Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar yang berbatasan dengan wilayah tiga negara tetangga.Bagaimana menjaga eksistensi pulau-pulau tersebut?

Yermia, Ahmadi, & M.Nur

Nurdin sigap mengendalikan pompong mengarungi perairan. Rabu siang minggu lalu ia mengemudikan perahu kecil bermesin Yamaha 150 PK itu melalui riak ombak yang tingginya hampir satu meter. Di dalamnya ada delapan orang penumpang yang diantarkan Nurdin dari Kampung Tua Nongsa Pantai ke Pulau Puteri. Tingginya ombak yang dipicu oleh angin yang bertiup dari utara memaksa pria paruh baya beberapa kali membelokkan pompong menghindari hantaman ombak.

Perjalanan dari pantai Kampung Tua Nongsa Pantai menuju Pulau Puteri hanya ditempuh dalam waktu sekitar lima menit. Siang itu, kondisi laut yang sedang surut memaksa Nurdin tak dapat memarkir pompongnya lebih dekat dengan pulau itu. Laut yang mendangkal membuat Nurdin harus menghindari dasar laut berbatu yang dapat merusak pompongnya.

Pulau Putri merupakan salah satu lokasi kunjungan yang populer di Nongsa. Jaraknya yang dekat membuat pengunjung sering menyeberang menggunakan pompong dengan membayar Rp 15.000 – Rp 20.000 sekali pergi pulang. Tak afdol rasanya pengunjung Nongsa Pantai jika tidak menyeberang ke Pulau Puteri. Kunjungan itu membuat pulau seluas satu hektare itu padat setiap liburan.

“Kalau liburan, di sini bisa ada dua ribu kepala,” kata Ukmah, penjaga mercusuar di Pulau Puteri.

Ukmah merupakan salah satu dari tiga penjaga Pulau Puteri. Ia sudah delapan tahun di pulau dan bertugas untuk mengawasi mercusuar yang berdiri di sana. Bangunan serupa menara pemancar telepon seluler itu dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang.

Mecusuar itu menjadi pengingat bagi kapal agar berhati-hati melewati perairan di sekitar sumber cahaya itu. Salah menavigasi, bisa-bisa kapten menabrakkan kapalnya pada karang.

Perairan di utara Pulau Puteri memang ramai dilalui oleh kapal-kapal berbagai ukuran. Kapal-kapal raksasa tampak kecil mengangkut muatan berupa tumpukan peti kemas atau tangki minyak. Di latar belakang lalu lalang peti kemas itu samar-samar tampak gedung-gedung pencakar langit yang berdiri di negara pulau Singapura.

Pulau Puteri merupakan salah satu pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau yang resminya bernama Pulau Nongsa ini adalah satu dari enam pulau terluar yang masuk wilayah Pulau Batam. Lima lainnya adalah Pulau Nipah, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, Pulau Karang Banten, dan Pulau Karang Helen. Enam pulau terluar yang dimiliki Batam merupakan bagian dari 19 pulau terluar di dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Negara yang berbatasan dengan Pulau Puteri tak hanya Singapura. Di arah timur laut, ia juga berbatasan dengan Malaysia. Kondisi ini membuat keberadaan Pulau Putri sangat penting karena sebagai pulau terluar, ia menjadi titik acuan untuk menentukan batas wilayah terluar republik. Masalahnya pulau ini tak lagi tampak bagai putri yang cantik, seperti kisah yang melegenda di pulau itu. Kondisi alam membuatnya tampak sekarat.

Saat surut, Pulau Puteri menampilkan tiga bukit yang terpisah oleh medan yang landai berbatu. Namun saat air laut pasang hanya akan tampak tiga pulau terpisah. Gerusan ombak, terutama pada musim angin utara telah merusak sebagian besar bentuk pulau ini. Lambat laun setiap sisi pulau ini semakin mundur.

Kemunduran itu tampak dari tebing curam di bukit yang terletak di tengah Pulau Puteri. Setiap hari bukit itu terkena hantaman ombak dari arah utara. Menggerus dasar tebing, membuatnya labil dan akhirnya merontokkan sedikit demi sedikit tebing tersebut. Di tebing itulah pengunjung bisa melihat proses hilangnya Pulau Puteri, yang akan terjadi jika tak ada upaya untuk menyelamatkannya.

Bagian pulau yang paling terancam hilang akibat abrasi adalah bukit paling utara dan tengah. Bukit paling utara makin landai dan besarnya tak lebih dari rumah ukuran 5 x 5 meter persegi. Pohon niur yang dulu tumbuh subur kini hanya tinggal satu pohon. Itu pun hanya tinggal batang yang berdiri setinggi 10 meter. Pohon ini telah mati karena tidak ada lagi unsur hara yang bisa diserap. Pokok niur ini belum tumbang karena ditopang batu-batu besar semula jadi.

Antara bukit paling utara dengan tengah sudah putus. Padahal, dulunya, bukit paling utara, tengah hingga paling selatan terhubung. Kini hanya tinggal bongkahan batu yang saat air pasang tertutup habis.

Sementara bukit di bagian tengah luasnya juga tak lebih dari rumah berukuran 10 x 10 meter dengan tinggi bukit sekitar 10 meter. Masih ada beberapa tumbuhan yang bertahan karena terhalang bongkahan batu besar. Bukit yang tengah ini awalnya juga terhubung dengan bagian selatan, namun kini sudah landai, meninggalkan batuan-batuan kecil. Hanya ada satu rimbunan pohon bakau dan delapan pohon pedada (jenis bakau untuk bagian dalam) yang masih bertahan dari gerusan ombak.

Khusus untuk bagian selatan atau tempat mercusuar, lauasnya juga makin berkurang. Bahkan, saat musim utara (Desember), air laut sudah menutupi pulau ini setinggi lutut orang dewasa. Beberapa kali rumah penjaga mercusuar kebanjiran. “Mesin genset untuk lampu mercusuar sekarag baru, tempatnya sudah ditinggikan, sebelumnya rusak kena air laut,” ujar Ukmah. Air laut, kata Ukmah, sempat juga sampai ke tiang mercusuar. “Sekitar selutut orang dewasa,” ujarnya.

Kondisi Pulau Puteri atau di peta dikenal dengan nama Pulau Nongsa yang terancam hilang itu memang memperihatinkan. Pasalnya, pulau ini berada di wilayah Batam yang bisa dijangkau hanya 10 menit menggunakan pompong bermesin tempel dari Pantai Kampung Tua Nongsa. Namun Pemerintah Kota Batam tidak terlalu memberi perhatian terhadap pulau ini. Itu terbukti tidak adanya upaya untuk mencegah abrasi yang kian hari kian membuat pulau ini terancam hilang.

Hal tersebut terlihat saat Batam Pos berkunjung ke pulau ini pekan lalu. Puluhan beton berbentuk tabung berdiameter satu meter dan tinggi 50 sentimeter yang dipasang berbaris memanjang di sebagian sisi selatan Pulau Puteri, ternyata bukan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam. Bagunan beton yang disusun sebanyak tiga tumpuk itu yang berfunsi melindungi mercusuar dibangun Direktorat Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai proyeknya mencapai Rp 6,30 miliar.

“Bangunan penahan ombak itu baru diadakan tahun lalu (2014),” kata Ukmah. Selain itu ada dua toilet yang juga dibangun di situ pada tahun yang sama.

Ukmah yang ketika dijumpai sedang membuat kerajinan dari cangkang gonggong mengatakan Wali Kota Batam memang pernag berkunjung ke pulau ini untuk meresmikan proyek Kemen-PU tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatangan prasasti yang diteken oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Namun dari sisi tahun, ada kekeliruan. Di prasasti dibuat Maret 2013, sementara proyek tersebut 2014, sebagaimana papan nama proyek itu masih melekat di rumah kosong berdinding kayu, tempat para pekerja tinggal saat proyek itu dikerjakan.

“Pernah beberapa pihak swasta menanam pohon bakau, tapi semuanya mati diterjang ombak. Mungkin karena jenisnya bukan untuk bakau luar pemecah ombak,” ujarnya.

Menurut Ukmah, untuk menyelamatkan pulau ini, khususnya bagian utara dan tengah, butuh pemasangan pemecah ombak, sehingga ombak yang masuk ke area pulau menjadi bias. Hal ini yang belum ada. “Kalau beton bulat-bulat ini hanya untuk menahan agar pasir yang dekat mercusuar ini tak terbawa air. Padahal, pulau ini butuh pemecah ombak minimal dipasang 10 meter dari bibir pulau, jadi sebesar apapun ombak, bisa pecah dan menjadi bias saat masuk ke area pulau,” ujarnya.

Tidak hanya terancam hilang, terumbu karang di sekeliling pulau ini juga hancur dan mati. Batam Pos pernah beberapa kali menyelam di beberapa bagian pulau ini, khususnya arah Timur, terumbu karangnya rusak parah. Ukmah menilai, selain disebabkan ombak dari kapal-kapal super tanker dan kapal cepat, karang di pulau ini juga rusak dan mati akibat seringnya pulau ini mendapat kiriman limba minyak hitam yang dibuang olah kapal-kapal yang lalu lalang di perairan Internasional yang memang jaraknya dari bibir pulau kurang dari 1 kilo meter.

Saat berkunjung kembali ke pulau itu Rabu pekan lalu, air surut hingga jauh menjorok ke laut. Terlihat terumbu karang yang rusak parah, khususnya bagian utara, timur dan barat pulau ini. Sisa terumbu karang dengan beragam bentuk yang indah masih bisa dijumpai di sana.

***

Nasib pulau-pulau terluar yang berada di wilayah Batam sebenarnya relatif sama. Sama-sama terancam tenggelam oleh abrasi. Termasuk Pulau Nipah yang berbatasan langsung dengan Singapura. Namun pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada pulau Nipah sejak Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Megawati memerintahkan agar pulau itu direklamasi dan ditempatkan personel Angkatan Laut.

Perhatian itu bukan tanpa dasar. Pulau yang awalnya hanya merupakan bongkahan batu yang luasnya kurang dari lapangan sepakbola itu saat pasang tak terlihat, memiliki arti penting bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Singapura gencar melakukan reklamsi pantai untuk memperluar negaranya yang pasirnya banyak dari Kepri. Akibatnya, terjadi pergeseran batas negara.

Pertengahan Agustus tahun lalu (2014), Batam Pos mengunjungi pulau itu dengan menumpang Kapal Angkatan Laut milik Lanal Batam, KAL-II-4-57 Nipa. Kapal itu menanti di dermaga Pelabuhan Tradisional Telagapunggur, sejak pagi. Setelah prajurit dan komandan Pos AL yang bertugas di Pulau Nipah lengkap, KAL berwarna abu-abu itu berangkat sekitar pukul 9.30 WIB. Cuaca kurang bersahabat melepas keberangkatan kapal yang dikomandani Letda Laut (P) Choiruddin. Langit senada dengan warna kapal yang berwarna abu-abu.

Dari Punggur, kapal meluncur dengan kecepatan 11,1 knot. Melewati Pelabuhan Domestik Telagapunggur menuju perairan Nongsa, lantas melalui Selat Singapura. Kapal membawa belasan prajurit dan Komandan Posal Pulau Nipah, Letda Laut (Teknik) Asep Suryanda.

“Kita ini melalui jalur luar. Bisa saja memotong lewat jalur dalam tetapi (kecepatan kapal) tidak maksimal karena banyak pulau-pulau,” ujar Choiruddin sembari menunjuk peta dan jalur pelayaran pagi itu.

Jarak tempuh pelayaran sejauh kurang lebih 50 mil. Dengan kecepatan rata-rata 11 knot, Choiruddin menginformasikan pelayaran akan ditempuh sekitar tiga jam. Kapal buatan Palindo Marine Batam yang membawa kami sejatinya adalah kapal pembawa logistik dan persedian air tawar. Kapal yang selesai dibuat tahun 2013 ini mampu membawa 50 ton air untuk pasokan di Pulau Nipah.”Tetapi kapal ini bisa juga untuk patroli,” ungkapnya.

Selama pelayaran, para prajurit yang membawa senjata laras panjang sesekali memerhatikan situasi. Menoropong kapal-kapal yang berada jauh di depan dan mengawasi GPS. Sebagian lainnya mengobrol dan menikmati alunan musik. Sekitar 1,5 jam kemudian, kapal mulai memasuki Selat Singapura, kecepatan kapal bertambah menjadi 14 knot. KAL Nipah yang kecepatan maksimalnya 24 knot ini kerap berpapasan dengan kapal kargo, kapal tanker, maupun kapal nelayan, yang melintasi Selat Singapura.

Pukul 12.30 wib, Pulau Nipah sudah mulai tampak dengan jelas. Dari kejauhan warna hijau membalut pulau yang berhadapan langsung dengan Singapura. Penampakannya itu jelas berbeda 360 derajat ketika 2008 silam atau bahkan tahun 2004. Hanya 15 menit kemudian, KAL Nipah merapat di dermaga. Tiga orang berlari kecil dari Posal menuju dermaga. Ketiganya menyambut tali sauh yang dilemparkan dari KAL Nipah, lalu mengikatnya. Setelah kapal merapat, sejumlah logistik berupa bahan makanan diangkut dengan gerobak. Lalu menyusul satu per satu prajurit TNI AL melompat dari kapal ke dermaga.

“Selamat datang di Pulau Nipah,” kata Komandan Posal Pulau Nipah, Letda Laut (Teknik) Asep Suryanda sembari tersenyum. Ia pun mengarahkan ke Posal.

Melihat keadaan Pulau Nipah sekarang, jelas sangat berbeda dengan sepuluh tahun lalu. Dari dermaga, para prajurit melangkah melewati gapura selamat datang. Di samping kiri-kanan gapura itu ada pos jaga. Pohon-pohon rindang berwarna hijau berjejer memagari area Posal. Di bagian depan, sebelah kanan bangunan, ada embung yang baru setahun dibuat. Embung itu berfungsi menadah air hujan dan menampungnya. Air itu kemudian bisa diolah untuk pasokan air tawar. Sementara di sebelah kiri, berjejer padat pohon yang ditanam sejak 2008. Pohon itu beragam jenis. Di dekat pohon-pohon ditancapkan papan dengan nama pejabat yang menanam pohon itu. Mulai Walikota Batam, Danlanal Batam, Danlantamal IV/Tanjungpinang, Menteri, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Ada juga prasasti yang ditandatangani SBY saat berkunjung tahun 2012 silam.

Setelah melewati semua itu, kami kemudian memasuki Posal yang berlantai dua. Di ruang tamu yang lapang ada televisi dan dua set kursi tamu. Di dinding terpasang foto-foto tentang sejarah reklamasi dan pembangunan Pulau Nipah. Saat melihat-melihat foto-foto itu, Komandan Posal Pulau Nipah menghampiri dan mengajak makan siang. Para prajurit sudah lebih dulu di dapur sekaligus tempat makan. Menunya sederhana. Ikan goreng, sayur, dan sambal. “Ini makanan ala Thailand. Enak tak enak ditelan,” ujar Toyo Pratama, 32, salah satu prajurit yang bertugas di Pulau Nipah.

Jauh dari keluarga dan bertugas di pulau kecil, para prajurit harus mandiri. Usai makan siang, mereka mencuci piring masing-masing. Lantas mengasoh sejenak. Setelah itu, beberapa prajurit berkeliling pulau yang kini seluas 62 hektar itu untuk mengontrol keadaan. Mereka berjalan kaki saja, meski ada motor, satu-satunya kendaraan di pulau itu. Sementara kami, menuju pos pengamatan yang berada di puncak bangunan. Dari atas pos itu, mata bisa menjelajahi sekeliling pulau. Bahkan pulau-pulau di dekatnya. Singapura malah seperti di depan pelupuk mata. Gedung-gedung jangkung tampak sangat jelas. Kapal-kapal besar lalu lalang melintasi Selat Singapura.

Komandan Posal, Asep Suryanda, menemani sambil bercerita. Pria berusia 40 tahun ini sudah bertugas sebagai Komandan Posal Pulau Nipah sejak delapan bulan yang lalu. Ia yang sebelumnya bertugas di Mabes TNI AL ditugaskan langsung untuk memimpin para prajurit di perbatasan. Sementara para prajurit yang bertugas bersamanya ditugaskan oleh Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno. “Kami di sini ada 14 orang. Anggota yang bertugas di sini bergilir setiap bulan supaya tidak jenuh,” ungkap pria yang biasa disapa Asep ini.

Ia dan para prajurit tidak setiap saat di Posal. Tetapi tetap ada yang harus jaga. Selain dua orang pegawai harian lepas, ada juga prajurit. Asep terkadang harus ke Batam atau Markas Lanal Batam jika ada keperluan atau ada acara yang harus dihadiri. Untuk ke Batam tidak mudah karena tidak ada transportasi reguler. Selain menggunakan KAL, biasanya ia harus menghubungi markas Lanal Batam jika ada kapal patroli yang akan melewati Pulau Nipah dan bisa ditumpangi.

“Kadang juga saya mengontak nelayan-nelayan yang berada di sekitar Pulau Nipah dan menumpang kapal mereka untuk ke Batam,” tuturnya.

Karena bertugas di pulau kecil dan tanpa warga sipil, Asep harus berpisah dengan keluarganya. Tak hanya berjarak 14,5 mil atau 20,5 mil, tetapi ribuan mil. Keluarganya tetap menetap di Jakarta. Untuk tetap berkomunikasi, ia hanya mengandalkan telepon. Kalau ingin bertatap wajah, ia menggunakan fasilitas video call. Delapan bulan bertugas di pulau perbatasan, pria asli Majalengka ini, baru punya kesempatan berkumpul dengan keluarganya saat Lebaran lalu.

“Untuk meninggalkan tugas, saya harus mengambil cuti. Karena tak bisa meninggalkan pos begitu saja, tanggung jawab harus tetap dijaga,” katanya.

Ini bukan pertama kalinya Asep jauh dari keluarga karena bertugas. Ia pernah setahun di Lebanon sebagai anggota pasukan pengamanan PBB tahun 2012 silam. Baginya, bertugas di negara lain maupun di wilayah peratasan Indonesia sama beratnya karena masing-masing memerlukan tanggungjawab yang besar. Namun ia mengaku selalu menikmati tugasnya.

Usai bercerita, Asep turun dari pos pengamatan dan menuju kamarnya di lantai satu untuk istirahat sejenak. Posal Pulau Nipah terbagi beberapa ruang dan kamar. Untuk sebuah posal, fasilitasnya cukup lengkap. Ada dapur, kamar mandi, televisi dan DVD untuk memutar film. Beberapa prajurit berkumpul di depan televisi dan menyaksikan tayangan sore itu. Lainnya, duduk di dermaga menyaksikan pemandangan Singapura dan kapal-kapal yang melintas. Ada juga yang menelpon. Untuk menelpon, ponsel harus disetting manual, sebab bila settingannya otomatis, jaringan operator Singapura yang akan menyerbu. Kalau tak ingin ‘dijajah’ jaringan operator Singapura, beberapa prajurit pergi ke sisi barat Pulau Nipah untuk mendapatkan sinyal operator Indonesia.

“Di sini (Pulau Nipah) jaringan itu berebut masuk. Kalau mau yang stabil nelponnya di sana (sisi barat),” ujar Choiruddin yang sebelumnya sudah mengingatkan untuk menyetting manual telepon seluler sebelum sampai di Pulau Nipah.

Sore-sore, sejumlah prajurit duduk-duduk di dermaga sambil menyaksikan senja dan cahaya lampu yang mulai menyala di Singapura. Lampu di posal dengan tenaga surya juga mulai menyala. Di tengah kesenyapan, terdengar desingan suara pemotong rumput. Suaranya semakin kencang dan panjang. Setelah Batam Pos mengamati, ternyata Komandan Posal Nipah yang sedang memotong rumput di samping. “Inilah hiburan untuk menghilangkan jenuh. Selain nonton atau olah raga,” ungkap Asep.

Di dekat ia memotong rumput memang ada lapangan bola voli. Tapi hari itu tak digunakan. Di dalam posal, tepat di samping dapur ada fasilitas olah raga tenis meja. Kemudian ada jalan lingkungan yang melingkari setengah Pulau Nipah. Jalan selebar 4-6 meter ini biasa digunakan untuk jogging.

Tak hanya menghadapi keterbatasan, Asep dan prajurit lainnya sering berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Bisa tiba-tiba badai datang menghampiri. Itu yang paling berkesan dalam ingatan Asep selama delapan bulan bertugas di Pulau Nipah. “Tetapi saya bangga sudah dipercaya untuk menjaga pulau terluar Indonesia,” katanya.

Mendung yang sudah berlangsung sejak pagi membuat langit senja terasa cepat berganti dengan malam. Dari musala di samping barak marinir, terdengar suara azan. Para penjaga perbatasan pun menghentikan aktivitas. Prajurit yang tadinya duduk berkumpul di dermaga, bergegas menuju musala dan salat berjamaah. Musala yang berada di antara barak satgas marinir itu termasuk besar untuk salat berjamaah bagi belasan prajurit. Ada empat shaf dan cukup menampung belasan orang tiap shaf.

Lampu dan alat pengeras suara di musala itu juga menggunakan listrik tenaga surya (solar cell). Penangkap panas matahari itu dipasang di atas atap posal. Listriknya hanya mampu menerangi posal dan musala. Sementara jalan, meski ada lampu jalan di pasang di hampir sepanjang jalan, tidak dinyalakan. Pulau Nipah pun gelap-gulita. Sementara di seberang, Singapura bermandikan cahaya. Dari musala, para prajurit yang selesai salat magrib, langsung menuju dapur untuk makan malam. Dari ruang tamu, aroma wangi bumbu lengkuas menyeruak. Yah, menu malam itu, ayam goreng bumbu lengkuas.

Malam itu, tak banyak aktivitas yang dilakukan para prajurit. Usai makan malam mereka berkumpul di ruang tamu menonton tayangan televisi, ada yang menelpon di sisi barat pulau meski gelap gulita. Di pos pengamatan di puncak bangunan posal, prajurit lainnya menonton film dengan pemutar DVD. Tengah asyik menonton tiba-tiba lampu padam. Rupanya listrik solar cell kehabisan daya. Pasalnya, dari pagi langit mendung sehingga tenaga surya yang terkumpul tidak maksimal.

Toyo Pratama yang tadinya asyik menonton melengok ke bawah. Ia diteriaki untuk segera turun menghidupkan mesin genset. Di pulau kecil itu, mereka harus mandiri. Menyalakan mesin genset untuk menggantikan listrik tenaga surya bila kehabisan daya. Kalau mesin genset bandel atau bermasalah, mereka sendiri yang harus memperbaikinya. Toyo Pratama pun membantu rekannya yang sudah lebih dulu di rumah genset yang berada di bagian depan posal.

Sembari menunggu listrik menyala kembali, para prajurit lainnya berkumpul di teras. Mereka duduk lesehan sambil mengobrol dan memandangi Singapura yang gemerlap. Di antara obrolan itu, sesekali muncul guyonan.”Nanti kalau ada gorengan lewat, panggil yo!” ucap salah seorang di antara mereka dan disambut tawa.

Cukup lama mereka menanti listrik menyala kembali. Lantas suara genset pun menderu mengisi malam yang tadinya senyap. Para prajurit kembali masuk ke ruang tamu. Tetapi di antaranya segera memasang seragam dan bersepatu. Dua orang prajurit itu bersiap-siap ‘ronda’ malam. Pukul 21.00 Wib, mereka memulai ronda dan mengamati sekitar pulau. Berbekal senter dan senjata laras panjang, mereka memeriksa tiap bagian dan sekeliling pulau sampai pukul 22.00 Wib.

Di pos pengamatan, di puncak posal, empat prajurit berkumpul sambil menonton tayangan Ultimate Fighting. Komandan Posal Pulau Nipah, turut bergabung, meski ia duduk di luar ruang berdinding kaca lebar. Sembari menonton, Toyo Pratama, mengobati rekannya yang masuk angin. Ia memasangkan bekam. Pria berusia 32 tahun ini adalah prajurit yang paling lama bertugas di Pulau Nipah saat ini. Sejak dua tahun lalu Toyo Pratama yang berpangkat Praka dan kelasi kepala ini bertugas di pulau perbatasan sejak dua tahun silam.

Pria yang biasa disapa Toyo ini menceritakan, ia bergabung TNI sepuluh tahun yang lalu atau tahun 2004. Pada tahun pertama ia bertugas di KRI hingga tahun 2008. setelah itu ia bergabung dengan Lanal Batam. Ia bertugas di markas Lanal Batam hingga tahun 2012. Saat berada di Lanal Batam inilah ia kemudian ditempatkan di Posal Pulau Nipah.”Saya bertugas di Lanal Batam dengan empat Danlanal,” katanya menggambarkan lamanya ia bertugas di markas Lanal Batam.

Pada awal-awal bertugas di Pulau Nipah, Toyo menuturkan, kehidupannya benar-benar terbatas karena bergantung yang ada di pulau itu saja. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus menampung atau menadah air hujan. “Pernah empat hari tak mandi karena tak ada air. Waktu itu hujan tak turun-turun beberapa bulan. Meski tak mandi beberapa hari kami santai saja karena hanya sesama kami saja,” ungkapnya.

Tetapi keadaan semakin membaik di Pulau Nipah karena sudah ada embung penampung air yang dibangun setahun yang lalu. Prajurit yang bertugas tak pernah kesulitan air lagi. Air untuk konsumsi dan mandi disaring dengan penyuling air. “Sekarang sudah ada embung, airnya itu bisa digunakan untuk tiga bulan. Apalagi kami hanya beberapa orang saja,” katanya.

Bertugas di pulau perbatasan membuat Toyo harus berpisah dengan keluarganya. Bahkan dengan sang pacar kala itu. Ia hanya pulang sesekali dan berkumpul dengan keluarga di Batam. Begitu pula setelah menikah, ia terpaksa jarang bertemu sang istri. Bahkan ketika Lebaran lalu, ia tak berkumpul dengan keluarganya. “Saya hari Lebaran di sini (Pulau Nipah) karena harus jaga,” ujarnya.

Meski jarang berkumpul dengan keluarga karena tugas, istrinya tak pernah protes. Sejak pacaran, akunya, ia sudah memberikan pemahaman. Untuk bertemu keluarga dan anaknya, ia sesekali pulang atau menggunakan kesempatan saat ada tugas ke Batam.

Pengalaman serupa diceritakan Darwo, 40, yang baru delapan bulan bertugas di Pulau Nipah. Ia juga hanya sesekali bertemu dengan keluarganya. Istri tinggal di Batam, sementara anaknya di Tanjungbalai bersama neneknya. Saat Lebaran lalu ia hanya pulang berlebaran pada hari kedua karena harus menjaga posal. “Saya gantian sama Toyo. Harus ada yang jaga meski hanya ada satu (petugas) militer,” ungkapnya.

Untuk pulang ke Batam, kata Darwo, terkadang ia harus menumpang perahu nelayan yang lewat dan hendak kembali ke Batam setelah melaut. Sebelumnya ia menghubungi nelayan-nelayan yang sudah dikenalnya. Kemudian meminta mereka singgah di Pulau Nipah untuk menjemput.”Jadi tak bisa pulang kapan saja. Kadang harus menumpang kapal pompong nelayan,” tegasnya.

Bertugas menjaga pulau terluar dan perbatasan bukan hal yang pertama bagi pria berpangkat Koptu ini. Setelah bertugas delapan tahun di Lantamal IV/Tanjungpinang, Darwo bertugas menjaga Pulau Takong. Pulau terluar di Karimun ini ia jaga selama setahun. Pengalaman berkesan selama menjaga pulau perbatasan, ungkap Darwo, ketika badai datang. Pernah suatu kali, ia tidur di pos pengamatan yang berada di puncak posal, tiba-tiba dini hari datang badai bergemuruh dan angin yang sangat kencang. Ia pun terbangun dan segera berpindah ke lantai satu posal.

“Badai itu mulai jam satu (pukul 01.00) hingga jam tiga (pukul 03.00) pagi. Karena kencangnya saya pindah tempat tidur ke bawah,” katanya.

Sekarang, Darwo sudah terbiasa dengan badai yang kerap datang. Begitu pula dengan keadaan di pulau perbatasan yang serba terbatas. Ia sudah bisa menyiasati perasaan jenuh ketika cukup lama tak kembali ke Batam. Darwo juga kerap memotong rumput untuk menyibukkan diri. Saat berkunjung ke pulau itu, ia sibuk memotong rumput yang mulai meninggi. Wajahnya dipenuhi peluh, baju yang dikenakan sedikit basah. Padahal cuaca pagi itu tidak panas. Apalagi langit mendung. Sementara Darwo, rehat setelah memotong rumput, belasan prajurit lainnya meninggalkan Pulau Nipah untuk berpatroli dengan KAL Nipa.

Danlanal Batam, Kolonel Laut (P) R Eko Suyatno mengatakan menjaga pulau terluar yang merupakan beranda Indonesia memang sangat berat. Selain keterbatasan dan jauh dari pulau lainnya, pulau terluar, terutama di Batam, berhadapan langsung dengan negara lain yang secara ekonomi lebih maju. Pulau-pulau terluar di Batam berada di jalur lalu lintas pelayaran paling ramai di dunia. Karena itu, TNI AL dan pemerintah memberikan apresiasi kepada prajurit yang bertugas di perbatasan dan pulau terluar.

“Pemerintah dan TNI AL memberikan apresiasi agar prajurit bertugas dengan baik. Apresiasi diberikan berupa reward. Mereka mendapat tunjangan bagi yang berdinas di pulau terluar,” jelas Danlanal Batam.

Di Pulau Nipah, ungkapnya, prajurit yang ditugaskan ada 14 orang, termasuk komandan posal. Untuk 14 orang, lanjutnya, fasilitas yang ada di Pulau Nipah, sudah termasuk bagus. Sebelumnya, Pulau Nipah dijaga bersama satgas marinir, sehingga ada seratusan prajurit yang ada di sana. Namun sepekan sebelum Ramadan lalu, satgas marinir ditarik dari Pulau Nipah.

“Jadi yang bertugas 14 orang di sana murni dari Lanal Batam,” kata Danlanal yang baru bertugas delapan bulan di Batam.

***

Pulau sendiri terletak di antara Pulau Batam, Tanjungbalai Karimun, Singapura, dan Johor, Malaysia. Namun pulau terdekat adalah Singapura. Persis berhadapan dengan Negeri Singa itu. Hanya 2,5 mil dari pelabuhan laut Singapura. Sekitar 14,5 mil dari Sekupang, dan 20,5 mil dari markas Lanal Batam yang berada di Tanjungsengkuang, Batam.

Kondisi Pulau Nipah sekarang sangatlah jauh berbeda dengan kondisinya sepuluh tahun silam. Pulau ini nyaris hilang setelah pasirnya dikeruk dan dijual ke Singapura. Sepuluh tahun lalu, luas Pulau Nipah saat air laut pasang hanya 0,62 hektar. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan, sebab bila pulau itu hilang, luas wilayah Indonesia bisa berkurang. Sementara Singapura di seberang yang terus melakukan reklamasi semakin bertambah luas daratannya. Jelas ini bisa merugikan Indonesia.

Pulau Nipah yang masuk wilayah Kecamatan belakangpadang merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973. Di sini terdapat Titik Dasar (TD) dengan kode TD 190 dan TD 190A yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI.

Kampanye pun dilakukan untuk menyelamatkan Pulau Nipah. Tanggal 20 Februari 2004, Megawati yang menjabat Presiden RI saat itu mengunjungi Pulau Nipah dan mencanangkan konservasi Pulau Nipah. Presiden Megawati menerakan tapak kakinya di monumen dan menanam pohon Cemara Laut di Pulau Nipah yang hanya tersisa 0,62 hektar saat pasang kala itu. Reklamasi lalu dimulai dengan beberapa tahap pengerjaan. Pengerjaan meliputi pembuatan tanggul laut sekeliling pulau dengan elevasi 5,2 meter sepanjang 4,3 kilometer dan diperkuat tetrapod. Penimbunan pulau pada tiga zona area. Yaitu zona utara seluas 15 hektar, zona hutan bakau 12,28 hektar, dan zona selatan 16,19 hektar. Zona hutan bakau berada di antara zona utara dan selatan.

Pengerjaan tahap pertama dilakukan dari April-September 2004, dengan pembuatan tembok laut setinggi 3,5 meter. Tahap kedua, Oktober-Desember 2004, melanjutkan pembuatan tembok laut. Tahap ketiga, baru dilakukan sembilan bulan kemudian, dari September 2005 hingga April 2006. Pada tahap ini, tembok ditinggikan dari 3,5 meter menjadi 5,2 meter sepanjang 3.065 meter. Setelah itu memasuki tahap keempat dengan penimbunan di zona utara, zona selatan, dan zona hutan bakau. Pengerjaan ini dilakukan dari April-Desember 2006. Pengerjaan tahap lima dimulai dengan pembangunan Pos TNI AL dan melanjutkan peninggian tanggul, serta menimbun dengan tanah, dari April-Desember 2007. Pembangunan lanjutan posal masuk tahap keenam dan tujuh. Saat itu adalah finishing bangunan posal dan pembuatan jalan penghubung zona utara dan selatan, serta dermaga.

Posal pertama dan dermaga pertama dibangun di zona utara. Di situlah berdiri prasasti yang ditandatangani Megawati. Pohon-pohon juga ditanam oleh sejumah menteri zaman Megawati. Reklamasi Pulau Nipah yang menelan dana negara sejumlah Rp300 miliar dilengkapi beberapa fasilitas. Sarana penunjang itu, selain Pos TNI AL dan dermaga, juga jalan penghubung, monumen peringatan dan plaza, bunker pertahanan, menara pengawas, gudang genset, tangki BBM, dan tandon air.

Posal dan dermaga pertama zona utara kemudian ditinggalkan setelah dibangun posal yang lebih besar dan berlantai dua. Posal ini dibangun di zona selatan yang menghadap Singapura. Dermaga yang lebih besar dibangun. Penanaman pohon juga dimulai untuk menghijaukan Pulau Nipah yang luasnya sudah mencapai 62 hektar sejak 2008. Fasilitas lainnya dibangun, mercusuar di sisi timur pulau, instalasi solar cell, menara pengawas, instalasi penyulingan air, tandon air dan barak marinir. Di bagian belakang posal ada rumah adat Minahasa berupa rumah panggung.

“Saya yang merancang untuk pengadaan kincir angin dan solar cell itu saat masih di Mabes TNI AL,” ujar Danlanal Batam.

Berkali-kali kegiatan penanaman pohon dilakukan di Pulau Nipah dan kerap dihadiri pejabat negara maupun pejabat di Batam dan Kepri. Pulau Nipah perlahan menghijau. Ribuan pohon telah ditanam.

Tahun 2012, Presiden SBY mengunjungi Pulau Nipah. Ia menandatangi prasasti di zona selatan yang berada di pojok depan posal. Ia juga menanam pohon bersama Ibu Negara. Pohon yang ditanam keduanya diberi prasasti. Di belakang, tumbuh poho-pohon lainnya yang ditanam sejumlah pejabat negara dan pejabat daerah. Setelah penanaman pohon itu, Pulau Nipah semakin hijau. Di zona hutan bakau juga sudah tumbuh pohon-pohon bakau.

Pulau Nipah kemudian ramai saat Mabes TNI AL menempatkan Satgas Marinir. Barak-barak diisi para marinir yang bertugas. Karena banyaknya prajurit yang menjaga pulau perbatasan itu, kebutuhan air semakin bertambah. Maka dipesanlah kapal pengangkut logistik dan air. Kapal buatan Palindo Marine Batam itu untuk membawa pasokan air bersih dari Batam ke Pulau Nipah. selain itu, juga dibangun embung di bagian depan posal. Pulau Nipah pun semakin layak ditinggali dan menghijau ketika dipandang dari jauh maupun dari puncak pos pengamatan.

“Pulau ini nyaris tenggelam. Sekarang sudah menjadi pulau kembali. Ini memberikan efek bagi pemerintah negara, sehingga di sana banyak aset. Departemen terkait memberikan fasilitas seperti solar cell,” jelas Danlanal.

***

Pulau Nipah memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. sebagai pulau terluar dan batas negara, Pulau Nipah memiliki fungsi pertahanan dan keamanan. Tak hanya itu, pulau yang berada di Selat Philip dan Selat Singapura ini dilalui ribuan kapal tiap hari karena berada di jalur pelayaran internasional terpadat di dunia, sehingga juga memiliki fungsi ekonomis.

Danlanal Batam mengatakan pulau ini nanti tidak hanya semata-mata untuk pengamanan kedaulatan wilayah RI saja, tetapi kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Kalau nanti akan dimanfaatkan untuk tujuan lain akan lebih baik. Setelah daratan terwujud nanti dan kini memiliki luas 62 hektar, instansi yang ingin memanfaatkan bisa berembug, sehingga pemanfaatannya optimal.

“Untuk memanajemen butuh suatu pemikiran yang komprehensif. Sebab Pulau Nipah tak hanya untuk pertahanan saja. Perangkat pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, perlu turut andil untuk memikirkan pengembangan Pulau Nipah ke depan,” kata Danlanal.

Lebih lanjut ia mengatakan, perlu ada pembagian tugas ketika pemerintah ingin mengembangkan Pulau Nipah. Sebagai TNI AL, katanya, pihaknya bertugas memberikan penjagaan dan pengamanan di pulau terluar itu. “Pemerintah Batam dan Pemerintah Kepri apa planningnya di Pulau Nipah. Jadi tidak ada tugas yang tumpang tindih,” tegasnya.

Jadi Pulau Nipah, selain mempunyai fungsi utama untuk pertahanan dan keamanan, fungsi lainnya adalah fungsi ekonomis. Letaknya di Selat Malaka yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia menyebabkan banyak kapal-kapal internasional yang akan masuk ke Singapura, mereka harus antri untuk bisa berlabuh.

“Tiap hari ribuan kapal yang masu masuk. Bisa saja kapal-kapal tersebut berlabuh di sini sebelum masuk ke Singapura, maka kita akan mendapat nilai ekonomi yang tinggi,” jelasnya sembari menunjukkan kapal-kapal yang antri di sekitar Selat Singapura secara real time di tabletnya.

Pembangunan Pulau Nipah secara ekonomis memang sudah disebutkan. Di dinding Posal Pulau Nipah terpampang rencana dan peruntukan Pulau Nipah jika dikembangkan nanti. Salah satunya akan dibangun bunker minyak besar untuk pengisian bahan bakar kapal asing ataupun kapal yang singgah ke Pulau Nipah yang sebagai pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara asing.

Kini tak hanya menjadi pulau terluar dan tempat prajurit menjaga kedaulatan negara, Pulau Nipah memiliki sisi ekonomi yang bisa dikembangkan karena posisinya yang berada di jalur lalu lintas pelayaran dunia. Tinggal pemerintah yang perlu memikirkan keuntungan secara ekonomi yang bisa diperoleh dengan adanya pulau yang di lewati ribuan kapal tiap hari ini.

***

Pulau terluar lainnya yang berada di wilayah Kota Batam adalah Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berhenti. Kedua pulau ini berada di wilayah Kecamatan Belakang Padang, namun beda kelurahan. Pelampong masuk kelurahan Pemping sementara Pulau Batu Berhenti berada di kelurahan Tanjungsari. Kedua pulau berbatasan langsung dengan Singapura.

Dari dua pulau itu, hanya Pulau Pelampong yang berpenghuni, namun hanya empat kepala keluarga yang tinggal di sana. Untuk mencapai pulau itu, butuh beberapa jam dari pelabuhan penyeberangan di Sekupang, Batam. Namun, tidak ada angkutan laut reguler ke kedua pulau itu. Jika ingin mengunjungi pulau ini, bisa mencarter boat atau pancung bermesin di sekupang atau di Belakangpadang. Harganya tergantung hasil negosiasi dan kondisi cuaca. Jika musim utara atau angkin kencang hingga ombak besar, biaya sewa lebih mahal.

Di Pulau Pelampong, ada beberapa nelayan yang memiliki pompong yang memang di desain untuk mencari ikan. Hasil tangkapannya kadang dijual ke Belakangpadang atau ke Kota Batam. Namun lebih banyak dijual ke Singapura. Hanya sesekali mereka ke Kota Batam atau ke Belakangpadang untuk membeli logistik.

Pulau Pelampong sendiri berada di koordinat 01°07’44” LU-103°41’58” BT. di pulau terdapat Titik Dasar No. TD 191 dan Titik Referensi No. TR 191, sebagai acuan batas yang telah diakui oleh Hukum Internasional.

Pulau ini cukup landai. Tumbuhan dominan adalah kelapa, khususnya di bibir pantai di antara bebatuan cadas. Ada juga beberapa tumbuhan seperti cemara, ketapang dan tanaman buah-buahan lainnya. Panjang pulau ini sekitar 100 meter dengan lebar 50 meter dan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut.

Karena berbatasan dengan Singapura, persoalan utama pulau ini adalah abrasi. Apalagi tak ada satupun pohon bakau di sekeliling pulau ini. Hingga saat ini, juga belum ada pemasangan beton pemecah ombak sehingga semakin lama semakin terancam mengecil tergerus abrasi, meski belum terlalu parah.

Terumbu karang di pulau ini juga mulai rusak. Jika dipersentasekan, kondisi yang hancur sekitar 35 persen. Penyebabnya sama, hempasan ombak kapal-kapal yang lalu lalang dan kiriman limbah minyak yang dibuang kapal di perairan Internasional.

Namun sisi yang terlindungi dari hempasan ombak dan kiriman limbah sisa tank cleaning, terumbu karangnya masih cukup bagus. Beberapa jenis ikan masih bisa ditemukan di sana. Antara lain, Coradion melanopus, Pomacentrus stigma, Chelmon rostratus, Scarus sp., Heniochus vzirius, Amphiprion ocellaris, Hemigymnus fasciatus, Neoglyphidodon melas, Siganus corallinus, Pomacentrus alexanderae, Abudefduf vaigiensis, dan masih banyak lagi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan pulau ini cocok untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata. “Turis pasti suka ke sana,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Di pulau ini juga ada mercusuar setinggi 30 meter. Namun tidak ada TNI yang ditempatkan di pulau ini. Itu sebabnya, kawasan ini rawan pencurian ikan oleh nelayan asing.

Sementara itu, di Pulau Batu Berhenti, kondisinya berbanding terbalik dengan Pulau Pelampong. Tidak ada penghuni juga tidak ada tumbuhan di sana. Pulau ini hanya berupa batu yang saat pasang tenggelam. Namun saat ini sudah dibangun beton berbentuk tugu sehingga saat pasang tetap terlihat.

Pulau Batu Berhenti berada di sebelah barat laut dari pulau Sambu, pangkalan minyak Pertamina yang dapat dilihat dalam jalur perjalanan feri dari pelabuhan Internasional Sekupang menuju pelabuhan HarborFront Singapura. Letak koordinat dari pulau Batu Berhanti adalah 1°11’6?LU,103°52’57?BT.

***
=========================================

Lalu bagaimana kondisi pulau terluar lainnya di Kepri, khususnya Natuna dan Anambas? Di dua kabupaten ini, ada 12 pulau terluar. Tujuh di Natuna dan lima di Anambas. Pulau-pulau terluar di Natuna dan Anambas rata-rata kondisinya masih alami, baik pulaunya maupun terumbu karangnya.

Pulau terluar di Natuna antara lain, Pulau Sekatung, Pulau Sengiun di Kecamatan Pulau Laut, Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi, Pulau Sepala dan Sematan dan Pulau Tukong di Kecamatan Serasan (selengkapnyalihat tabel, red).

Sementara pulau terluar di Anambas antara lain Pulau Tokong Berlayar dengan luas 0,2 Km2 di Kecamatan Palmatak (titik koordinat 03”20’740 LU – 106”16’080 BT), Pulau Tokong Nenas dengan luas 0,25 Km2 di Kecamatan Siantan dengan titik koordinat 03”31’950 LU – 105”50’450 BT, Pulau Mangkai dengan luas 3 Km2 terletak pada Kecamatan Jemaja dengan titik koordinat 03”05’320 LU – 105”53’500 BT, Pulau Damar dengan luas 0,1 Km2 terletak pada Kecamatan Jemaja dengan titik koordinat 02”44’290 LU – 105”22’460 BT, Pulau Tokong Malang Biru dengan luas 0,1 Km2 terletak pada Kecamatan Jemaja dengan titik koordinat 02”18’000 LU – 105”34’070 BT.

Persoalan mendasar di pulau terluar di dua kabupaten itu adalah rawan dicaplok negara tetangga, baik Malaysia maupun Vietnam, juga Cina. Apalagi pulau-pulau tersebut rata-rata tidak berpenghuni.

Bupati Natuna, Ilyas Sabli, mengatakan Pulau Sepala dan Sematan Kecil yang berada di Kecamatan Serasan yang sangat berdekatan dengan Malaysia itu, hanya ditandai secara umum dengan tower marcusuar. Demikian juga dengan pulau yang lainnya, cuma ada tanda yang umum, seperti rambu internasional.

Salah satu penyebabnya, kata Ilyas, adalah keterbatasan biaya serta minimnya sarana untuk menuju ke pulau tersebut.

“Agar pulau tersebut ada penghuninya, maka ke depannya pemerintah Natuna akan menempatkan beberapa keluarga dengan memberikan insentif dan menyediakan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, agar pulau-pulau terluar tersebut tetap terjaga, perlu adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk menyediakan kapal yang bisa menjangkau pulau-pulau terluar tersebut.

“Kami minta bantun dari pemerintah pusat, agar memberikan bantuan sebuah kapal yang bisa menjangkau pulau-pulau itu. Kai tidak memiliki anggaran untuk menyediakan kapal yang bisa menjangkau daerah terluar tersebut,” katanya.

Yang menyedihkan, sebagian peraiaran Natuna yang selama ini lebih dikenal dengan laut Cina Selatan, juga rawan dicaplok Cina. Bahkan, di peta di paspor baru warga Cina menunjukkan kalau perairan Natuna masuk klaim Cina.

Namun untuk membuktikan bahwa perairan tersebut bagian dari Laut Natuna, 2014 lalu, digelar latihan militer bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2014. Latihan ini diikuti beberapa negara, termasuk Amerika. Pada latihan itu diperkenalkan kepada seluruh negara yang ambil bagian bahwa wilayah yang diklaim Cina itu adalah perairan Natuna. Itulah sebabnya, di peta baru wilayah Natuna yang selama ini masih disebut Perairan Laut Cina Selatan diganti nama menjadi perairan Natuna.

Lokasi latihan di perairan Natuna ini sempat mengundang protes dari China. Namun mereka akhirnya bisa memahami dan ikut bergabung dalam latihan itu. Apalagi latihan itu mengusung tujuan penanganan bencana, meski sesungguhnya itu juga bagian dari upaya Indonesia untuk menunjukkan ke Cina bahwa wilayah kedaulatan NKRI tidak boleh dicaplok oleh negara manapun.

Pasca latihan itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko langsung membuat program memperkuat kekuatan di Pulau Natuna untuk mengantisipasi hal-hal negatif akibat konflik Laut Cina Selatan. Penguatan itu ditandai dengan menambah personel TNI AL dan AU di sana, serta fasilitas pendukung. Termasuk perbaikan Lanud Ranai supaya menjadi hardened shelter pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, Golden Eagle, dan jenis lainnya.

“Juga ada skadron move untuk hardened shelter sewaktu-waktu bisa dilaksanakan tergantung kebutuhan operasi,” kata Moeldoko.

Mabes TNI juga akan meningkatkan status Pangkalan Angkatan Laut menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut. Alat utama sistem senjata (alutsista) canggih pun dikerahkan memperkuat pulau terluar Indonesia tersebut.

Moeldoko mengakui kalau permasalahan Laut Cina Selatan punya potensi meluas. Apalagi Cina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan mengklaim wilayah laut yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas terbesar di dunia itu. Cina mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut Cina Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut Cina Selatan.

“Kita harus siap-siap jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu di sana bisa merembes ke Indonesia,” kata Moeldoko.

Tak hanya di Natuna, penguatan pertahanan juga dilakukan di Anambas. Mulai penambahan personel TNI hingga perbaikan dan perluasan landasan pacu lapangan udara di sana.

Khusus untuk pulau terluar, bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin saat berkunjung ke redaksi Batam Pos pekan lalu mengatakan, dari lima pulau terluar itu tak satupun berpenghuni. “Semuanya batu, tapi kondisinya aman-aman saja,” ujarnya.

Meski didominasi batu, namun pengawasan pulau ini tetap dilakukan karena menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besar di perairan pulau tersebut. Khususnya ikan dan aneka sumberdaya hayati lainnya.

Ilyas dan Mukhtaruddin mengatakan, jangankan pulau terluar, perairan Natuna dan Anambas memang rawan pencurian ikan. Minimnya fasilitas transportasi untuk menjangkau pulau-pulau terluar itu dan terbatasnya tenaga pengamanan, dimanfaatkan oleh nelayan asing mencuri ikan di perairan dua kabupaten tersebut. Bukan hanya ratusan, tapi ada ribuan kapal asing berteknologi tinggi yang sering mencuri ikan di sana.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Seksi Pelaporan dan Monitoring Evaluasi BPPD Kabupaten Natuna, Dodi Yudha. Ia mengungkapkan kapal-kapal ikan negara tetangga sangat tangguh sehingga sanggup menyeberangi Laut Cina Selatan untuk mencari ikan di perairan Natuna.

Potensi perikanan Natuna memang sangat melimpah. Menurut Dodi, dari hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diperkirakan potensi perikanan di sana mencapai satu juta ton setiap tahunnya. “Namun baru 23 ton yang ditangkap nelayan lokal sementara tangkapan nelayan asing mencapai Rp 31 triliun,” terang Dodi.

Angka itu memang mencengangkan. Namun, ketika itu, BPPD dapat berbuat banyak. Penduduk setempat pun tak dapat mencegah penangkapan ilegal itu. Persoalannya, teknologi yang digunakan untuk pengawasan terbilang minim dan sangat bergantung pada alam. BPPD Natuna yang berdiri pada November 2011 saat itu hanya memiliki satu kapal patroli.

“Itu pun terbuat dari fiber yang tidak bisa dioperasikan di Laut Cina Selatan yang ombaknya ganas,” kata dia. Karena itu, dalam hal pengawasan pulau terluar, BPPD Natuna hanya bisa mengunjungi tujuh pulau masing-masing sekali dalam setahun. Mereka meminjam kapal nelayan.

“Tapi sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama TNI AL gencar menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yang tertangkap, pencurian ikan mulai berkurang,” ujar Ilyas.

Sementara itu, persoalan yang dihadapi dua pulau terlur di Karimun, yakni Pulau Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia juga rawan dicaplok. Namun persoalan mendasarnya juga abrasi dan rawan menjadi persinggahan penyelundup narkoba dan trafiking. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Sentut, Bintan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Berdasarkan data Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pulau Karimun Kecil berada pada posisi geografi diantara 1°7’45,661”LU s/d 1°9’59,431” LU dan 103°22’ 45,661” BT s/d 103°24’32,696” BT. Pulau Karimun Kecil ditetapkan sebagai lokasi Titik Referensi (TR) No. 189 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2002, dengan jenis garis dasar yang disebut dengan garis dasar lurus kepulauan. Pulau Karimun Kecil atau Pulau Karimun Anak ini berpenghuni, khususnya di Dusun Pengamai, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing.

Pulau ini dikategorikan sebagai pulau vulkanik yaitu pulau yang sepenuhnya terbentuk dari kegiatan gunung berapi, yang timbul secara perlahan-lahan dari dasar laut ke permukaan. Pulau jenis ini bukan merupakan bagian dari daratan benua. Tipe batuan dari pulau ini adalah basalt dan silica dengan kadar yang rendah. Menurut beberapa literatur, Karimun Kecil bagian dari tubuh vulkanik tua yang telah mengalami erosi dan terdapat di bagian tengah lempeng benua.

Pulau Karimun Kecil dapat dijangkau dari Tanjung Balai Karimun menggunakan sarana transportasi laut. Akses menuju Tanjung Balai, Kabupaten Karimun ini dapat dilakukan menggunakan kapal penumpang dari Tanjungpinang selama 3 jam perjalanan atau dari Pelabuhan Sekupang (Kota Batam) selama satu jam perjalanan. Perjalanan dari Tanjung Balai menuju Kelurahan Pongkar, Kecamatan Tebing membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan menggunakan transportasi darat. Selanjutnya, dibutuhkan waktu antara 10 – 20 menit dari Kecamatan Tebing menuju Pulau Karimun Kecil menggunakan transportasi laut berupa perahu nelayan lokal. Perjalanan dapat lebih mudah dilakukan dengan menyewa perahu pompong atau speed boat dari Ibokota Kabupaten Karimun langsung menuju Pulau Karimun Kecil dengan waktu tempuh tidak lebih dari 65 menit dalam kondisi gelombang laut normal.

Jumlah penduduk Pulau Karimun Kecil berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 42 jiwa. Yang menetap hanya 12 Kk sedangkan sebagai pendatang dan tinggal sementara. Bangunan sebagai tempat tinggal penduduk di pulau ini terbuat dari kayu. Mayoritas suku laut yang bermata pencaharian nelayan. Suku laut ini rata-rata tidak bersekolah.

Penduduk di Pulau ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa Listrik Tenaga Surya 6 unit tahun 2008 dan bantuan perbaikan rumah sebanyak dua unit. Sedangkan status lahan yang dihuni oleh penduduk merupakan lahan milik PT. Citra Karimun Perkasa.

Khusus Pulau Iyu Kecil, pulau ini tak berpenghuni. Pulau ini berada di koordinat titik terluar 1°11’30? LU dan 103°21’8? BT, tepat berada di perairan Selat Malaka serta berbatasan dengan Malaysia. Pulau Iyu Kecil ini tidak berpenduduk, di pulau ini hanya terdapat Pos Angkatan Laut dan Pos Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan laut. Pulau ini merupakan salah satu pulau di Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Karimun. Pulau ini berbentuk bulat dan terdiri dari bebatuan.

Potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Iyu Kecil adalah terumbu karang dan daerah penangkapan ikan bagi masyarakat sekitar serta budidaya rumput laut yang dimanfaatkan untuk sumber daya laut.

Potensi lain adalah keindahan pantainya sangatlah besar untuk menarik pengunjung baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Pulau Iyu Kecil dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan darat dari Tanjungbalai Karimun menuju desa Pongkar. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speed boat atau Perahu Pompong carteran dengan waktu tempuh 30-45 menit dari Meral, ibukota desa Pongkar. Dari kejauhan langsung tampak mercusuar menjulang tinggi.

Balik Pulau Karimun Kecil maupun Iyu Kecil, keduanya memiliki arti penting untuk pertahanan maupun fungsi ekonomi. “Kita memberi perhatian serius pulau-pulau terluar itu,” ujar Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

Sementara persoalan mendasar yang dihadapi Pulau Sentut di Bintan adalah abrasi akibat penambangan bauksit. Bahkan pulau bebatasan dengan Malaysia ini terancam tenggelam. Pulau ini berada di sebelah timur dari pulau Bintan dengan koordinat 1° 2′ 52′ LU, 104° 49′ 50′ BT yang terletak di titik koordinat 1 derejat, masuk Kecamatan Gunung Kijang desa Malang Rapat, Bintan.

Pulau ini mendesak untuk direklamasi, terutama bekas tambang bauksit yang menyisakan lubang. Luas pulau ini mencapai 200 hektar namun akibat aktivitas tambang itu, luasnya makin berkurang.

****

Keberadaan pulau terluar di Kepulauan Riau semakin penting untuk menegaskan kedaulatan negara. Pasalnya 19 pulau terluar merupakan titik penentu batas antara Indonesia dengan tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Pulau-pulau tersebut ditentukan melalui perjanjian antar negara.

Karena terkait masalah kedaulatan, pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau mendapat perhatian penting dari pemerintah pusat. Apalagi sejumlah kasus sengketa pulau terluar yang pernah terjadi terhadap pulau Sipadan dan Ligitan membuat negara makin awas menjaga pulau terluar.

Tak hanya itu, persoalan ekonomi juga jadi faktor penting mengingat Selat Malaka, Selat Singapura, hingga Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran paling ramai di dunia. Belum lagi banyaknya potensi besar migas lepas pantai yang ada di dalam wilayah Kabupaten Anambas dan Natuna merupakan pemikat bagi negara tetangga. Tak hanya itu, potensi perikanan pun tak kalah ketimbang migas. Bahkan dikatakan nilai potensi perikanan Kepri jauh melebihi potensi migasnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepri, Edy Sofyan, masalah pengelolaan perbataan jadi kerjaan banyak sektor, baik di pusat maupun daerah. “Jika menyiggung masalah kedaulatan, itu menjadi urusan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Kemanana,” kata Edy yang dihubungi Sabtu pekan lalu. Pengelolaan itu berlangsung di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Parbatasan.

Salah satu contohnya adalah Pulau Nipah yang kini kini menjadi salah satu pangkalan Tentara Nasional Indonesia di pulau terluar. Pasukan tersebut bertugas untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan mengingat ramainya lalu lintas kapal di perairan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selain itu tindakan ilegal seperti aksi bajak laut dan penyelundupan yang kerap terjadi menjadi ancaman keamanan di wilayah perbatasan.

Bagaimana dengan peran daerah? Daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota melakukan pembangunan kawasan yang berada di perbatasan. Dalam hal ini daerah membangun kecamatan-kecamatan yang posisinya berada di perbatasan.

“Selain itu kami juga melakukan fungsi koordinasi dengan memfasilitasi jika ada kegiatan di pulau-pulau terluar di Kepri,” terang Edy.

Di Batam, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Pertahanan Daerah, Aspawi mengatakan, instansi yang dipimpinnya baru sekedar melakukan pendataan terkait enam pulau terluar di Kota Batam. “Selain itu, karena kami baru berdiri sejak Oktober 2014, kami baru melakukan sosialisasi mengenai tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengelola perbatasan,” kata Aspawi yang ketika dihubungi Jumat minggu lalu sedang berada di Jakarta.

Selain pembangunan pulau-pulau terluar, pembangunan wilayah kecamatan yang di perbatasan memang penting sebagai bentuk perhatian negara terhadap kawasan perbatasan. Aspawi mengungkapkan persoalan infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan jadi salah satu yang utama di kawasan-kawasan perbatasan, Selain kawasan, pembangunan juga diarahkan di pulau kecil yang berpenghuni atau yang kerap dikunjungi seperti di Pulau Pelampong di Kecamatan Belakangpadang atau Pulau Puteri di Nongsa.

“Selain infrastruktur dasar, kami juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun BTS pemancar sinyal lokal. Karena di perbatasan, seringkali kita mendapat sinyal telepon luar negeri, jadinya kan roaming,” kata Aspawi.

Edy mengakui, prioritas pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan pada tahun ini adalah pada infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan pelantar serta konektifitas. Selain prioritas itu, pemerintah provinsi juga berupaya memerhatikan kondisi kesehatan dan pendidikan kawasan perbatasan. “Khusus di Kepri, sektor kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian kami,” tambah Edy.

Namun persoalan di kawasan perbatasan di Kepri tak sekedar isu pembagunan infrastruktur. Edy mengakui, persoalan keamanan seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan narkoba jadi tantangan dalam pengelolaan perbatasan.

Terkait pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk di Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim saat ini aksi itu sudah jauh berkurang. “Kami tetap konsisten menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia,” tegas Susi saat tampil sebagai pembicara di acara Konvensi Media Massa dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Batam, 7 Februari lalu di Hotel Harmoni Batam. (jpnn)

Iklan