Menjadi pendamping korban perdagangan manusia bukan pekerjaan ringan. Para pegiat anti-trafficking itu harus menghadapi teror dari sindikat dan oknum aparat. Mereka hidup dalam risiko besar.

Yermia Riezky, BATAM POS

Hujan deras yang mengguyur Batam Center, Batam, Rabu pekan lalu, memaksa Irwan mencari tempat berteduh. Pengurus Yayasan Embun Pelangi itu basah kuyup diterpa hujan yang mendadak turun di saat langit Batam tak begitu mendung. Karena berada di sekitar Perumahan Bukit Palem Permai, ia pun melajukan motornya ke Blok B1 Nomor 27 di perumahan tersebut. Tujuannya adalah Sekretariat Gerakan Anti Trafficking (GAT).

“Begitu hujan deras, karena dekat saya bergegas kemari,” kata Irwan dengan logat khas Jawa Barat yang samar terdengar. “Embun Pelangi dan GAT sudah seperti saudara.”

Batam Pos menemui Irwan ketika dia sudah beberapa saat berada di Sekretariat GAT. Di situ ia bersama Direktur GAT, Syamsul Rumangkang dan pengurus Komunitas Anak Muda Anti Trafficking dan Eksploitasi Seksual Anak (Kompak), Boy.

Ketiga lembaga itu terlibat langsung dalam gerakan anti-perdagangan orang. Yayasan Embun Pelangi bertugas mengurus pendampingan psikologis dan pemulangan korban. Untuk urusan pendampingan hukum, GAT yang ambil bagian. Sementara Kompak bergerak dalam sosialisasi bahaya perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak kepada para remaja.

Di samping ketiga lembaga itu ada juga lembaga Forum HAM Perempuan dan lembaga Gembala Baik dari Gereja Katolik.

Tingginya tingkat perdagangan manusia di Batam telah mendorong sejumlah orang terjun dalam gerakan perlawanan terhadap praktik tersebut. Pekerjaan itu tidak gampang dan cenderung menyerempet bahaya karena yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang bukanlah sekelompok penjahat kelas teri. Mereka merupakan jaringan mafia yang tak segan melakukan apa saja demi mengamankan bisnis haram tersebut. Tak jarang, kegiatan perdagangan orang melibatkan oknum aparat keamanan yang membekingi kegiatan itu.

“Dalam kegiatan anti-perdagangan orang ini kami tak jarang mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang menyarankan kami tak memperkarakan sebuah kasus,” kata Syamsul.

Beberapa kali terjadi, saat pegiat anti-perdagangan orang menyelamatkan korban, ada orang-orang tertentu yang mengaku dekat dengan korban dan ingin membawanya.

Hal itu juga yang dialami Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus. Selain kedatangan Ricky yang mengaku saudara salah satu dari 23 korban penyekapan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Kusnadi di Legenda Malaka, ia juga menerima intimidasi dari orang-orang tak dikenal. “Mereka menghubungi saya melalui telepon atau SMS minta agar persoalan ini dihentikan saja,” kata Pastor Pascal, begitu dia biasa disapa.

Syamsul mengakui, jaringan mafia perdagangan orang benar-benar menancapkan kukunya di Batam. Ia memperkirakan setiap hari sekitar 150 orang yang berangkat ke luar negeri secara ilegal melalui Batam. Sementara kasus yang terungkap jumlahnya sangat sedikit. Posisi Batam yang dekat dengan Malaysia dan Singapura membuat wilayah ini rentan menjadi lokasi perdagangan orang yang berlangsung masif.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus WNI dan TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Novotel Hotel Batam, Desember 2013 lalu, Koordinator Proyek Nasional Perlawanan Perdagangan dan Migrasi Pekerja International Organization for Migration (IOM), Nurul Qoiriah, mengungkapkan aktivis dan pemerintah kesulitan menangani kejahatan ini.

Para mafia perdagangan orang lebih lihai ketimbang pihak-pihak yang seharusnya menanganinya. “Kenyataannya, sesama instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tidak kompak melawan perdagangan manusia,” kata Nurul.

Selain menghadapi para mafia yang merekrut dan menyalurkan pekerja ilegal, para aktivis juga kesulitan mendorong kepolisian untuk bertindak jika mendapat laporan adanya penampungan pekerja ilegal.

“Ada satu penampungan TKI ilegal di dekat Cikitsu (Batam Kota). Warga di sekitarnya juga tahu kalau kita bertanya di mana penampungan TKI. Namun, saat kami memberitahu kepada kepolisian sampai sekarang mereka belum bertindak,” kata Syamsul.

Keberadaan Gugus Tugas Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Batam memang diharapkan bisa mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Namun, para pegiat menilai, Gugus Tugas masih belum maksimal mengatasi tindak pidana tersebut.

“Gugus Tugas tidak memiliki indikator pencapaian tugas,” kata Irwan.  Salah satu kesulitan yang muncul dalam Gugus Tugas, menurut Irwan, adalah kuatnya ego sektoral antar-instansi pemerintah yang ada di dalamnya. “Masing-masing pihak tidak bertindak sesuai dengan gugus tugasnya.”

Sumber dari salah satu instansi Pemko Batam yang tergabung dalam Gugus Tugas mengakui adanya kesulitan dalam koordinasi antar-instansi di dalam Gugus Tugas tersebut. Misalnya, dalam sebuah rapat koordinasi, tidak semua anggota Gugus Tugas yang hadir. Persoalan lain, karena yang terdaftar sebagai anggota Gugus Tugas adalah instansi, maka saat terjadi perpindahan jabatan, orang baru yang mengisi jabatan itu harus menyesuaikan diri dengan kerjanya di Gugus Tugas.

Sekretaris Gugus Tugas, Nurmadiah, saat dikonfirmasi hal itu mengungkapkan keberadaan Gugus Tugas masih optimal dalam upaya menanggulangi trafficking. Meski selama ini Gugus Tugas bertindak untuk menangani korban.

“Setiap lembaga saling berkoordinasi, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Imigrasi, misalnya, sudah mengetatkan pengawasan untuk meminimalisir berangkatnya pekerja ilegal. Kepolisian, kalau ada korban yang berhasil diamankan, mereka pasti menelepon kami untuk dijemput agar ditempatkan di shelter kami,” kata Nurmadiah.

Keberadaan Gugus Tugas di kalangan aktivis LSM anti-perdagangan orang memang membantu dalam mengarahkan tugas-tugas mereka. Setiap organisasi dimasukkan ke dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi mereka. Embun Pelangi, misalnya, bergerak memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi sosial dan pemulangan. Rehabilitasi dibutuhkan korban karena mereka umumnya dalam keadaan syok setelah sadar tertipu dan mendapat perlakuan buruk selama di penampungan.

“Jarang sekali korban yang dirujuk ke kami, pada hari yang sama langsung mau berbicara. Biasanya dua hari sampai satu minggu,” terang Irwan.

Tak jarang, trauma sebagai korban perdagangan orang sangat membekas dalam diri korban. Pada saat seperti itu, Embun Pelangi menyediakan konselor yang akan mendampingi korban menghilangkan traumanya.

Sementara itu, Gerakan Anti Trafficking mengambil porsi pendampingan hukum bagi korban yang membutuhkan. Ada pengecualian seperti pada kasus yang menimpa 23 perempuan asal NTT yang disekap di Cluster Ranata, Legenda Malaka, yang selama proses didampingi oleh pihak Gereja Santo Petrus. Pendampingan GAT biasanya dilakukan bagi korban mulai dari penjemputan dari lokasi hingga proses di kepolisian selesai.

Keberanian dan dukungan memang dibutuhkan para pegiat anti-perdagangan manusia untuk menghadapi tekanan para mafia. Mereka berupaya menghentikan proses pemeriksaan. Mereka juga berupaya mengambil kembali korban yang sudah berada di rumah perlindungan.

Seorang anggota Gugus Tugas mengungkapkan saat dia mengurusi korban ada tekanan dari preman dan mafia yang berupaya menghalangi proses tersebut. Hal itu kadang membuat dia berbohong bahwa saat itu dia tidak sedang membantu korban yang dimaksud. Menurut dia, 23 korban perdagangan orang dari NTT cukup aman di Gereja Santo Petrus karena Pastor Pascal memiliki sejumlah umat setia yang mau mendukung tindakan pengamanan itu.

Dalam pandangan Pastor Pascal, perdagangan manusia bukan persoalan sepele. Bagi dia, kejahatan ini merupakan bentuk perbudakan manusia moderen. “Perdagangan manusia merupakan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan,” tegas dia. Itulah sebabnya, dalam setahun terakhir ia terjun dalam aktivitas anti-perdagangan manusia.

Batam Pos sempat melihat Pastor Pascal dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus WNI dan TKI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam satu sesi, Nurul Qoiriah mengatakan Pastor Pascal sempat membantunya saat mengunjungi korban perdagangan manusia di daerah Batuaji.

Para aktivis anti-perdagangan manusia di Batam berharap penegak hukum dapat membongkar jaringan perdagangan orang. Mereka selama ini membuat citra Batam buram karena dikenal sebagai tempat transit dan tujuan tenaga kerja ilegal. Bahkan, menurut Syamsul, Batam kini juga menjadi daerah asal perekrutan karena banyak pekerja seks adalah anak di bawah umur yang berasal dari Batam.

Keseriusan negara memang dibutuhkan karena setiap hari ada warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dengan jumlah yang tak bisa diprediksi. Nurmadiah mengaku saat ini Gugus Tugas di Batam sedang membina kerja sama dengan Gugus Tugas di daerah lain, terutama daerah asal para korban.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan Gugus Tugas di daerah asal korban dan memberikan perhatian pada orang-orang yang rentan dengan tindak pidana perdagangan orang. Lewat kerjasama itu, warga di daerah asal korban mendapat informasi bahaya perdagangan orang dan untuk waspada terhadap tawaran-tawaran pekerjaan dengan iming-iming dan persyaratan yang mengekang.

Gugus Tugas Batam juga menghubungi paguyuban warga di daerah asal korban untuk menyampaikan informasi tersebut. Harapannya, hasil kerjasama itu dapat sesuai dengan indikator kerja Gugus Tugas.

“Indikatornya semakin banyak informasi bahaya trafficking yang mereka terima, membuat kesadaran bertambah. Ini membuat orang-orang yang rentan menjadi korban tak gampang terjebak dalam bujuk rayu sindikat. Dengan begitu, peluang mereka menjadi korban semakin kecil,” ujar Nurmadiah.

 

Diterbitkan di http://majalah.batampos.co.id/portfolio/dalam-cengkeraman-sindikat-trafficking/

Iklan