Rumah susun jadi pilihan utama tempat tinggal pekerja. Di Batam sedikitnya sudah dibangun 78 blok kembar rusun. Namun, rusun hak milik belum ada.

YERMIA RIEZKY

Terik mentari memanaskan Batam usai gerimis, Selasa siang pekan lalu. Udara terasa gerah. Di tengah cuaca panas seorang pria mengangkut galon air isi ulang menaiki tangga rumah susun sewa (rusunawa) BP Batam di Mukakuning.

Perlahan ia meniti anak tangga memanggul galon berisi air sebanyak 19 liter itu. Pria berbaju hitam itu sampai ke lantai dua, tiga, hingga lantai empat yang terletak paling atas. Tanpa berhenti, ia menuju sebuah kamar di blok D. Pintu terbuka, ia membawa masuk galon itu, kemudian keluar. Pintu kamar itu kembali tertutup.

Siang itu, sang pengantar galon bolak balik mengambil dan mengirimkan galon ke banyak kamar di kompleks rumah susun Mukakuning. Wajahnya tampak lelah, karena beberapa kali harus mengangkat galon ke sejumlah kamar di lantai atas rumah susun. Sang empunya kamar punya sikap hampir sama: membuka pintu, mempersilakan pengantar galon masuk, kemudian pengantar galon keluar membawa galon kosong. Jarang sekali penghuni keluar dan menunjukkan wajahnya.

Tak banyak aktivitas yang tampak di luar ruangan di kompleks itu, hanya beberapa orang hilir mudik keluar masuk. Banyak yang menggunakan seragam perusahaan tempat mereka bekerja. Ada juga yang berjalan atau mengendarai sepeda motor menuju kantin dan warung yang terletak di tengah kompleks.

“Biasanya sore nanti banyak yang keluar,” kata seorang pria yang saya temui di salah satu warung di kompleks rusun. Namun saat sore hingga menjelang magrib, suasana pun hampir tidak berubah. Di rusunawa lajang, hanya beberapa orang yang keluar untuk menikmati sore dengan duduk di kursi depan kamar mereka. Sebagian memasukkan pakaian yang mereka jemur ke dalam kamar.

Di antara penghuni rusunawa lajang, beberapa orang perempuan mendatangi kantor administrasi rusunawa BP Batam. Saya menjumpai Fitri yang akan membayar tagihan listrik di kamarnya. Ia tampak terburu-buru akan menuju ke tempat ia bekerja. Saat masuk ke kantor administrasi, ia tidak melepaskan helmnya.

Fitri sudah empat tahun tinggal di rusunawa Mukakuning. Pertama kali ia menempati rusunawa Mukakuning saat diterima bekerja di Epson yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo. “Dari kantor, saya disarankan untuk tinggal di sini,” kata Fitri.

Lokasi menjadi pertimbangan Fitri. “Apalagi biaya sewa di rusun lebih murah ketimbang ngekos,” tambah dia.

Dua tahun di Epson, Fitri kemudian bekerja di perusahaan Yekin. Karena masih berada di Mukakuning, Fitri memilih untuk tetap tinggal di rusunawa. “Selain karena lokasi pekerjaan, saya juga lebih dekat dengan tempat saya kuliah di Universitas Putera Batam,” terang Fitri.

Setelah Fitri meninggalkan kantor administrasi, seorang perempuan berambut panjang masuk. Matanya masih sembab seperti baru bangun tidur meski tubuhnya tampak bersih layaknya baru saja mandi. Seperti Fitri, Rima, nama perempuan itu, juga datang untuk membayar tagihan listrik.

Rima tinggal di rusunawa dalam satu kamar dengan dua orang temannya. Sementara ia di rumah, kedua temannya bekerja. Ia termasuk baru menghuni rusun tersebut. “Baru enam bulan,” kata dia. Seperti Fitri, ia menghuni rusunawa ketika pertama kali masuk ke rusunawa itu setelah datang ke Batam dan diterima bekerja di sebuah perusahaan di Mukakuning.

Tidak mengambil kamar kos saja? “Ah saya belum tahu dan belum dapat informasi juga tentang kos-kosan. Sepertinya saya di sini dulu saja,” kata dia.

Kebanyakan penghuni rusunawa Mukakuning adalah pekerja di perusahaan-perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Batamindo atau Panbil. Pengecualian terhadap penghuni rusunawa Pemko Batam yang kebanyakan berkeluarga. Di sana ada kepala keluarga yang bekerja di Tanjunguncang. Koordinator pengelola rusunawa Pemko Batam di Mukakuning, Asman, mengatakan hal itu biasa terjadi kalau suami dan istri sudah sepakat.

“Biasanya karena istrinya yang bekerja di Mukakuning, maka suaminya mengalah,” kata Asman.

Karena dihuni pekerja kawasan industri, jadwal bekerja penghuni tidaklah seragam. Ada yang dapat tugas pagi. Penghuni lainnya masuk sore. Sementara sebagian ada yang mendapat shift malam. Kondisi ini yang membuat suasana kompleks rusunawa tampak sepi.

“Sepi karena banyak yang bekerja,” kata Asman. “Kalau pulang, mereka lebih senang berdiam di kamar. Jarang ada yang sengaja keluar di aula lantai dasar atau ruang terbuka untuk bersosialisasi.”

Sehabis bekerja, kebanyakan penghuni begitu lelah. Mereka memilih menetap di rumahnya masing-masing.

***

DI Batam, rusunawa menjadi salah satu pilihan hunian pekerja. Pembangunan rusunawa banyak dilakukan di sekitar kawasan industri. Selain di Mukakuning, pembangunan rusunawa juga dilakukan di Sekupang, Tanjunguncang, Batuampar, Kabil, dan Tanjungpiayu. Banyaknya pekerja membuat tingkat hunian rumah susun selalu tinggi. Sejumlah unit yang tidak terpakai hanya unit yang sedang dalam perbaikan.

Di Mukakuning, misalnya, sebanyak 864 unit dalam sembilan blok kembar (twin block) rusunawa BP Batam sudah penuh terisi oleh sekitar 3.400 pekerja lajang. Dari jumlah itu hanya dua blok yang dihuni oleh pekerja pria.

Kondisi yang sama juga terjadi di rusunawa milik BPJS Ketenagakerjaan dan Pemko Batam. Satu blok di rusunawa BPJS sudah terisi penuh. Bahkan daftar tunggu pun sudah panjang. Petugas keamanan di rusunawa BPJS mengatakan ada perusahaan sudah memesan kamar untuk pekerjanya dan membayar uang sewa bulan pertama.

Daftar tunggu juga berderet di rusunawa Pemko Batam. Sebanyak 585 unit telah penuh, dan sejumlah keluarga telah menunggu untuk menjadi penghuni rusunawa.

“Penghuni umumnya pergi jika mereka sudah mampu membeli rumah atau pulang kampung,” kata Asman.

Tingginya tingkat hunian rumah susun karena banyak pekerja yang membutuhkan hunian murah. Catatan BP Batam pada 2013, terdapat sekitar 330.592 orang pekerja yang ada di Batam. Tidak semua pekerja sanggup membeli rumah atau sekedar mengontrak rumah atau kamar kos. Harga yang murah dan jarak dari tempat kerja dengan rusunawa relatif lebih dekat membuat rusunawa sangat diminati.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong, ada 78 blok yang telah dibangun di Batam. Belum ada data jumlah unit dari seluruh rusunawa yang telah dibangun. Namun menurut data Batam Dalam Angka 2014, di tahun 2012 ketika jumlah blok rumah susun masih sebanyak 60 blok, terdapat 5.552 unit mulai dari tipe 21 hingga tipe 36 yang dapat menampung hingga 22.208 orang.

Jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Gintoyono yang ditemui Kamis pekan lalu menyebutkan, Batam membutuhkan 756 blok rusun. Jumlah itu adalah perkiraan yang dibuat pada tahun 2004. Perhitungannya tak sekedar jumlah pekerja.

“Saat itu kami menghitung jumlah kepala keluarga yang menghuni rumah bermasalah sebanyak 40 ribu. Jika ditambah dengan jumlah pekerja yang datang, kebutuhan rusunawa mencapai 756 blok,” kata Gintoyono.

Beruntung, ketika itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memiliki keinginan untuk membangun satu juta rusun. Ia mendukung pembangunan rusunawa bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Batam. Gintoyono sempat menyampaikan kebutuhan rumah susun di Batam. Namun, JK ketika itu menyarankan agar pemerintah tidak menanggung seluruh 756 blok, tapi hanya setengahnya saja.

“Zaman Pak JK pembangunan rusunawa berlangsung cepat. Tapi setelah lengser, pengadaan rumah susun lambat sekali. Rencana awal jika lancar, 756 blok rusun akan rampung dalam 25 tahun. Tapi karena sempat berjalan lamban, mungkin pemenuhannya akan terlambat,” kata Gintoyono. Dengan kembali naiknya JK sebagai wakil presiden pada periode 2014-2019, Gintoyono bertekad kembali menemui dia dan mendorong percepatan pembangunan rusunawa di Batam.

Pembangunan rusunawa di Batam dilakukan oleh beberapa instansi. Mereka adalah BP Batam, Perumnas, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Real Estate Indonesia (REI). Pemko Batam menerima serahkelola dari rusun-rusun yang dibangun oleh Kemen PU dan Kemenpera. Belakangan, pemerintah pusat melimpahkan aset rusunawa ke Pemko. Gintoyono menyebutkan, dari 30 blok rusunawa yang diserahkelolakan ke Pemko, delapan sudah menjadi milik Pemko Batam.

Konsekuensi penyerahan aset ini, Pemko sepenuhnya bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perawatan rusunawa. “Kami tidak bisa seperti dulu, ketika rusunawa menjadi aset Pemko. Dulu kalau ada kerusakan, kami bisa menelepon ke kementerian dan mereka perbaiki. Sekarang tidak bisa lagi,” kata Gintoyono.

***

MELIHAT tingginya hunian rusunawa, dapat disimpulkan, pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah sangat diuntungkan dengan hadirnya rusunawa. Biaya tinggal di unit rusunawa sangat rendah dibanding harus menyicil rumah, membayar kontrakan, atau menyewa kamar kos.

Di rusun BP Batam, biaya sewa per orang berkisar Rp 115 ribu di lantai satu dan Rp 85 ribu di lantai empat. Umumnya rusunawa mengenakan tarif sewa lebih mahal di lantai paling bawah. Hal ini disebabkan semakin tinggi, tenaga yang dikeluarkan semakin banyak, karena penghuni harus melalui tangga untuk mencapainya.

“Berbeda dengan apartemen yang makin tinggi makin mahal karena untuk mencapai lantai yang lebih tinggi ada lift,” kata Asman.

Sementara itu, harga sewa rusun keluarga yang dikelola Pemko Batam dipatok seharga Rp 240 ribu di lantai dua dan yang paling rendah Rp 195 ribu di lantai lima. Antara satu lantai dengan lantai di atasnya tarif sewa lebih murah Rp 15 ribu. Asman mengatakan, meski rusunawa Pemko bertipe 24 dan 27, tidak ada perbedaan biaya sewa bagi kedua tipe itu.

Hal yang sama berlaku di rusunawa BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Jamsostek itu mengenakan biaya sewa per unit. Di lantai empat, penghuni harus membayar Rp 400 ribu dan di lantai paling dasar tarifnya Rp 530 ribu. Namun demikian, setiap unit bisa disewa oleh maksimal empat orang penghuni. Belakangan, BPJS juga membuka rusunawanya untuk dikontrak pekerja yang sudah berkeluarga sepanjang pekerja itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Selain di rusunawa, pekerja lajang yang bekerja di kawasan industri seperti Batamindo dan Puri dapat menghuni dormitori milik kawasan industri. Tarifnya sedikit lebih mahal ketimbang rusun. Di dormitori, pekerja harus membayar Rp 285 ribu sebulan.

Tahun depan, pemerintah pusat akan merampungkan 10 pembangunan rusunawa. Empat blok lokasi dibangun di sekitar Kawasan Industri Batamindo, dua blok di dekat Top 100 Tembesi, dan empat blok di Tanjunguncang.

Sampai saat ini, pemerintah baru bisa menyediakan rusunawa untuk para pekerja maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Belum ada rumah susun hak milik (rusunami) yang dibangun pemerintah yang disertai dengan subsidi kepemilikan untuk masyarakat.

Gintoyono mengatakan, pemerintah sampai saat ini memilih memberikan subsidi untuk rumah tapak ketimbang membangun rumah susun milik yang disubsidi pemerintah. Daerah berperan menyediakan lahannya. Namun, pembangunan bangunan vertikal memakan biaya lebih mahal ketimbang rumah tapak membuat pemerintah memilih membangun rumah tapak murah ketimbang rusunami.

Sebenarnya di Batam pernah memiliki satu blok kembar rusunami di kompleks Batam Centre Park, Batam Centre. Namun rusunami itu sepi pembeli.

“Rusunami Batam Centre Park tidak tidak mendapat sertifikat layak fungsi, padahal sertifikat ini berguna bagi pemilik untuk mengurus strata title atau kepemilikan tiap unit. Saat diperiksa oleh tim independen, banyak hal di rusunami itu yang tidak sesuai standar,” kata Gintoyono. Kini Batam Centre Park dibeli oleh pengembang raksasa yang akan membangun satu kawasan perumahan mewah.

Selain itu, Gintoyono juga menyebutkan sejumlah apartemen sebenarnya termasuk dalam rusunami. Namun, istilah rusunami cenderung dipandang sebagai permukiman sangat sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut aktivis buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Yoni, pemerintah seharusnya mengupayakan tersedianya rusunami di Batam. Hal ini akan membantu pekerja yang ingin membeli rumah tapi terhalang karena masalah harga atau jarak ke lokasi kerja. Jika pekerja terus menerus menyewa, mereka seperti menabur garam ke dalam laut.

“Mereka yang menyewa akan terus membayar ke Pemko Batam dan Otorita Batam. Setelah bertahun-tahun bekerja, mereka tidak pernah memiliki rumah,” kata Yoni.

Yoni menambahkan, rusunami dapat menjadi bentuk investasi dan tabungan pekerja. Jika mereka meninggalkan Batam, mereka mendapat uang dari menjual unit rusunami mereka.

“Pekerja tidak bisa mengandalkan tabungan dari menyisihkan gaji mereka. Dalam aturan kebutuhan hidup layak (KHL) saja, tabungan hanya mendapat bagian 2 persen, itu sekitar Rp 48 ribu. Jika mereka memiliki rumah, tabungan mereka akan lebih besar,” kata Yoni.

Hingga saat ini dalam KHL yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, biaya untuk kebutuhan tempat tinggal diambil mengacu pada biaya sewa kamar pekerja lajang. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam yang mewakili pekerja, Surya Darma Sitompul, mengatakan biaya kebutuhan hidup tidak menjadi persoalan yang dimasalahkan buruh. Sampai saat ini, Dewan Pengupahan sepakat dengan biaya sewa kamar per orang sebesar Rp 450 ribu.

“Soal item tempat tinggal tidak menjadi masalah. Yang lebih sulit disepakati adalah soal transportasi,” kata Surya.

Apakah buruh ingin mengganti kebutuhan hunian dari sewa kamar menjadi cicilan rumah? Surya menuturkan, keinginan itu ada. Namun Dewan Pengupahan hanya mengikuti aturan KHL yang dalam Peraturan Menakertrans.

Namun hal tersebut bisa disesuaikan. Surya mencontohkan kasus di Jawa Timur dimana gubernur memutuskan mengubah kebutuhan hunian dari sewa kamar menjadi cicilan rumah. Surya mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Namun, untuk mencapai keputusan itu, gubernur harus sepakat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia. ***

 

Terbit di Majalah Batam Pos 26 Oktober 2014

Iklan