Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan 867 sebagai kelanjutan SK 463, yang menuai kontroversi. Isinya tak tak jauh berbeda. Tidak bisa memuaskan semua pihak.

Setelah lama ditunggu, Menteri Kehutanan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait hutan di Batam. Tanggal 29 September 2014 lalu, Menteri Kehutanan menerbitkan SK 867 / Menhut-II / 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan tersebut akhirnya mengubah status sebagian lahan di Pulau Batam yang sejak tahun 1986 ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi, menjadi area penggunaan lain yang bisa dibangun.

Keputusan itu tak ayal melegakan banyak pihak yang selama ini telah mendapatkan Pengalokasian Lahan dari BP Batam. Sebagian pihak yang mendapatkan hak pengalokasian lahan itu sudah melakukan kegiatan pembangunan di atas lahan hutan.

Surat Keputusan ini merupakan lanjutan dari SK 463 Tahun 2013 yang terbit tanggal 27 Juni tahun lalu. Saat diterbitkan, SK tersebut menuai kontroversi. Mulai dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemprov Kepri, hingga kalangan pengusaha mempertanyakan SK 463. Pasalnya, sejumlah lokasi padat penduduk seperti di Batuaji, Batuampar, Bengkong, Tanjunguncang, dan Batam Centre ditandai sebagai hutan. Padahal sejak lama, daerah itu menjadi kawasan perumahan, niaga, dan industri.

Salah satu yang memberikan tanggapan positif terhadap terbitnya SK 867 adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, Ahmad Makruf Maulana. Makruf yang merupakan tokoh yang menggugat SK Menhut 463 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam sejak akhir tahun lalu. Langkah itu kemudian diikuti oleh BP Batam.

Menurut Makruf, SK Menhut 867 sudah mengakomodir tuntutan Kadin dan sesuai dengah harapan masyarakat. Keputusan itu membuat kawasan terbangun yang tergolong dalam hutan lindung dan konservasi dan oleh SK tersebut digolongkan ke dalam daerah berdampak penting yang punya cakupan luas dan bernilai strategis (DPCLS) kini menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang bebas dari sttus hutan.

“SK Menhut 867 sudah lebih spesifik untuk membebaskan kawasan DPCLS di Batam. Kalau SK 463 yang lalu, itu lebih mengatur kawasan hutan se-Kepri,” kata Makruf, Kamis dua minggu lalu.

***

PERSOALAN kehutanan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang mencuat ketika Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat Zulkifli Hasan menerbitkan SK Menhut 463. Dalam SK tersebut, sekitar 6.734 hektare yang sudah berwujud kawasan perumahan, niaga, dan industri, malah digolongkan sebagai hutan.

Keputusan itu membuat investor maupun warga yang memiliki bangunan di atas lahan yang masuk ke dalam hutan lindung dalam SK Menhut 463 khawatir. SK Menhut membuat Badan Pertanahan Nasional memutuskan menghentikan sementara penerbitan sertifikat bangunan yang ada di atas lahan hutan lindung. Bank Indonesia juga meminta bank untuk tidak memberikan kredit dengan jaminan sertifikat rumah di atas lahan hutan lindung.

BP Batam memprotes SK tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun. Lalu, jika merunut lebih jauh, BP Batam bersikeras penetapan kawasan hutan di Batam bertentangan dengan Kepres 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dalam Kepres tersebut diungkapkan, hak pengelolaan lahan pada Otorita Batam. Dasar itulah yang kemudian membuat BP Batam memberikan pengalokasian lahan pada pihak ketiga.

Dalam perjalanannya, pada tahun 1986 Otorita bersepakat dengan Pemerintah Kotamadya Batam, dan Departemen Kehutanan menyepakati luasan hutan Taman Wisata Alam Mukakuning dan Taman Buru Rempang serta sejumlah hutan lindung masuk dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK) Provinsi Riau. Kawasan Hutan di wilayah Pulau Batam kemudian di tetapkan dalam SK 47 / KPTS – II / 1987. Sejumlah praktisi kehutanan mengatakan, kesepakatan pengalokasian lahan Pulau Batam membuat aturan terkait kehutanan berlaku di Batam yang merupakan wilayah khusus ini.

Jika melihat lokasinya, keberadaan hutan lindung dan konservasi mengelilingi sejumlah waduk di Batam. Hutan menjaga agar waduk tetap lestari baik dari sisi debit maupun kualitas airnya. Dengan kondisi air tanah Batam yang buruk, waduk menjadi andalan untuk menyediakan air minum bagi warga Batam.

Keberadaan hutan lindung dan konservasi di Pulau Batam kemudian dikukuhkan dalam 13 SK Menhut selama tahun 1992 – 1994. Namun pesatnya perkembangan Batam dan posisinya sebagai kawasan khusus industri membuat pengalokasian lahan di Pulau Batam berlangsung masif. Pembangunan dilakukan di atas kawasan hutan seperti di atas Taman Wisata Alam Mukakuning, Batuaji, dan industri galangan kapal di pesisir Tanjunguncang. Tak hanya pembangunan industri, permukiman ilegal di dalam hutan lindung juga menjamur.

Maraknya permukiman ilegal bahkan merusak hutan lindung Baloi. Padahal hutan lindung tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian air di waduk Baloi. Namun, sampah domestik ribuan warga yang tinggal di sekeliling waduk Baloi membuat kualitas airnya tak lagi cocok sebagai air baku air minum. Rusaknya bentuk dan fungsi hutan lindung Baloi mendorong pemerintah kota dan BP Batam mencari hutan pengganti sembari mengurus perubahan fungsi di lahan hutan lindung tersebut.

Pemerintah Kota dan BP Batam kemudian mendapat hutan lindung pengganti di sekitar proyek pembangunan Dam Tembesi. Dalam waktu dekat, waduk Tembesi akan dioperasikan menjadi sumber air baku Pulau Batam terbear kedua setelah waduk Duriangkang. Pada tahun 2010, Menteri Kehutanan menerbitkan dua SK terkait alih fungsi hutan lindung Baloi dan penetapan hutan lindung Tembesi.

Dalam rencana BP Batam, kawasan hutan lindung Baloi akan dijadikan sebagai kawasan niaga namun tetap mempertahankan keberadaan waduk Baloi dan 30 persen hutan di kawasan itu.

Perubahan fisik yang terjadi di kawasan hutan lindung dan konservasi di Batam pada bulan April 2009 mengirimkan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk menata kembali kawasan hutan Di Kepulauan Riau termasuk di Batam. Langkah ini dilakukan dengan memaduserasikan antara peta TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri.

Usulan itu diterima oleh Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat oleh MS Kaban. Menhut kemudian menerbitkan SK penunjukan tim padu serasi yang akan lintas instansi untuk mengkaji perubahan fungsi hutan di Batam. Sejalan dengan itu, selama 2009 hingga 2012, Guberrnur Kepri juga mengirimkan tujuh surat permohonan alih fungsi hutan untuk sejumlah lokasi tertentu yang kebanyakan di dalam administrasi Kota Batam.

Hasil tim terpadu dan usulan Gubernur kemudian dituangkan Menhut dalam SK Menhut 463 yang terbit 27 Juni 2013. Hasil yang tertuang dalam peta SK tersebut ternyata mengejutkan banyak pihak. Mereka berharap lahan-lahan yang secara fisik sudah terbangun seharusnya disimbolkan dengan warna putih. Namun dalam peta SK Menhut 463 Dalam SK tersebut, sejumlah kawasan tersebut malah diwarnai hijau tanda hutan lindung dan ungu sebagai lambang hutan taman wisata alam. Sontak, pihak-pihak yang telah mendapat izin pembangunan dari BP Batam resah.

Namun kawasan-kawasan tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan untuk dialihfungsikan oleh Kemenhut. Peta SK 463 menggambarkan jaring merah yang menandakan area tersebut merupakan DPCLS yang dapat dialihfungsikan dengan persetujuan DPR RI. Untuk mengalihfungsikan kawasan itu, Menhut berpegangan pada Undang-Undang Kehutanan yang menyebutkan alih fungsi hutan lindung dan konservasi tidak bisa dilakukan tanpa melalui DPCLS. Status hutan baru bisa lepas setelah DPCLS mendapat persetujuan dari DPR RI.

Rapat dengar pendapat dengan DPR RI berlangsung pada awal tahun 2014. Anggota Dewan pun sempat berkunjung untuk melihat kondisi kawasan hutan yang masuk DPCLS. Jalan untuk alih fungsi terbuka lebar.

Meski demikian, kondisi itu tak juga memuaskan banyak pihak. Ketua Kadin Batam kemudian melayangkan gugatan terhadap SK Menhut 463 ke PTUN Tanjungpinang di Batam. BP Batam turut menggugat SK tersebut karena telah menetapkan kawasan Rempang sebagai hutan konservasi dan tidak sesuai dengan tata ruang kawasan BBK yang tertuang dalam Perpres 87 tahun 2011. Pada Mei 2014, PTUN Tanjungpinang kemudian mengabulkan permohonan pembatalan SK Menhut 463. Kementerian Kehutanan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Medan. Dalam sidang banding, majelis malah memperkuat keputusan TUN Tanjungpinang. Keputusan PTTUN Medan pada 8 September 2014 itu kemudian inkrah karena Kementerian Kehutanan tidak mengajukan kasasi dalam 14 hari setelah keputusan itu disampaikan.

Kementerian Kehutanan rupanya memiliki anggapan yang berbeda. Saat Batam Pos menghubungi Zainuri dari Biro Hukum Kementerian Kehutanan, ia mengatakan peluang mengajukan banding masih terbuka. Karena itu, pada 23 Oktober 2014 pengacara Kementerian Kehutanan mengajukan pernyataan kasasi atas keputusan PTTUN Medan melalui PTUN Tanjungpinang.

“Kami baru mengajukan pernyataan banding. Memori kasasi akan kami masukkan dalam 14 hari sejak tanggal 23 Oktober,” kata Zainuri yang dihubungi dari Batam, Selasa pekan lalu.

Panitera PTUN Tanjungpinang Muhammad Irwan kepada Batam Pos mengatakan, salah satu alasan keterlambatan itu karena materi putusan terlambat diterima oleh Biro Hukum Kementerian Kehutanan.

“Tapi dari sudut pandang kami, keputusan itu (terkait SK Menhut 463) sudah inkrah. Kalau Kemenhut akan mengajukan kasasi, itu sudah urusan Mahkamah Agung,” kata Irwan Selasa minggu lalu.

***

PENERBITAN SK Menhut 867 yang melepaskan kawasan DPCLS ternyata belum memuaskan BP Batam. Pasalnya, SK tersebut tetap memberlakukan keputusan SK 463 pada Pulau Rempang dan beberapa kawasan hutan lindung di Pulau Batam, seperti di daerah Tanjunggundap.

Deputi Pengusahaan Sarana dan Usaha Badan Pengusahaan Pemko Batam, Istono, mengatakan dengan pembatalan tersebut SK Menhut 463 seharusnya tidak lagi dijadikan rujukan dalam SK Menhut 867.

Ditemui di ruang kerjanya di kantor BP Batam Kamis minggu lalu, Istono mengungkapkan, SK Menhut 867 masih berbeda dengan tata ruang yang tercantum dalam Kepres 87 Tahun 2011. “Kalau disandingkan peta SK 867 dengan Perpres 87, ada yang dalam Perpres sudah dikatakan sebagai kawasan perumahan, tapi SK 867 masih hijau (hutan lindung),” kata Istono.

Dalam Kepres 87, ada beberapa kawasan hutan yang sudah disetujui untuk pembangunan ditandai dengan arsiran. Hal itu menunjukkan ada aturan-aturan kehutanan yang harus diselesaikan sebelum kawasan itu disetujui sebagai area terbangun.

“Kami berharap SK Menhut menjadikan daerah tersebut seperti di Rempang, sebagai DPCLS. Tapi hingga SK 867, daerah tersebut tetap hutan, ini yang tidak kami setujui,” tambah Istono.

Dia menjelaskan, persoalan hutan di Batam berbeda dengan daerah lainnya. Di Batam, lahan hutan itu menumpang di atas HPL BP Batam. Menurut Istono, HPL dan hutan tidak boleh saling tumpang tindih. “Ini satu-satunya di Indonesia,” ujar dia.

Di daerah lain, kawasan hutan sejak lama ditetapkan dan dipetakan. Pelanggaran terjadi saat di dalam kawasan hutan itu kemudian diberikan izin oleh pemerintah.

Khusus Pulau Rempang yang saat ini kewenangannya tumpang tindih antara BP Batam dan Kementerian Kehutanan, Istono mengungkapkan BP Batam mendapatkan kewenangan melalui Kepres 28 Tahun 1992.

“Seharusnya pengelolaan Rempang (dan Galang) harus mengikuti kepentingan nasional dimana Batam, Rempang, dan Galang dijadikan oleh pemerintah sebagai daerah tujuan investasi. Batam sebagai pencetak tujuan ekonomi,” ujar Istono.

BP Batam kini sedang mempelajari tindakan apa yang akan mereka lakukan menanggapi terbitnya SK Menhut 867. Kajian ini juga dilakukan bersamaan dengan momentum pergantian pemerintahan.

Istono menganggap SK Menhut 867 merupakan revisi SK Menhut 463. Revisi itu terlihat dari perubahan status DPCLS yang kemudian dihilangkan.

“Lewat SK baru, Menhut menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan saat menerbitkan SK 463. Sayangnya, Menhut tidak sepenuhnya menyadari sehingga yang direvisi hanya yang DPCLS saja,” ujar Istono.

Kepala Seksi Konservasi wilayah Kepulauan Riau di Balai Besar Konservasi dan Sumberdaya Alam Riau, Nur Patria, tidak sependapat dengan Istono. Menurut dia, SK Menhut 867 merupakan kelanjutan dari SK Menhut 463. Seuai dengan Undang-Undang Kehutanan, mengubah kawasan hutan lindung dan konservasi harus melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut adalah kajian Tim Terpadu, penerbitan SK perubahan kawasan hutan termasuk menampilkan area yang masuk DPCLS, persetujuan DPR terkait alih fungsi hutan lindung dan konservasi, penerbitan SK penghapusan status hutan lindung dan konservasi di area DPCLS, tata batas, dan terakhir penerbitan SK alih fungsi.

“Jadi sudah benar jika SK 867 itu mengacu pada SK 463, karena area DPCLS ada di SK 463. SK 867 itu bukan SK baru,” terang Nur.

Yang jadi persoalan, dengan pembatalan SK Menhut 463 oleh PTUN Tanjungpinang, SK 867 tidak memiliki acuan DPCLS. Padahal, DPCLS yang ada dalam SK 463 yang akan menjadi landasan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Tanjungpinang untuk melakukan tata batas.

“Jika SK 463 dibatalkan, apa yang akan ditata batas oleh BPKH?” tanya Nur.

Terpisah, Kepala BPKH Tanjungpinang, Budi mengungkapkan, instansinya akan melakukan tata batas antara kawasan DPCLS yang sudah dialihfungsikan dengan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Tata batas ini untuk menegaskan batas-batas hutan yang baru pasca terbitnya SK 867. Namun hingga saat Jumat minggu lalu, Budi mengaku instansinya belum menerima tembusan SK Menhut 867.

“Kalau kami sudah menerima akan kami pelajari dan segera melakukan tata batas,” ujar dia. ***

 

Yermia Riezky

 

Terbit di Majalah Batam Pos 2 November 2014

Iklan