Sibuk bekerja membuat para penghuni rumah susun pekerja jarang bersosialisasi antarsesama.

Hartini duduk di jalur yang menghubungkan blok kembar di lantai dua rumah susun sewa Mukakuning Blok A. Di hadapannya, Yusni duduk di tangga menuju ke lantai tiga. Beberapa anak bermain di antara keduanya. Sambil berbicara dengan Hartini, Yusni sibuk menyuapkan makanan ke mulut anaknya.

Sesekali penghuni lain di lantai dua rusun keluar. Mereka mengambil atau membentangkan jemuran di depan pintu. Ada yang menyapu debu keluar dari rumahnya. Namun setelah kegiatan itu, mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu.

Tidak banyak kesibukan warga kompleks Rusunawa Mukakuning di luar rumah sepanjang Selasa sore pekan lalu. Padahal kompleks itu dihuni hampir 6.000 orang. Tak tampak warga beraktivitas di halaman kompleks rusunawa, selain anak-anak yang akan berangkat mengaji atau penghuni yang hendak belanja ke warung.

“Suasananya memang seperti ini,” kata Hartini. “Penghuni memang jarang keluar rumah.”

Ia dan Yusni hanya ibu rumah tangga. Menurut Hartini, banyak penghuni rusun keluarga suami dan istri sama-sama bekerja. Biasanya, karena belum memiliki anak, sang istri turut bekerja untuk menambah keuangan keluarga.

“Karena suami istri bekerja, mereka jarang tampak saat di rumah,” ujar Hartini.

“Sehabis pulang kerja, penghuni biasanya capek dan lebih senang di dalam rumah,” Yusni menambahkan.

Koordinator Pengelola Rusunawa Mukakuning, Asman, mengatakan banyak warga rusunawa Mukakuning yang tidak saling mengenal dengan tetangganya. Sejak menjabat posisi itu pada 2005, Asman melihat sosialisasi antar-warga tak seperti warga yang tinggal di rumah tapak.

“Jam kerja mereka beda-beda. Itu yang sering membuat mereka jarang bertemu,” kata Asman.

Yusni mengatakan, pertemuan para ibu biasanya terjadi jika ada acara pengajian di masjid dalam kompleks rusunawa. Selain itu, mereka juga berkumpul jika ada kegitatan posyandu.

“Kalau tidak, penghuni baru akan keluar jika terjadi kebakaran di salah satu unit,” kata dia. Yusni menunjuk salah satu rumah di lantai dua yang isinya hangus terbakar karena sang pemilik lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah.

Banyak keluarga yang memilih tinggal di rusunawa karena harganya yang relatif murah dibanding mengontrak rumah bahkan menyewa kamar kos.

“Saya sudah delapan tahun tinggal di sini,” kata Hartini. “Bayaran perbulannya tetap sama sejak saya pertama kali ke sini Rp240 ribu.”
Suami Hartini bekerja sebagai petugas keamanan di Batam Centre. Di masa-masa awal pernikahan mereka, keduanya sempat menyewa kamar kos. Namun harganya kamar kos Rp 400 ribu termasuk mahal untuk mereka. Keluarga itu pun pindah setelah tahu ada rusunawa yang menawarkan uang sewa yang lebih murah.

Penghuni lain, Arif, mengaku tinggal di rusunawa karena belum mampu membeli rumah. “Saya sudah empat tahun tinggal di sini. Harga rumah mahal, saya belum mampu membayar uang mukanya,” ujar Arif yang bekerja di Tanjunguncang.

Sejak beroperasi tahun 2005, uang sewa rusunawa Pemko Batam belum pernah naik. Asman mengatakan, saat itu ada aturan uang sewa harus satu per tiga dari nilai upah minimum kota.

“Ketika itu UMK sekitar Rp 700 ribuan. Jadi sewanya Rp 240 ribu. Sekarang UMK sudah Rp 2,4 juta, tapi uang sewa tetap sama,” kata Asman.

Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong, mengungkapkan pihaknya pernah meminta kenaikan harga, namun tidak disetujui oleh DPRD. Dengan semakin naiknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan dari biaya sewa tidak menutupi pengeluaran Pemko dalam mengelola rusun. Subsidi pun semakin besar.

“Subsidi memang besar, tapi begitulah pemerintah menopang kehidupan warganya,” kata Gintoyono.

Di Batam, tiap pengelola rusunawa memiliki peraturan bagi para penyewanya. BP Batam mensyaratkan calon penghuni rusun memiliki surat keterangan bekerja dari perusahaan. Rusunawa BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima calon penghuni yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sementara rusunawa Pemko Batam mensyaratkan penghuni tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gintoyono mengatakan, Kemenpera menggolongkan MBR adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

Peraturan lain yang diterapkan Pemko Batam adalah para penghuni tidak boleh memiliki mobil. Aturan ini yang membuat jarang sekali tampak mobil yang diparkir di halaman rusunawa.

“Kami memang melarang penghuni yang memiliki mobil karena itu berarti mereka mampu menyicil untuk membeli mobil. Seharusnya mereka sudah mampu menyicil rumah,” kata Gintoyono.

Meski begitu, bagaimana dengan beberapa mobil sedan yang diparkir di halaman? “Itu taksi. Sopir taksi atau sopir pribadi boleh memarkir mobil di halaman rusun.” (Yermia Riezky)

 

Diterbitkan di Majalah Batam Pos, 26 Oktober 2014

Iklan