Setiap hari lebih dari 150 orang korban perdagangan manusia diselundupkan ke luar negeri melalui Batam. Selain sebagai tempat transit, Batam kini juga jadi daerah tujuan. Mereka dijebak untuk dijadikan pekerja seks komersial.
YERMIA RIEZKY, Batam Pos

DUA orang perempuan bangun sebelum fajar menyingsing. Pagi itu pukul setengah lima. Keduanya hanya memperkirakan waktu mereka bangun. Tidak ada penanda waktu yang mereka miliki. Yang mereka tahu sudah satu minggu mereka berada di sebuah rumah yang entah di mana lokasinya.

Selain keduanya, ada 21 perempuan lain yang kebanyakan berasal dari daerah yang sama, Nusa Tenggara Timur. Mereka disekap dalam sebuah rumah besar berlantai dua. Seluruhnya tidur dalam satu ruangan. Namun hari itu, hanya dua orang di antara mereka yang bangun lebih dulu.

Keduanya sepakat untuk melarikan diri dari penampungan tersebut. Setelah memastikan tidak ada siapapun yang bangun, termasuk pengawas, mereka menyelinap ke belakang rumah.

Itu satu-satunya jalan keluar dari rumah tersebut. Mereka tidak mungkin melewati pintu masuk di depan rumah. Jendela rumah mereka di lantai dua pun diteralis. Akhirnya mereka memilih memanjat tembok belakang rumah. Tinggi tembok itu sekitar tujuh meter. Keberanian ekstra yang mendorong kedua perempuan berumur 17 dan 21 tahun itu mampu memanjat dan loncat ke darat dari tembok tinggi tersebut.

Dalam gelap, mereka berupaya mengamati kondisi lingkungan tempat mereka mendarat. Sekilas keduanya memperhatikan tempat itu adalah kompleks sekolah. Mereka pun bergegas mencari gerbang keluar sekolah tersebut menuju jalan. Kedua perempuan itu mendarat di lahan SMPN 12 Batam yang terletak di Legenda Malaka. Bagian belakang sekolah itu membelakangi salah satu sisi perumahan Cluster Rananta, tempat para perempuan tersebut disekap.

Dua perempuan yang melarikan diri itu akhirnya menemukan jalan raya. Dalam gelap dan bingung karena belum pernah keluar sebelumnya, mereka berjalan. Beberapa ratus meter melangkah, mereka pun sampai di titik perhentian pertama, Kampung Air.

***

DALAM dua minggu terakhir, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus punya kegiatan tambahan. Selain melayani umat dalam kegiatan ibadah di lingkungan Gereja Katolik Santo Petrus, Lubukbaja, dia harus bolak-balik ke Markas Polda Kepulauan Riau di Nongsa untuk mengurus proses hukum terkait penyekapan 23 perempuan di perumahan Cluster Rananta, Legenda Malaka, Batam.

Hingga tulisan ini diterbitkan, ke-23 perempuan tersebut masih berada di penampungan sementara di Gedung Serbaguna Gereja Santo Petrus. Saat Batam Pos mengajukan permohonan untuk wawancara kepada para korban, Pastor Pascal tidak bersedia memberikan izin. Menurut dia, banyak korban masih trauma. Meski demikian, Batam Pos masih dibolehkan untuk mengamati aktivitas mereka.

Bagaimana mereka bisa sampai ke sana?

Pastor Pascal menjelaskan, dia mengetahui adanya penyekapan terhadap puluhan perempuan dari laporan dua orang perempuan yang kabur dari penampungan itu. Setelah mereka memanjat tembok dan mendarat di kompleks SMPN 12, keduanya berjalan ke Kampung Air. Di sana, mereka bertemu dengan seorang warga dan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di Batam.

Warga Kampung Air itu ingat ia memiliki kenalan di Perumahan Plamo Garden, Batam Center yang membutuhkan pekerja rumah tangga. Setelah mendapat kepastian, warga Kampung Air itu memberikan petunjuk arah rumah calon majikan kepada kedua perempuan asal NTT itu.

Warga Kampung Air itu adalah orang pertama yang ditemui keduanya selama di Batam. Selama seminggu berada di Batam, mereka tak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka disekap di dalam rumah dan semua alat komunikasi diambil pengawas mereka.

Keduanya kemudian mengikuti petunjuk ke arah Plamo Garden. Namun, karena baru pertama kali keluar dari rumah penyekapan, mereka pun kebingungan. Dalam perjalanan, di depan sebuah rumah mereka melihat benda-benda yang mereka kenal.

“Di depan rumah itu mereka melihat ada rosario dan patung Bunda Maria. Itu membuat mereka yakin kalau yang tinggal di rumah itu orang Katolik. Karena keduanya orang Katolik, mereka kemudian menghampiri rumah itu,” terang Pastor Pascal.

Keyakinan kedua perempuan itu benar. Yang tinggal di rumah itu memang orang Katolik. Keduanya diterima, kemudian mereka menceritakan kejadian yang mereka alami. Tak menunggu lama, Ana, pemilik rumah itu, kemudian menghubungi Pastor Pascal. Keduanya lalu bertemu dan menceritakan apa yang mereka alami selama seminggu berada di penyekapan. Keduanya kabur dan bertemu Pastor Pascal pada 23 April 2013.

Dari laporan tersebut, Pastor Pascal mencari mencari lokasi penampungan yang diceritakan dua perempuan itu. Setelah memastikan kebenaran lokasi itu, dia melaporkan kasus dua perempuan itu kepada Kepolisian Daerah Kepri. “Saya melapor ke Polda atas saran IOM (International Organization for Migration).”

Atas laporan Pastor Pascal, polisi bertindak cepat. Keesokan harinya (24 April) Pastor Pascal bersama beberapa rekannya dan empat anggota Polda Kepri mendatangi lokasi di Cluster Rananta. Upaya mereka berhasil menyelamatkan 21 orang calon tenaga kerja yang disekap di rumah berlantai dua itu. Dengan dua perempuan yang kabur sebelumnya, total mereka yang disekap di rumah itu 23 orang. Selain menemukan 21 orang, mereka juga menangkap Kusnadi yang bertugas mengawasi korban.

Sebanyak 21 korban tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur. Satu korban berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, dan satu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari keterangan yang diberikan korban, dua orang berumur di bawah 18 tahun. Lama mereka disekap bervariasi. Ada yang baru beberapa hari datang hingga paling lama satu bulan.

Ada pula yang sudah empat kali diselundupkan ke Malaysia. Usai diselamatkan dari penampungan itu, dua korban mengalami gangguan kesehatan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Santa Elisabeth Lubukbaja. Selama dalam proses pemeriksaan oleh polisi, para korban sementara menginap di Gedung Serba Guna milik gereja. “Mereka di sana sampai proses pemeriksaan selesai, kemudian akan dipulangkan ke daerah asal,” ujar Pastor Pascal.

Batam Pos sempat mengamati kegiatan para korban di gedung serbaguna gereja Kamis pekan lalu. Mereka tampak segar dan riang setelah lepas dari rumah penampungan. Asupan gizi mereka terjamin, lebih baik ketimbang saat di penampungan. Selama di penampungan mereka makan dua kali pada pagi dan sore dengan jumlah yang terbatas. Selama para korban di penginapan sementara, mereka mendapatkan simpati dari banyak kalangan. Umat gereja beberapa kali memberikan bantuan makanan bagi mereka. Kelompok aktivis anti-perdagangan manusia di Batam juga turut menyampaikan dukungan penyelesaian kasus ini.

Meski banyak dukungan mengalir, keberadaan mereka di gedung serbaguna gereja masih belum aman. Keesokan hari setelah mereka diamankan ada dua orang yang datang menghadap Pastor Pascal membicarakan para korban. Salah satunya bernama Ricky, dia mengaku salah satu korban adalah adiknya dan meminta agar bisa dibawa pulang bersamanya. Permintaan itu ditolak Pastor Pascal.

“Ricky mengatakan ia datang mewakili persaudaraan Kupang. Selain minta membawa salah satu korban, dia juga mengatakan agar kasus ini tidak perlu diangkat,” terang Pastor Pascal.

Salah satu teman Ricky coba memperingatkan Pastor. Kata dia, kasus ini tidak mungkin diproses. “Jaringan ini sulit dihentikan,” kata Pastor Pascal mengulangi pernyataan pria tersebut.

Kedatangan Ricky selain untuk membawa pulang salah satu korban, dia juga meminta Pastor memaafkan Jonni. Siap Jonni? Pastor Pascal menyebutkan, Jonni merupakan pemilik rumah penyekapan para korban. Saat penggerebekan, Jonni tidak ada di tempat itu, hanya Kusnadi. Namun dari keterangan Kusnadi dan beberapa korban yang pernah dikirim bekerja ke Malaysia, pemilik rumah penampungan itu bernama Jonni.

“Permintaan itu saya tolak, karena ini kasus perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan moderen. Ini adalah penghinaan terhadap martabat manusia,” kata dia menekankan.

Saat menghadap Pastor Pascal, Ricky tidak menyebutkan dirinya merupakan suruhan Jonni. Namun kepada umat Pastor, Ricky mengatakan kedatangannya karena permintaan Jonni.
Para pegiat anti-perdagangan orang di Batam mengatakan, Ricky memang sering muncul saat ada kasus penampungan TKi ilegal asal NTT yang terungkap. Dalam intervensinya itu, Ricky kerap mengatakan akan menyelesaikan persoalan itu lewat solidaritas daerah asal.

Para pegiat juga menelusuri adanya hubungan antara Ricky dengan Kusnadi. Ricky muncul saat penampungan TKI ilegal Kusnadi terbongkar.

Kusnadi yang saat ini diperiksa di Mapolda Kepri mengaku memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja. Para TKI itu akan disalurkan ke Malaysia. Hanya saja, penyalurannya dilakukan secara ilegal, bertentangan dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan Kusnadi adalah pengiriman TKI ke Malaysia secara ilegal. Caranya, perusahaan Kusnadi bekerjasama dengan penyalur tenaga kerja di Malaysia agar dia bisa menyalurkan 200-300 orang ke Malaysia per bulan.

“Kalau menggunakan peraturan pemerintah, kami hanya bisa mengirim 20 hingga 25 orang per bulan saja ke Malaysia,” kata Kusnadi.

Dia menambahkan, jika gagal memenuhi kuota itu, kontraknya dengan perusahaan di Malaysia akan diputus. Kusnadi takut, jika kuota itu tak terpenuhi perusahaannya akan masuk daftar hitam seluruh agen di Malaysia. “Mereka punya jaringan tersendiri yang kuat,” kata Kusnadi.

Meski Kusnadi saat ini diperiksa, polisi belum menentukan status Jonni, yang menurut Kusnadi dan beberapa korban adalah pemilik rumah. Pastor Pascal urung menandatangani berita acara penggeledahan karena mencantumkan Kusnadi sebagai pemilik rumah. “Kusnadi sendiri mengaku tidak tinggal di rumah itu,” ujar Pastor Pascal. Kondisi ini membuat dia menilai polisi ragu mencantumkan Jonni sebagai pemilik rumah.

Terkait hal itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Cahyono Wibowo, mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah menyelidiki kasus tersebut. “Penyidik kami masih membutuhkan bukti-bukti otentik apakah benar Jonni aktor utama trafficking tersebut. Kami tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi korban dan tersangka lainnya,” ujar Cahyono.

***

TINDAK pidana perdagangan orang di Batam sudah masuk dalam kategori gawat. Pengakuan Kusnadi bahwa dia mengirim hingga 300 orang TKI ilegal setiap bulannya menunjukkan rentannya Batam terhadap tindak pidana perdagangan orang. Diyakini, tak hanya satu orang berprofesi seperti Kusnadi di Batam.

Direktur LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Syamsul Rumangkang mendesak kepolisian serius dalam menangani kasus yang melibatkan Kusnadi. Apalagi, ia melihat ada sejumlah pihak yang berupaya agar pemrosesan kasus ini tak berlanjut hingga ke pengadilan.

“Kusnadi itu pemain lama dalam kasus trafficking,” kata Syamsul, Rabu pekan lalu. “Dari Kusnadi polisi bisa mengembangkan siapa saja jaringan Kusnadi hingga ke daerah perekrutan.”

Di lingkup nasional dan internasional, reputasi Batam terkait perdagangan orang sudah sedemikian kuat. Sejak lama Batam menjadi lokasi transit tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia atau Singapura.

Belakangan, Batam juga menjadi tujuan perdagangan manusia. Gerakan Anti Trafficking mencatat, Batam menjadi tujuan perdagangan orang yang dipekerjakan untuk menjadi pekerja seks komersial. Kebanyakan korban yang dipekerjakan sebagai PSK adalah dari Jawa Barat. Februari lalu, dua pekerja di bawah umur asal Sukabumi diamankan dari tempat karaoke “GB” di kawasan Nagoya, Lubukbaja. Perempuan berusia 14 dan 15 tahun itu tak sekedar menjadi pemandu karaoke, mereka menawarkan layanan seks kepada tamu yang menginginkannya.

Jumlah perempuan korban perdagangan manusia yang menjadi pekerja seks di Batam terbilang masif. GAT memperkirakan, setiap bulannya ada ratusan perempuan yang terjaring sindikat perdagangan orang dari Jawa Barat yang berujung sebagai pekerja seks. Dari ratusan itu, sedikit sekali yang terungkap. Pasalnya, kebanyakan korban tidak bekerja di lokalisasi. Mereka dipekerjakan di karaoke dan panti pijat sebagai kedok, namun sesungguhnya mereka diperintahkan melayani nafsu birahi para tamu.

Posisi Batam yang berada di perbatasan dengan Malaysia dan Singapura membuat daerah ini jadi ladang subur bagi tindak pidana perdagangan orang. Perekonomian Batam berkembang pesat. Banyak perusahaan asing yang masuk disertai ribuan tenaga kerja asing. Pariwisata juga berkembang mengundang jutaan wisatawan asing asal Singapura dan Malaysia setiap tahunnya. ‘Peluang’ ini rupanya tak lepas dari pantauan sindikat perdagangan manusia dengan mempekerjakan korban sebagai pekerja seks.

“Turis asing ataupun domestik datang ke Batam untuk urusan bisnis, pleasure (makanan dan belanja) dan juga seks. Ada terdapat beberapa area lokalisasi yang cukup dikenal bahkan oleh orang asing di Batam,” kata National Project Manager of Counter Trafficking and Labour Migration IOM Indonesia, Nurul Qoiriah.

Nyaris seluruh pekerja seks di Batam terjun ke profesi itu bukan dengan kesadaran sendiri. HOME (Humanitarian Organization for Migration Economics) pada 2012 melakukan penelitian terhadap 300 pekerja seks di Batam. Lembaga swadaya masyarakat anti-perdagangan orang asal Singapura itu menemukan fakta bahwa satu per tiga pekerja terjebak dalam pekerjaan itu karena ditipu atau terpaksa.

Dari jumlah itu, 35 persen mengaku ditipu atau dipaksa bekerja oleh agen atau perekrut. Tiga puluh lima persen lain tertipu atau dipaksa oleh keluarga, pacar, atau tetangga. Dalam penelitiannya, mereka hanya menemukan tiga persen pekerja di bawah umur atau berusia di bawah 18 tahun. “Meski begitu, pekerja seks di Indonesia sangat terkenal karena diancam oleh mucikari atau perekrut agar tidak mengungkapkan usia sesungguhnya,” demikian HOME mencatat.

Satu hal yang mengkhawatirkan, 75 persen pekerja seks di Batam tidak menggunakan kondom saat berhubungan dengan pelanggannya. Kebanyakan pelanggan mereka berasal dari Singapura. “Enam puluh persen pekerja seks mengatakan punya pelanggan orang Singapura. Hanya seperempat pelanggan Singapura itu yang menggunakan kondom.”

Korban perdagangan manusia -baik buruh migran ilegal atau yang dipekerjakan sebagai pekerja seks- pada awalnya nyaris mengalami kisah serupa. Mereka tergiur oleh iming-iming pekerjaan yang ditawarkan para sindikat. Sebab, di kampung halaman, beban ekonomi keluarga korban sangat berat. Mencari pekerjaan di kampung sulit. Ini membuat mata mereka dan keluarga berbinar begitu mendengar tawaran gaji tinggi.

Dalam kasus 23 perempuan yang disekap Kusnadi, korban dijanjikan bekerja di Singapura, Malaysia, atau Medan. Di daerah tujuan, korban dijanjikan gaji besar, pemberangkatan yang cepat dan resmi. Syarat keberangkatan pun cukup mudah karena hanya menyerahkan KTP. Para korban juga dijanjikan akan mendapatkan uang ‘sirih pinang’ sebesar Rp 1 juta – Rp 9 juta saat tiba di lokasi. Kenyataannya, banyak yang tidak menerima uang ‘sirih pinang’ itu.

Pastor Pascal mengungkapkan, jaringan Kusnadi menggurita di NTT. Mereka merasuk hingga ke perkampungan, mencari keluarga yang kesulitan ekonomi.

“Banyak korban yang direkrut oleh pamannya sendiri. Sindikat mereka sudah sampai di lingkup keluarga,” kata Pastor Pascal.

Syamsul mengatakan, tren pekerja dari NTT yang dijadikan buruh migran meningkat belakangan ini. “Latar belakangnya persoalan ekonomi. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan mereka rentan menjadi korban.”

Data IOM menunjukkan, saat ini Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat enam provinsi asal korban perdagangan orang di Indonesia. Nurul mengungkapkan, salah satu yang menjadi modus adalah agama.

“Kebanyakan korban dari NTT beragama Katolik. Mereka dijanjikan bekerja di biara. Ternyata mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami berbagai eksploitasi tenaga,” ujar Nurul.

***

BATAM dikenal memiliki banyak ‘pelabuhan tikus’. Ini merupakan pelabuhan tidak resmi perkampungan sepanjang pantai Pulau Batam. Lokasi-lokasi itu kemudian menjadi tempat bongkar muat barang ilegal atau pengiriman TKI tanpa dokumen. Seringkali TKI dikirim menggunakan perahu kayu, para penumpang berdesak-desakan dan bersembunyi di lambung kapal untuk menghindari kecurigaan pihak keamanan. Tak jarang, pengiriman itu gagal karena tertangkap polisi perairan.

Gerakan Anti Trafficking (GAT) mengamati ada tiga modus yang digunakan untuk memberangkatkan TKI secara ilegal. Pertama, menggunakan identitas asli baik KTP maupun paspor asli.

Kedua, dengan memalsukan dokumen kependudukan. Sindikat memalsukan nama dan usia pekerja. Usia penting karena meski ilegal, perusahaan penyalur di Malaysia tidak menerima pekerja anak-anak.

Ketiga, pekerja menggunakan dokumen milik orang lain. Aktivis anti-perdagangan orang menyebut dokumen ini sebagai dokumen Gayus, merujuk pada ulah terpidana kasus pajak Gayus Tambunan yang menggunakan paspor milik orang lain.

Proses pembuatan dokumen palsu ini jadi perhatian Kementerian Luar Negeri. Desember tahun lalu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Tatang Razak, mengungkapkan banyak TKI yang tak dilengkapi dokumen-dokumen standar berkumpul di Batam sebelum berangkat ke negara tujuan seperti Malaysia.

“Di Batam, TKI dapat mengurus KTP dengan menyetorkan sejumlah uang. Dengan KTP itu, calon TKI dapat membuat paspor di kantor imigrasi,” terang Tatang.

KTP gampang diperoleh di Batam. Namun tidak demikian dengan paspor. GAT menilai Kantor Imigrasi Batam sudah cukup ketat menyeleksi permohonan paspor. Namun, tidak demikian dengan kantor imigrasi di luar Batam. “Yang sekarang lagi marak, sindikat membuat paspor di Kantor Imigrasi di Dabo, Lingga.”

Keterangan yang diberikan 23 korban penyekapan Kusnadi kepada Pastor Pascal mengungkapkan, korban yang belum memiliki paspor dibawa ke Dabo untuk membuat paspor. Saat memberikan keterangan kepada petugas imigrasi mereka disuruh menyampaikan identitas dengan nama, alamat, dan tanggal lahir palsu.

Syamsul mengungkapkan, TKI yang berangkat dengan identitas palsu menggunakan paspor wisata untuk bekerja di negara tujuan. Mereka dapat berangkat dari Pelabuhan Internasional Batam Center karena menggunakan paspor asli. Namun, tujuan mereka bukan ke Pelabuhan Stulang Laut, Johor, Malaysia. Para pekerja diarahkan ke Pelabuhan Plunggur, masih di negara bagian Johor.

“Pelabuhan Plunggur itu pelabuhan swasta. Mereka lebih mudah lolos dari pemeriksaan imigrasi ketimbang di pelabunan pemerintah Stulang Laut,” kata Syamsul.

Bagaimana mereka bisa bekerja hanya dengan modal paspor wisata yang waktu kunjungannya dibatasi satu bulan? Ini pun hasil kerja sindikat. Syamsul mengatakan, sindikat di Malaysia dapat membantu pekerja mendapatkan izin kerja selama satu tahun jika pekerja memiliki paspor. Pekerja boleh bekerja bermodalkan surat izin itu. Untuk memperpanjang masa kunjungan, sindikat membuat cap imigrasi palsu. Bukti itu tampak pekan lalu saat petugas Kantor Imigrasi Klas I Batam menyita 141 paspor bercap palsu dari TKI yang pulang dari Malaysia dan Singapura. Banyak dari TKI itu tidak pulang selama dua tahun.

Tatang menerangkan, sindikat tak hanya menyalurkan TKI itu di Malaysia. Mereka juga sanggup memberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Suriah, dan Yordania melalui Sri Lanka atau Mesir. Banyak yang diberangkatkan tanpa prosedur resmi jika negara tujuan terkena moratorium.

“Saat kami memeriksa TKI bermasalah di Yordania dan Suriah, sindikatnya ternyata berada di Malaysia. Pekerjanya sendiri berangkat melalui Batam,” jelas Tatang.

TKI menanggung konsekuensi berat dari keberangkatan menggunakan dokumen ‘aspal’. Jika ketahuan, mereka akan dideportasi. Namun konsekuensi yang lebih berat adalah perlindungan hukum bagi mereka. Para TKI sering tak berdaya jika upah mereka tak dibayarkan. Mereka diancam akan dilaporkan ke polisi karena masuk ke negara itu tanpa dokumen resmi. ‘Pendatang Haram’ begitu label yang disematkan pada TKI ilegal. Saat terlibat kasus hukum pun posisi TKI ilegal sangat lemah. Belum lagi ketika mereka meninggal, keluarga tak dapat mengurus asuransi karena identitas yang digunakan palsu.

Sulitnya memerangi tindak pidana perdagangan orang, menurut Nurul, disebabkan belum optimalnya upaya pencegahan dan penegakan hukum. Pencegahan bukan sekedar sosialisasi, namun melalui program pengentasan kemiskinan dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

“Sosialisasi saja tidak cukup, karena masyarakat yang lapar tentu tetap akan mengambil risiko untuk merantau ke luar daerah atau luar negeri untuk mencari kesempatan hidup lebih baik,” terang Nurul.

Data IOM menunjukkan bahwa perdagangan orang terjadi karena kemiskinan, pengangguran, dan sempitnya kesempatan akan pendidikan. Faktor lain yang tak dapat dipungkiri adalah faktor budaya dan gaya hidup konsumtif merupakan penyebab mengapa korban dengan mudah direkrut.

Sementara itu, di sisi penegakan hukum, Nurul melihat aparat penegak hukum belum serius menangkap dan memenjarakan pelaku. Meski kerap terungkap, yang sering ditangkap hanya para perekrut di desa yang mendapat sedikit keuntungan dari bisnis haram itu. Sementara para pelaku kelas kakap seperti pelaku korporasi, pemilik hotel, kafe, PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), lolos dari jerat hukum. Contog lain lemahnya penegakan hukum adalah perekrut dan pengirim TKI tidak dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pernyataan Nurul didukung oleh pemaparan Kasubid III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Napoleon Bonaparte, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus WNI dan TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Novotel Batam, Desember 2013. Menurut dia, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ada oknum aparat yang menyulitkan penanganan praktik pengiriman TKI ilegal.

“Tak bisa disangkal ada oknum TNI dan Polri yang terlibat. Kami pernah mengamankan aparat yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang,” terang dia.

Napoleon juga melihat adanya kejanggalan dalam proses mengadilan. Dari data yang ditunjukkan Napoleon, selama tahun 2011-2013, dari 515 kasus yang berkasnya lengkap di kejaksaan, baru enam yang sudah divonis.

Pegiat anti-perdagangan orang berharap pemerintah serius dan tegas memandang kasus ini. Irwan dari Yayasan Embun Pelangi Batam menganggap pemerintah masih menganaktirikan kasus perdagangan orang. Meski ini kejahatan trans-nasional, pemerintah masih menganakemaskan dua kejahatan trans-nasional lainnya: narkotika dan terorisme.

 

Wartawan Batam Pos Rifky Setiawan Lubis turut berkontribusi dalam laporan ini.

Kontak saya di:

email: ekysanti23@yahoo.co.uk

twitter : @ekysantiago23

 

Laporan ini diterbitkan di Majalah Batam Pos , 11 Mei 2014

Iklan