dari mulutnya yang sudah nyaris kempot itu.

Tao Seng, berperawakan kurus, berkulit sedikit lebih gelap ketimbang kebanyakan masyarakat Tionghoa. Semua kulitnya keriput dan rambutnya memutih. Bicaranya pun begitu pelan sehingga siapa pun yang berbicara dengannya harus sudi memajukan telinga mendekati mulut Tao Seng agar dapat mendengar ucapannya.

Di masa mudanya, dia merupakan penyadap getah karet di wilayah Duriangkang. Dia pindah ke Seipancur dengan terpaksa setelah tempat tinggal dan usahanya masuk dalam wilayah proyek waduk milik Otorita Batam pada 1996.

Kini, Tao Seng merupakan bagian dari sekitar seratusan keluarga Tionghoa yang menetap di Pancur, pindahan dari Duriangkang. Tidak semua warga bekas perkampungan Tionghoa di Duriangkang yang menetap di sana. Pasalnya, mereka harus memulai kehidupan lagi dengan berdagang dan bertani. Meski Otorita Batam memberikan lahan dan uang sagu hati, ada yang memilih pindah ke kawasan Jodoh dan Nagoya.

Kawasan permukiman yang letaknya di sekitar Lapangan Sepakbola Usman Harun itu memang tak didominasi oleh warga Tionghoa. Warga pribumi dari berbagai suku juga menetap di sana. Meski demikian, layaknya warga Tionghoa yang menggerakkan ekonomi, mereka banyak mengoperasikan toko dan kedai kopi.

Sepanjang pekan lalu mereka sibuk membersihkan tempat usahanya. Sejumlah ornamen dan benda-benda khas perayaan Tahun Baru China dipasang. Tahun ini perayaan Imlek akan jatuh pada 31 Januari 2014.

Peran masyarakat keturunan Tionghoa sebagai pemilik toko atau kedai kopi membantu interaksi mereka dengan pribumi konsumen barang-barang mereka. Kedai-kedai kopi jadi ajang bertemu dan berbincang aneka topik mulai dari pekerjaan, usaha, hingga beragam tetek bengek dunia politik. Di situ sering warga pribumi dan Tionghoa duduk bersama. Kedai kopi seakan menjadi tempat paling pas untuk berbual-bual tentang masalah negara.

Lafal bahasa Indonesia meluncur mulus dalam pembicaraan orang Tionghoa dan asli pribumi. Berbeda jika yang bertemu sesama warga keturunan Tionghoa. Perbincangan pasti mengalir dalam bahasa Mandarin.

Masyarakat Tionghoa Batam dan Kepulauan Riau memang sangat menjaga bahasa mereka. Bukan sekedar bahasa Mandarin, namun bahasa daerah seperti Tio Chiu, Hokkian, atau Kek. Sangat berbeda dengan keturunan Tionghoa di daerah Jawa, misalnya.

Di Surabaya, orang-orang Tionghoa sangat fasih berbahasa Jawa dengan aksen Surabaya. Kata-kata Jawa medok yang mereka ucapkan tak beda dengan warga pribumi asli. Hal yang sama banyak dijumpai pada masyarakat keturunan Tionghoa di Jawa Tengah atau yang hidup di tanah Pasundan di Jawa Barat dan Banten.

Pengamat budaya Tionghoa yang tinggal di Batam, Budi Tamtomo, mengatakan banyak masyarakat keturunan Tionghoa di Jawa malah tidak bisa lagi berbahasa Mandarin. Kondisi di Batam, jauh berbeda.

“Orang-orang Tionghoa Batam sangat membawa ciri khas daerahnya seperti bahasa. Misalnya yang asal Moro akan menggunakan bahasa Tio Chiu atau orang selat Panjang tetap menggunakan bahasa Hokkian,” terang dia saat dijumpai di rumahnya di Baloi Permai.

Salah satu penyebab kentalnya penggunaan bahasa Mandarin pada warga Tionghoa Batam adalah kencangnya arus siaran berbahasa Mandarin di stasiun televisi asal Malaysia dan Singapura. Tayangan-tayangan berbahasa Mandarin sangat membantu warga Tionghoa Batam menguasai bahasa dari tanah leluhur mereka, meski kebanyakan tidak pandai membaca aksara Mandarin.

“Kami di Duriangkang sudah menonton siaran televisi asal Singapura tahun 1963,” terang Sahdan, pemilik kedai kopi Tiang-Tiang di Seipancur. Pada tahun itu, Televisi Republik Indonesia (TVRI) baru berusia satu tahun dan siarannya baru bisa dinikmati masyarakat di Pulau Jawa.

Kualitas siaran dan isi tayangan diakui Budi membuat warga Tionghoa Batam memilih menonton saluran dari negara tetangga itu. Penerimaan dengan antena biasa relatif lebih jernih. Isi siarannya yang bermuatan kisah keluarga membuat mereka betah menikmati sajian televisi atau radio.

Fasilitas ini yang kemudian membuat kebiasaan berbahasa Mandarin mereka sangat kental. Berbeda dengan daerah lain di luar Kepulauan Riau di mana pada masa Orde Baru semua hal yang terkait dengan kebudayaan Tionghoa diberangus.  Tidak ada kursus bahasa Mandarin seperti yang menjamur saat ini. Itulah yang membuat mengapa orang-orang Tionghoa di luar Kepri kurang fasih melafalkan bahasa leluhur mereka.

Kebiasaan itu sudah ditanamkan sejak di keluarga. Saya mengamati data siswa salah satu sekolah dengan jumlah murid keturunan Tionghoa yang banyak. Dalam data itu, anak-anak keturunan Tionghoa banyak menyebutkan, bahasa yang mereka gunakan di dalam keluarga adalah bahasa Mandarin dengan dialek Tio Chiu, Kek, atau Hokkian. Beberapa menggunakan bahasa Hailam.

Meski unik, sebagian masyarakat pribumi kerap kesal dengan penggunaan bahasa Mandarin di kalangan terbatas itu. Kesan membatasi diri dan tak ingin membaur dalam ciri khas Indonesia muncul di benak sebagian masyarakat saat mendengar kelompok orang Tionghoa ngobrol dalam bahasa Mandarin. Budi menolak anggapan itu.

“Orang selalu melihat dari sisi negatifnya,” ujar Budi, tenang.

“Sebenarnya suku lain juga seperti itu. Mereka lebih akrab dengan kelompoknya. Orang Indonesia di luar negeri pun akan saling akrab meski mereka berbeda suku, karena sama-sama Indonesia,” ujar dia.

***

PERAN masyarakat Tionghoa dalam perekonomian Batam dan Kepri tidak dapat dielakkan. Sejarah merunut, sejak awal kedatangan mereka ke Kepulauan Riau, misi dagang jadi salah satu alasan utama mereka merantau ke daerah-daerah baru.

Rombongan orang-orang Tionghoa yang pertama masuk ke Batam dan menetap di Duriangkang tak lepas dari misi itu. Mereka mengusahakan tanaman gambir untuk dijual ke Singapura, baik perseorangan maupun melalui badan usaha. Di abad 19, harga gambir memang melambung tinggi. Itu dipengaruhi oleh tingginya permintaan gambir yang digunakan dalam industri kulit di Eropa.

Di lokasi lain di Kepri, mereka mulai menancapkan pengaruhnya melalui pertanian. Di Lingga, misalnya, mereka menanam lada hitam dan mengumpulkan sagu.

Lambat laun, mereka tak lagi menanam sendiri. Orang-orang Tionghoa mulai menjadi pengumpul dan menjadi tauke.  Mereka mengumpulkan segala hasil alam masyarakat pribumi di daerahnya. Pengalaman memasarkan hasil kebunnya membuka jaringan perdagangan mereka, terutama dengan pedagang-pedagang Tionghoa di Singapura. Faktor kesamaan bahasa membuat mereka cepat akrab yang saling mengait dan memperluas jaringan mereka.

Kemampuan masyarakat Tionghoa dalam berdagang ini yang membuat mereka dekat dengan warga Kerajaan Melayu Riau-Lingga. Oleh Sultan, pengusaha-pengusaha Tionghoa diberikan hak untuk mengelola tanah untuk kegiatan ekonomi.

“Kerajaan Melayu Riau-Lingga memberikan hak itu karena kemampuan berdagang orang Tionghoa. Kerajaan akan untung karena pajak akan masuk ke kas kerajaan,” kata sejarawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri.

Ketua Lembaga Adat Melayu Batam, Nyat Kadir mengungkapkan, ada jalinan persaudaraan antara warga Tionghoa dan masyarakat Melayu. Pasalnya, warga Tionghoa juga memiliki peran dalam membantu Kerajaan Melayu Riau-Lingga.

“Itulah sampai sekarang tidak pernah kita dengar gerakan-gerakan anti-China di Kepulauan Riau ini,” terang Nyat.

Pembangunan Batam modern di bawah kendali Otorita Batam, memberikan kesempatan baru bagi warga Tionghoa untuk berdagang. Apalagi akan banyak pendatang yang akan bekerja membangun Batam yang diproyeksikan oleh pemerintah saat itu untuk menjadi pesaing Singapura. Jelas, para pendatang itu membutuhkan banyak hal untuk menunjang kehidupan mereka selama berada di Batam.

Pada masa pembangunan itulah banyak pengusaha Tionghoa yang memindahkan usahanya ke Batam. Mereka mendapatkan tanah yang saat itu masih dibanderol murah, sehingga lahan luas bisa mereka dapatkan. Dengan modal itu, mereka mengembangkan kawasan-kawasan perdagangan baru seperti di Jodoh.

Usaha yang dijalankan oleh masyarakat Tionghoa di Batam perlahan berkembang. Salah satu faktor adalah kedekatan dengan Singapura dan kesamaan budaya. Seperti ratusan tahun sebelumnya, kesamaan ini membantu pengusaha Tionghoa memperluas jaringan usaha mereka.

Seiring berjalannya waktu, Batam menjadi kota yang ramai. Masyarakatnya sibuk dengan pekerjaan dan usahanya masing-masing sehingga sosialisasi menjadi kian sulit. Hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi tidak seakrab di daerah lain di Kepulauan Riau.

“Di daerah kekerabatan itu lebih kental,” ujar Paulus Amat Tantoso, pengusaha keturunan Tionghoa asal Kundur Barat Karimun.

“Pergaulan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Batam terbatas karena bagi mereka time is money. Jadi mereka lebih memilih bekerja,” kata Amat.

Meski mengakui desakan waktu dan pekerjaan membuat banyak orang Tionghoa di Batam sangat jarang berinteraksi dengan warga pribumi, Amat tetap berusaha menjalin hubungan itu. Nostalgia di kampung dimana keluarganya menampung hasil nelayan membuat dia rindu hal yang sama terjadi di Batam, kota yang sibuk ini.

Itulah yang mendorong dia membina organisasi Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Kabupaten Karimun di Batam (Kerabat). Ia tercatat sebagai orang Tionghoa pertama di Kepri yang memimpin organisasi Melayu.

Kebiasaan bergaul dengan warga pribumi membuat Amat tak canggung dengan budaya Melayu. Misalnya, ia tak sungkan mengenakan bajua adat Melayu.

“Saat saya mengenakan baju Melayu dan pakai peci, orang-orang Tionghoa bilang Amat Tantoso itu pengkhianat,” terang dia diiringi tawa.

Amat berusaha menunjukkan bagaimana upaya masyarakat Tionghoa agar bisa membaur dengan masyarakat pribumi di tengah kesibukan mereka. Jika saat ini masyarakat pribumi banyak mengenakan baju Cheongsam asal China pada hari raya Imlek, ia berharap suatu saat masyarakat Tionghoa berbalik mengenakan baju adat Melayu dalam perayaan nasional seperti saat Idul Fitri.

Perhatian Amat terhadap budaya Melayu membuat Kerabat Diraja Sultan di Batam memberikan gelar Datuk kepada Amat. Amat menerima gelar itu pada 26 Juni 2013 di gedung Lembaga Adat Melayu Batam.

Nyat Kadir menilai pemberian gelar itu  pada Amat Tantoso sudah tepat. Dia mengaku tidak ada pengurus Lembaga Adat Melayu Batam yang menolak pemberian gelar Datuk itu.

“Alasannya Amat Tantoso sudah sangat dekat dengan masyarakat Melayu. Dia bahkan pernah menjadi ketua ikatan masyarakat Karimun Batam.” kata Nyat.

Gelar Datuk itu menjadikan Amat sebagai orang Tionghoa pertama di Kepri yang mendapatkan gelar Datuk. Nyat pun mengakui, Amat barulah awal.

“Kami sudah memiliki daftar orang-orang Tionghoa yang berjasa bagi kebudayaan Melayu di Batam. Kami akan mengkaji kelayakannya untuk selanjutnya akan diberikan gelar Datuk jika sesuai dengan persyaratan,” ungkap Nyat.

***

Sibuknya orangtua mencari uang akhir-akhir ini banyak keluarga Tionghoa mau tak mau menggunakan jasa pembantu rumah tangga untuk menjaga anak mereka. Jika sanggup, keluarga juga dapat menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak.

Interaksi dengan pembantu ternyata memiliki dampak dengan anak-anak keluarga Tionghoa.

“Anak saya yang paling kecil sudah tidak bisa berbahasa Mandarin karena seringnya ngomong bahasa Indonesia dengan pembantu,” ujar Amat Tantoso.

Dia menyebutkan ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat keturunan Tionghoa Batam, yang selama ini dikenal dengan keteguhannya menjaga bahasa asli leluhur. Namun, dampak seperti itu tidak bisa dihindari karena waktu orangtua dengan anak lebih sedikit ketimbang anak dengan pembantu atau penjaganya.

“Anak-anak itu mungkin mengerti saat mendengar, tapi untuk mngucapkan bahasa Mandarin sulit,” terang Amat.

Meski demikian, ia mengambil sisi positifnya. Kebiasaan anaknya berbahasa Indonesia akan bagus untuk pembaurannya.

“Saya pikir dengan anak saya biasa berbahasa Indonesia, dia tidak canggung di sekolah dan tidak sulit lagi mempelajari bahasa Indonesia,” ujar Amat.

Di Batam, beberapa sekolah memang mewajibkan siswanya berbahasa Indonesia, khususnya saat berada di kelas atau dalam pelajaran. Sekolah Yos Sudarso Batam Centre salah satunya.

Di sana, sejak SD, anak-anak khususnya keturunan Tionghoa diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Netty Hariani, salah satu guru di SMP Yos Sudarso menjelaskan itu merupakan aturan sekolah agar siswa tidak membentuk kelompok atau mendiskriminasi kelompok yang berbeda.

“Kami selalu mengingatkan siswa keturunan Tionghoa jika mulai berbicara dalam bahasa Mandarin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu aturan tegas di sini,” kata Netty, wanita asli Palembang yang bersuamikan pria keturunan Tionghoa asal Bangka itu.

Meski demikian, tetap ada orangtua Tionghoa yang tidak bisa menerima jika ada anaknya yang tak mampu belajar bahasa Mandarin. Netty menceritakan satu waktu ia tidak lagi menemukan salah satu siswa yang dikenalnya di sekolah saat tahun ajaran baru. Penasaran Netty bertanya kepada kakak anak tersebut.

“Kakaknya bilang, orang tua mereka memindahkan adiknya dari Yos Sudarso ke SMP Maitreyawira supaya dia bisa berbahasa Mandarin,” ujar Netty.

Sementara itu, pembauran melalui pernikahan antara orang Tionghoa, khususya mereka yang lahir dan berkembang di Batam, dengan pribumi belum jamak terjadi. Kebanyakan pasangan nikah campur di Batam adalah warga Tionghoa yang bukan berasal dari Batam.

Saya sempat mendatangi beberapa gereja yang memiliki banyak umat keturunan Tionghoa seperti Gereja Katolik Santo Petrus Lubuk Baja dan GKI Duta Mas. Sekretariat gereja menerangkan pernikahan campur seperti itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang pernikahan sesama warga keturunan Tionghoa. Kalaupun ada, salah satu pengantinnya bukan warga keturunan Tionghoa yang berasal dari Batam.

Evi, rekan Netty  Hariani di SMP Yos Sudarso, mengatakan pandangan terhadap pernikahan campur berbeda di setiap keluarga. Dia mengaku, keluarganya yang merupakan keturunan Tionghoa yang menetap di Padang cukup demokratis.

“Mereka membebaskan pilihan pada kami anak-anaknya karena kehidupan keluarga itu kami yang menjalani. Saudara-saudara saya yang sudah menikah semuanya nikah campur,” kata Evi yang menikah dengan pria asal Flores itu.

Menurut Evi, memang masih banyak keluarga keturunan Tionghoa yang memiliki pandangan yang belum terbuka soal penikahan campur. Namun tidak ada aturan dalam budaya Tionghoa yang melarang itu.

Sebagian orang Tionghoa, kata Evi, masih ingin mendapatkan keturunan yang murni Tionghoa. Ini berguna untuk meneruskan marga. Namun, orang-orang Tionghoa lebih merelakan anak perempuannya menikah campur dibandingkan lakil-laki.

“Budaya patrilineal di Tionghoa masih kuat. Laki-laki sebagai penerus marga diharap dapat memperoleh keturunan laki-laki yang murni. Pandangan seperti itu masih banyak,” terang Evi.

Salah satu pria keturunan Tionghoa asal Belakangpadang, Kusuma, yang menikah dengan perempuan asal Tana Toraja, Sulawesi Selatan mengatakan banyak masyarakat Tionghoa Batam yang masih berupaya mempertahankan kemurnian keturunannya. Ini membuat mereka masih belum terbuka terhadap pernikahan campur.

“Mereka masih belum menerima karena masih mengikuti pandangan orang tua dulu. Mereka yang menerima umumnya sudah memiliki pandangan yang lebih global, melihat yang terjadi di negara lain,” terang Kusuma.

Budi Tamtomo membenarkan masih adanya pandangan lama dari orang-orang tua Tionghoa. Bahkan pandangan kolot itu tidak cukup hanya berlaku bagi warga pribumi semata.

“Ada keluarga Tionghoa yang berbeda suku saja tidak mau. Tapi makin ke masa kini pandangan itu mulai terkikis,” kata dia.

***

Di luar persoalan keluarga, pembauran juga terjadi di ranah politik. Jika selama Orde Baru warga Tionghoa didesak hanya berkarya di bidang ekonomi, sejak tahun 1999, jejak warga  keturunan Tionghoa di Batam mulai tampak. Adalah dua bersaudara asal Dabo, Lingga, Saptono Mustaqim dan Asmin Patros yang menjadi dua orang Tionghoa pertama yang duduk di kursi DPRD Batam.

Selanjutnya di tahun 2004, ketertarikan warga keturunan Tionghoa semakin besar. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batam mencatat, secara keseluruhan di Kepulauan Riau, ada 43 calon legislatif etnis Tionghoa yang ikut serta dalam Pemilu. Di Kota Batam sendiri saat itu, ada empat anggota DPRD yang merupakan keturunan Tionghoa. Mereka adalah Yohannes, Bastoni Solichin, Danir Tan, dan Asmin Patros.

Makin hari, ketertarikan masyarakat Tionghoa pada dunia politik semakin besar. Semakin banyak warga keturunan Tionghoa yang bertarung dalam pemilihan anggota legislatif. Nama-nama bernuansa Tionghoa pun mulai sering terpampang pada baliho dan poster para caleg.

Dalam perekonomian dan sosial, upaya warga Tionghoa untuk membaur bersama warga lain dengan membentuk organsisasi sosial seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Himpunan Seni Budaya Suku Tionghoa Indonesia Batam (Hisbutib), atau Forum Pembauran Kebangsaan (FKB). Organisasi sosial semacam ini kerap memberikan bantuan pada momen-momen tertentu misalnya saat bulan puasa. Mereka juga mengadakan pentas kesenian gabungan budaya Tionghoa dan budaya asli Indonesia.

Nyat Kadir berharap suatu saat organisasi masyarakat Tionghoa Batam tak sekedar memberikan bantuan, namun turut membagikan strategi berdagang ala Tionghoa. Dia mengaku, masyarakat Melayu masih belum ahli dalam berdagang, apalagi jika dibandingkan dengan warga Tionghoa.

“Kami akui masyarakat Tionghoa itu paling ahli dalam berdagang. Suatu hari, kami berharap tidak hanya diberi ikan, tapi juga diberikan pancingnya,” ujar Nyat.

Amat Tantoso yang kini kerap dipanggil Datuk Amat juga berpikir penting untuk mengembangkan perekonomian warga Melayu. “Ini tanggung jawab saya setelah diangkat menjadi Datuk,” kata dia.

Usai dianugerahi gelar Datuk, Amat kemudin meluncurkan produk baru usahanya yang berupa kaos pantun. Ke depan ia merancang berdirinya kios oleh-oleh di sekitar Jembatan Barelang yang berguna sebagai sumber penghasilan alternatif bagi nelayan saat tidak bisa melaut di musim angin utara.

Saling ketergantungan warga Tionghoa dan pribumi di Kepri dan Batam khususnya sangat tinggi. Peran besar warga Tionghoa dalam perdagangan menyediakan kebutuhan bagi masyarakat Batam. Pasalnya, usaha warga Tionghoa tersebar mulai dari pusat perbelanjaan moderen hingga ke kedai kopi, dari hotel berbintang sampai konter pulsa.

Sebaliknya, ketergantungan pengusaha Tionghoa pada warga pribumi juga tinggi. Bukan cuma berfungsi sebagai konsumen, pengusaha Tionghoa juga butuh pasokan barang dan tenaga kerja agar roda usahanya terus berjalan.

Simbiosis mutualisme yang terbentuk ini sebenarnya yang mendorong baik warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi dari suku manapun untuk membaur dalam wadah Indonesia mini yang ada di Batam. Jalinan persaudaraan antara saudagar Tionghoa dan anggota Kerajaan Melayu Riau-Lingga yang terbentuk ratusan tahun lalu boleh jadi merupakan contoh baik dalam upaya pembauran ini.

Budi Tamtomo mengingatkan agar pembauran itu betul-betul dari hati nurani. Keinginan untuk membantu dan panggilan mengangkat kemanusiaan itu yang mendorong semua pihak berusaha menciptakan pembauran dari tingkat elit hingga akar rumput.

“Mengusahakan pembauran memang sulit,” terang Budi. “Tapi pembauran itu tidak usah direkayasa. Kalau merasa kasihan dibantu.” ***

 

PDF Majalah Batam Pos edisi 45

http://majalah.batampos.co.id/portfolio/jejak-tionghoa-di-batam/

Iklan