-Masyarakat Ekonomi Asean dari kacamata lokal-

Pasar bebas ASEAN berlaku 1 Januari 2015. Sebagai wilayah paling dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya, Batam berada di titik rawan. Serbuan tenaga kerja asing dan produk impor bisa mengancam keberadaan pekerja lokal dan UKM. Pemerintah belum punya persiapan.

YERMIA RIEZKY

email: ekysanti23@yahoo.co.uk

twitter: @ekysantiago23

Tahun 2015 masih sepuluh bulan, tapi kekhawatiran sudah muncul dalam benak Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Apa pasal? Dahlan jelas tahu, tahun 2015 menjadi titik awal pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. MEA merupakan langkah yang lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN atau yang selama ini dikenal dengan AFTA.

Dahlan khawatir jika masyarakat Batam tidak dapat bertahan dalam persaingan MEA 2015. “Kalau kami menghadapi negara yang agresif, kami tidak bisa bertahan,” kata Dahlan pertengahan Maret lalu.

Kecemasan Dahlan dikuatkan dengan pernyataan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng saat membawakan materi dalam seminar Menyongsong AFTA 2015 di Hotel Novotel Batam, 22 Maret 2014. Tanri Abeng mengungkapkan, Indonesia masih harus kerja keras menghadapi era MEA 2015. Kesiapan pemerintah pusat dan daerah yang menggiring masyarakat menghadapi masa tersebut belum maksimal.

“Indonesia belum siap menghadapi AFTA karena belum terbiasa dengan perencanaan yang matang,” kata dia. “Yang mengatakan itu pejabat kita sendiri. Padahal AFTA ini sudah dicanangkan 10 tahun lalu.”

Salah satu dampak tidak matangnya persiapan pemerintah adalah munculnya pesimisme terhadap kemampuan sumberdaya manusia lokal. Dalam banyak diskusi selalu muncul ketakutan pasar tenaga kerja di Indonesia akan dipenuhi dengan tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara ASEAN. Dari sisi produk, banyak yang mencemaskan Indonesia akan menjadi ladang subur bagi produk-produk impor mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi.

Tanri Abeng menambah kecemasan itu. “Saat ini Indonesia belum bergerak sementara negara lain sudah siap. Mereka mempelajari bahasa Indonesia dengan tujuan untuk bekerja di Indonesia,” ujar dia.

Persoalan tenaga kerja memang menjadi bahasan utama jika berbicara tentang MEA. Termasuk di Batam.

Sejak lama, Batam dikenal sebagai magnet bagi para pencari kerja. Mereka menyerbu Batam karena para investor tertarik dengan satu-satunya keunggulan utama Batam: lokasi geografisnya yang strategis karena berdampingan dengan Singapura. Badan Pengusahaan Kawasan Batam mencatat, ada sekitar 330.593 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 5.300 perusahaan pada Desember 2012. Dari jumlah itu 179.268 orang yang bekerja di sektor industri.

Dari tahun ke tahun, jumlah tenaga kerja Batam terus meningkat. Kondisi ini yang juga menjadi nilai jual Batam di wilayah ASEAN. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dalam kerjasama Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) Batam memiliki modal sumberdaya manusia tidak terampil yang melimpah. Modal ini yang menjadi pelengkap roda ekonomi kawasan tersebut karena Singapura sebagai penanam modal tetap membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menjalankan industri yang dibangun di Batam.

Pelaksanaan MEA akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga ASEAN untuk mencari kerja di setiap negara yang ada di kawasan tersebut. Setiap warga negara dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan tanpa ada hambatan di negara ASEAN yang dituju.

Kementerian Perdagangan dalam laporannya Menuju ASEAN Economic Comunity 2015, mengungkapkan lalu lintas tersebut akan terjadi pada tenaga kerja terampil. Artinya, mereka yang bebas bekerja di mana saja di ASEAN adalah mereka yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, kemampuan di bidangnya, merupakan lulusan perguruan tinggi, akademik, sekolah teknik, atau dengan pengalaman kerja mumpuni.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, mengatakan di sektor industri, para operator di industri manufaktur tidak termasuk dalam tenaga terampil yang terkena imbas lalu lintas tenaga kerja dalam MEA. Namun, seluruh jenis pekerjaan di industri galangan kapal atau konstruksi termasuk dalam kategori terampil.

Persaingan tenaga-tenaga terampil akan semakin terbuka di ASEAN seturut berlakunya MEA pada 2015 nanti. Persaingan terbuka itu didorong karena melalui MEA, ASEAN akan dikjadikan sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dimana akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas.

Sebagian pelaku ekonomi mengibaratkan MEA sebagai ‘perang’ antar-sumberdaya manusia. Tapi, haruskah pekerja Batam khawatir menyongsong MEA? Caretaker Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau, Nada Soraya Jaya Kusuma, mengatakan kemampuan tenaga kerja Batam sebenarnya diakui oleh perusahaan multinasional yang menanamkan modal di Batam.

“Kita lihat di Industri galangan kapal. Modalnya banyak dari Singapura, tapi yang mengerjakan di sini orang-orang lokal,” kata Nada, Kamis lalu. Sementara itu, di sektor industri manufaktur, menurut Nada, kegiatan perakitan di Batam termasuk yang terbaik di ASEAN.

“Mereka tidak terancam dengan keberadaan AFTA. Kalau kita merasa yang terbaik mengapa harus merasa terancam?” ujar dia.

Pada tahap awal MEA, negara-negara ASEAN menyepakati delapan bidang ketenagakerjaan, di mana tenaga kerja terampil di bidang-bidang tersebut dapat mendapat kesempatan luas utuk bekerja di seluruh negara ASEAN. Bidang tersebut adalah insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan.

Boleh jadi, para pekerja Batam yang bergerak di bidang itu harus waspada jika tak mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Ekonom Centre on Reform of Economics (CORE), Hendri Saparini, mengungkapkan perusahaan Indonesia, apalagi asing, akan memilih pekerja terampil dari luar negeri dibanding Indonesia terutama dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Dia menyebutkan, 80 persen penganggur di Singapura lulusan perguruan tinggi. Para penganggur itu berpotensi mengancam pekerja Indonesia saat pembukaan MEA.

Namun, modal keterampilan dan pengalaman saja tidak cukup. Emergency Response Training Manager M&O Indonesia, AE Nugrahadipura, mengungkapkan sertifikat internasional dibutuhkan pekerja agar kemampuannya dapat diakui di negara lain. Perusahaan tempatnya bekerja misalnya, mengadakan pelatihan dalam bidang minyak dan gas bersertifikat OPITO Inggris. Dengan sertifikat itu, pekerja migas Indonesia dapat bekerja di luar Indonesia.

“Harus diakui, kemampuan pekerja Indonesia dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, minyak dan gas sangat baik. Hanya untuk bisa bekerja di luar negeri harus ada sertifikat internasional dan pastinya harus fasih berbahasa Inggris,” terang Nugrahadipura.

Pekerja di Batam menyadari perlunya pengakuan atas kemampuan mereka. Sekjen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Surya Darma Sitompul mengungkapkan, kepercayaan perusahaan asing di Indonesia masih rendah. Hal ini dipicu kurangnya pekerja bersertifikasi khususnya di industri galangan kapal.

“Perusahaan asing lebih memilih pekerja asing karena mereka bersertifikasi walaupun kemampuan mereka belum tentu lebih baik,” kata Surya.

Sertifikat adalah pengakuan terhadap kemampuan pekerja. Serikat buruh sadar, pentingnya pengakuan itu untuk memperkuat posisi pekerja menjelang MEA 2015. Karena itu, bulan November 2013 serikat melakukan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dasar. Surya mengatakan, sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri itu telah menyertifikasi sekitar 2.300 pekerja. “Sembilan puluh persen pekerja galangan.”

Surya menambahkan, sertifikat K3 dasar merupakan sertifikat wajib yang harus dimiliki pekerja untuk dapat ikut terlibat dalam MEA. Bagi pekerja galangan, dibutuhkan sertifikat lain yang sesuai dengan keahliannya seperti sertifikasi di bagian pengelasan.

Jelang MEA, selain memfasilitasi sertifikasi pekerja, serikat buruh berharap pemerintah daerah juga memikirkan regulasi untuk melindungi pekerja lokal. Tanpa regulasi semacam Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah, Batam dapat kebanjiran pekerja asing. Apalagi empat negara ASEAN (Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia) masuk dalam empat besar penanam modal asing di Batam).

“Jangan sampai dengan banjirnya tenaga kerja asing, banyak pekerja lokal yang menganggur. Ini tidak baik karena semakin banyak pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas,” ujar Surya.

Untuk melindungi pekerja lokal, pemerintah pusat sudah berupaya dengan membatasi kebebasan tenaga asing untuk masuk ke Indonesia. Kementerian Perindustrian, misalnya, melakukan pembatasan kebebasan tersebut dengan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi tenaga kerja asing. Salah satu persyaratan di standar kompetensi itu adalah mampu berbahasa Indonesia dan mengenal wilayah Indonesia.

***

MENJELANG datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Batam tetap bergantung pada keunggulan utamanya, kedekatan dengan Singapura. Tak bisa dipungkiri, lokasi geografis yang strategis yang membuat Batam menjadi salah satu tujuan investasi berskala internasional, meski sempat tidak masuk dalam 10 besar kota tujuan investasi terbaik.

Nyatanya, Batam tetap menarik bagi investor. Selama 10 tahun terakhir, investor asing menanamkan modalnya sekitar 30 juta – 62 juta dolar AS per tahun. Hingga Juni 2013 lalu, akumulasi modal asing di Batam mencapai 6,95 miliar dolar AS. Sementara jika digabung dengan investasi dalam negeri sejak 2004, modal yang ditanamkan investor berkisar 33 juta – 77 juta dolar.

Sebagian besar modal asing yang ditanam di Batam merupakan industri manufaktur. Data ekspor menunjukkan, komponen elektronik yang dirakit di Batam jadi penyumbang ekspor terbesar di Batam. Nilainya mencapai 1,4 miliar dolar AS. Kedua setelah itu adalah bahan bakar mineral sebesar 1,1 miliar dolar AS.

Menjelang MEA 2015, BP Batam berupaya mengalihkan fokusnya pada industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, selama ini Batam dikenal dengan industrinya yang hanya sekedar ‘menjahit’ karena tidak menghasilkan barang jadi. Industri manufaktur di Batam cenderung menghasilkan barang setengah jadi yang kemudian diekspor dan diselesaikan di negara lain.

Dalam industri galangang kapal, BP Batam berusaha mencari investor yang tak hanya singgah di Batam untuk mencuci kapalnya. “Banyak yang mencuci kapal di Batam tapi docking di tempat lain. Jadinya Batam mendapatkan limbah,” kata Djoko.

Salah satu daya tarik Batam dalam investasi adalah saat maskapai Lion Air membangun pusat perawatan pesawat di Batam. “Kami harap bengkel Lion itu menjadi pusat reparasi terbesar di Indonesia. Ke depannya di sana juga menjadi engine shop yang selama ini hanya dilakukan di Singapura,” terang dia.

Menghadapi era terbuka MEA 2015, Nada Soraya mengungkapkan pengusaha lokal harus siap. “Pelaku usaha itu berbisnis, tidak ada alasan tidak siap,” ujar dia.

Menurut dia, pelaku usaha sudah mempersiapkan untung rugi dengan segala kemungkinan yang terjadi. Yang kini mendesak adalah kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi usaha lokal. Terutama yang akan merasakan tantangan besar adalah industri usaha mikro kecil dan menengah. Produk-produk UMKM akan mendapat tantangan dari produk-produk impor.

Pelaku UMKM di Batam memang sudah merasakan persaingan dengan produk impor karena Batam sejak lama mendapatkan fasilitas perdagangan bebas. Demi merebut konsumen Batam, produk impor masuk dengan harga yang lebih murah, kontrol mutu yang lebih baik, dan kontrol kesehatan dan kebersihan yang lebih terjamin. Dampak buruknya, menurut Nada, perlahan industri UMKM di Batam mengalami penurunan dan pelaku UKM beralih menjadi pedagang.

“Mereka memilih berdagang karena lebih cepat mendapatkan komisi,” terang dia. “Jadinya kembali ke masalah perut.”

Pelaku UMKM Riginoto Wijaya mengungkapkan memasuki MEA 2015 industri UMKM yang dapat dikembangkan di Kepri adalah industri yang tidak berbasis teknologi, tetap menggunakan tenaga manusia. Dia mencontohkan usaha-usaha kuliner makanan ringan atau batik tulis. Namun mengandalkan model produksi seperti itu memang tak dapat menghasilkan kuantitas produksi yang besar meski ada peluang yang tetap dapat diusahakan, salah satunya dengan berorientasi ekspor.

Menurut Riginoto, salah satu cara menggaet peluang itu adalah dengan mengumpulkan banyak UKM dan melakukan standarisasi untuk mendapatkan sertifikat ISO untuk satu produk tertentu.
“Seperti yang dulu yang dilakukan mantan CEO Indofood Eva Riyanti Hutapea. Dia mengumpulkan produk-produk UMKM seperti kerupuk udang kemudian ditawarkan ke Amway. Lewat jaringan Amway, produknya ditawarkan ke 90 negara,” kata Riginoto.

Dengan banyaknya industri kuliner yang ada di Batam, penting untuk mengetahui seperti apa kualitas kuliner yang diterima oleh negara lain. Riginoto menyebutkan, salah satu yang harus dikembangkan dengan serius adalah pengemasan dan pemasarannya. Pengembangan ini tak cukup dilakukan secara mandiri. Perlu ada campur tangan pemerintah mengingat UMKM berperan penting dalam perekonomian lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam, Pebrialin, mengaku Pemko berupaya menjaga produk UMKM di Batam melalui sejumlah program. Dinas UKM melakukan pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan produk. Selain itu, Dinas juga melakukan pelembagaan koperasi yang ada di Batam. Pembiayaan juga diberikan Pemko Batam melalui pemberian dana bergulir.

Di tengah tantangan yang dihadapi UMKM di Batam jelang datangnya MEA, Pebrialin optimistis menatap peluang. “Kita ditantang untuk mencari kecirian produk yang berasal dari Batam dan Kepulauan Riau. Kita bisa mengutamakan aneka kuliner dan suvenir yang bernuansa laut. Orang yang datang ke Batam kan tidak mencari khas Vietnam atau khas Malaysia, tapi khas Batam,” terang Pebrialin.

Yang diungkapkan Pebrialin ada benarnya. Tidak selamanya MEA berdampak negatif, tergantung bagaimana masyarakat bereaksi dan mempersiapkan diri. Masuknya pekerja asing tak cuma menghasilkan pemasukan dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), namun juga dari efek yang mengikuti.

“Sektor lain akan berkembang seperti rumah makan, hiburan, dan pariwisata. Harapannya alih teknologi juga bisa terjadi,” kata Djoko Wiwoho.

Di sisi sumberdaya manusia, persaingan yang muncul karena masuknya tenaga kerja asing mendorong pekerja Batam untuk meningkatkan kemampuannya. Nugrahadipura mengungkapkan, era keterbukaan ini mendorong pekerja untuk berpikiran terbuka. Pasar akan menilai siapa yang kompeten dan siapa yang tak sanggup menyanggupi permintaan pasar. “Banyak orang yang sekian lama merasa unggul hanya karena dia dekat dengan kekuasaan. Di era keterbukaan, hal-hal seperti itu makin sulit dilakukan.” ***

 

Diterbitkan di Majalah Batam Pos, 4 Mei 2014

Iklan