Sebagai beranda Republik Indonesia, Kota Batam berfungsi sebagai etalase yang menampilkan citra negara pada negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Namun, sejumlah persoalan membuat kota industri ini bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Padahal, era Masyarakat Ekonomi Asean semakin mendekat. Apa yang perlu dibenahi Batam?

Dalam acara Musyawarah Daerah Real Estate Indonesia Khusus Batam, 16 April 2014 lalu, Profesor Budi dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan peluang Batam untuk menjadi kota metropolitan berskala dunia dan madani serta menjadi andalan pusat perekonomian dunia. Peluang itu didukung kenyataan bahwa Batam berada di jalur pelayaran internasional dan menjadi pulau dengan kota yang paling berkembang yang berada dekat dengan garis terluar Indonesia.

Perkembangan Batam sebagai salah satu tumpuan ekonomi nasional merupakan buah pemikiran Baharuddin Jusuf Habibie ketika menjadi Kepala Otorita Batam pada 1978-1998. Di masa kepemimpinannya, Batam diubah dari rencana semula sebagai pulau yang mendukung usaha Pertamina menjadi daerah industri yang pesat.

Keberadaan pulau Batam yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Singapura menjadi pertimbangan Habibie mengembangkan Batam sebagai salah satu pusat perekonomian nasional. Presiden RI ketiga itu memiliki cita-cita perekonomian Batam dapat menyamai negara pulau Singapura.

Sebagai awal, Habibie mengembangkan Batam sebagai daerah penopang kegiatan industri perusahaan-perusahaan internasional yang berkedudukan di Singapura. Pada tahun 1989, dengan bantuan investor asal Singapura, dibangun kawasan Industri Batamindo seluas 6000 hektare. Hingga kini kawasan industri ini menjadi yang terbesar di Batam. Selanjutnya pada masa Habibie juga Indonesia menjalin kerjasama segitiga pembangunan Singapura-Johor-Riau (Sijori) untuk mengembangkan Batam. Dalam kerjasama itu, masing-masing lokasi memiliki fungsinya masing-masing. Singapura sebagai penyedia modal, sementara Johor dan Batam berfungsi sebagai lokasi pembangunan kawasan industri.

Meski memiliki fungsi yang sama dengan Johor, Batam memiliki keuntungan dari harga lahan yang lebih murah dan tenaga kerja yang melimpah. Insentif bebas pajak bagi barang-barang impor industri membuat investor senang menamkan modalnya di Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam pun mentereng, mencapai 17 persen pada masa kepemimpinan Habibie. Ini mengundang, selain investor juga tenaga kerja yang ingin mengadu nasib di Batam.

Sekitar dua dekade pada 1980-an dan 1990-an, arus tenaga kerja ke Batam mendorong pertumbuhan penduduk Batam. Pada dua dekade itu, pertumbuhan penduduk bisa mencapai 21 persen. Mau tak mau perekonomian pun bergerak untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak. Pada akhir 1990-an, penduduk Batam mencapai sekitar 400 ribu, Pulau Batam yang sebelumnya hanya dihuni 6000 penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan penyadap karet dan damar berubah menjadi kota industri yang kini berpenduduk 1,3 juta jiwa.

Lama kelamaan Batam menjadi sebuah kota yang menarik. Tak hanya menjadi kota industri, namun juga menjadi kota wisata. Banyaknya pekerja asing membuat bisnis hiburan berkembang. Ia memancing wisatawan mancanegara datang ke Batam. Harga kebutuhan penunjang kesenangan yang murah membuat warga Singapura dan Malaysia semakin banyak berkunjung dari waktu ke waktu. Sementara itu turis domestik cenderung melihat Batam jadi lokasi belanja perangkat elektronik dengan harga yang murah.

Perlahan secara keruangan (spasial) Kota Batam berkembang. Dari awal hanya berpusat di daerah Sekupang, lalu muncul kawasan Jodoh di Batuampar yang menjadi pusat perekonomian pada awal 1980-an. Berkembangnya Jodoh membuat kawasan Nagoya di Lubukbaja tumbuh. Kawasan perumahan juga berkembang di daerah Sagulung, Batuaji, dan Bengkong. Nongsa yang dulunya kampung nelayan juga semakin mulai berkembang. Terakhir, kawasan Batam Centre dikembangkan untuk menjadi pusat pemerintahan dan kantor BP Batam, sementara pusat perekonomian Batam kini berada di Nagoya.

Dampak Pertumbuhan Penduduk

Berkembangnya Kota Batam dengan penduduk yang semakin banyak namun lahan terbatas menimbulkan persoalan. Persoalan fisik dan sosial perkotaan bermunculan. Dari sisi persoalan fisik, kebutuhan lahan permukiman dan industri semakin banyak. Umumnya kontur pulau Batam bergelombang dengan wilayah perbukitan yang menutupi hampir seluruh bagian Pulau Batam. Rekayasa kemudian dilakukan dengan melakukan cut and fill. Bukit-bukit dipotong dan diratakan, sementara materialnya ditumpuk di sejumlah lokasi yang cekung. Tak jarang, material tersebut diurug di lahan rawa yang banyak terdapat di Batam.

Rekayasa seperti ini bukannya tanpa masalah. Sejumlah perubahan yang dilakukan pada lahan membuat proses-proses alamiahnya terganggu. Bukit dengan hutan sedianya menjadi penyerap hujan banyak yang hilang, sedangkan cekungan yang secara alami menjadi lokasi berkumpulnya air hujan telah ditimbun dan berubah menjadi lahan permukiman, industri, atau niaga. Akhirnya, karena kondisi curah hujan Batam yang tinggi, setiap kali hujan lebat disertai badai, genangan selalu muncul di berbagai lokasi di Batam. Yang terkenal, genangan akan menutupi kawasan Simpang Kabil, Simpang Jam, Kompleks kantor Pemko dan DPRD Batam, beberapa daerah di Bengkong, dan jalan penghubung Batam Centre ke Batuaji. Selain lokasi-lokasi ‘favorit’ genangan itu masih banyak lokasi lain yang kerap tergenang kala hujan lebat melanda Batam. Pemko Batam mencatat terdapat ratusan lokasi genangan yang harus diatasi.

Ketua DPD Real Estate Indonesia Khusus Batam, Djaja Roeslim, mengungkapkan salah satu yang menjadi pangkal persoalan banjir di Batam adalah tidak adanya master plan drainase kota Batam. Menurut Djaja, Otorita Batam pernah membuat master plan itu, namun hal itu sudah lama sekali dan perkembangan kota saat ini jauh meninggalkan apa yang dirancang dalam master plan tersebut.

“Saat ini banyak area yang dulu menjadi jalur hijau namun sudah terbangun. Kalau begitu seharusnya ada master plan baru yang menggantikan master plan yang lama, namun sampai sekarang master plan tersebut belum ada,” ungkap Djaja.

Salah satu fungsi master plan drainase adalah untuk menegaskan di mana saja jalur yang telah ditetapkan sebagai saluran, terutama saluran primer dan sekunder. Penentuan itu membuat BP Batam sebagai pemegang hak atas lahan dapat menentukan lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai drainase tidak boleh dialokasikan menjadi bangunan. Perusahaan yang mendapat alokasi lahan pun tidak boleh menggunakan lahan drainase untuk pembangunan.

Namun, tidak adanya master plan drainase mutakhir, menurut Djaja, membuat drainase kota Batam buruk. Ia mencontohkan, banyak perusahaan yang lokasi lahannya berada di bawah lokasi lahan perusahaan laun membangun drainase yang lebih sempit ketimbang drainase di atasnya. Akibatnya, drainase sempit yang dibangun tidak dapat menampung debit air yang memenuhi drainase di atasnya yang lebih lebar. Inundasi alias genangan air pun tak bisa dihindari.

Selain masalah banjir atau genangan, pertambahan penduduk memunculkan persoalan sosial. Tingkat kriminalitas kota Batam meningkat karena banyak penganggurang yang tidak mampu memenuhi persyaratan kerja di Batam. Sudah menjadi rahasia umum, dari seluruh pendatang, yang jumlahnya mencapai 65 persen pertumbuhan penduduk Batam tiap tahunnya, tidak sedikit yang datang tanpa keterampilan khusus.

Selain masalah kriminal, jalanan Batam juga menjadi lebih padat karena semakin banyak kendaraan yang memenuhi badan jalan. Data Kantor Samsat Kepri menyebutkan sebanyak 5.000 sepeda motor baru terdaftar di sana setiap bulannya. Sementara kendaraan roda empat bertambah 500-600 unit tiap bulannya. Sampai pertengahan tahun 2013, Samsat mencatat ada 776.343 unit kendaraan roda dua dan 259.843 unit kendaraan roda empat.

Tahun lalu, Dinas Perhubungan Kota Batam pernah melakukan perhitungan sederhana. Dalam catatan Dishub, total panjang jalan beraspal di Batam mencapai 912 kilometer. Sekitar 75 persen (690 kilometer) dari jumlah tersebut sangat sering dilalui. Jika diasumsikan lebar jalan rata-rata tujuh meter, maka total luas jalan di Batam adalah 4.835.250 meter persegi. Dishub menghitung rata-rata ukuran kendaraan 4 meter x 2,5 meter sehingga luas jalan yang ditempati mencapai 10 meter persegi. Dari hitungan tersebut, dibutuhkan 483.525 kendaraan untuk memeuhi seluruh jalanan di Batam hingga seluruh kendaraan itu tidak bergerak. Agar kendaraan bisa bergerak normal dengan kecepatan 60 kilometer per jam, maka volume kendaraan tidak boleh melebihi batas toleransi 45 persen hingga 75 persen. Jika jumlah kendaraan ditoleransi hingga 70 persen, maka idealnya jumlah kendaraan di Batam hanya berjumlah 217.586 unit kendaraan, hanya roda empat saja.

Persoalannya, Pemerintah Kota Batam belum bisa menyediakan layanan transportasi umum yang layak bagi warganya, Selain murah, kelayakan itu harus dilihat dari asek keamanan dan kenyamanan. Angkutan kota yang berseliweran di jalan -jalan Kota Batam kerap beroperasi hampir tanpa aturan dan kerap ugal-ugalan. Kabar kecelakaan yang melibatkan angkutan kota kerap terdengar. Kondisi taksi di Batam pun tak kunjung membaik karena taksi gelap masih banyak beroperasi. Penumpang pun masih sering tawar menawar harga dengan sopir taksi meski di kendaraan telah terpasang argometer.

Belum lagi masalah perumahan liar (ruli) yang belum tuntas selama bertahun-tahun. Ruli merupakan bangunan non-permanen atau semi permanen yang dibangun di atas lahan yang bukan milik sang empunya rumah. Biasanya mereka membangun di atas lahan kosong yang belum keluar Pengalokasian Lahan (PL)-nya dari BP Batam. Sering juga ruli dibangun di atas lahan milik investor yang lama dibiarkan terbengkalai. Ruli tetap tumbuh subur karena pemindahan penghuni ruli kerap dilakukan menjauhi lokasi pemilik mencari nafkah. Meskipun sudah mendapat lahan kapling yang luas dari BP Batam, pemilik Ruli banyak yang kembali membangun rumah berdinding triplek dan beratap asbes serta terpal dengan tujuan agar ia lebih dekat dengan lokasinya mencari nafkah.

Persoalan perumahan liar tak bisa dipandang enteng di Batam. BP Batam menyebutkan, saat ini tercatat lebih dari 40 ribu warga tinggal di perumahan liar. Banyak dari mereka menempati tanah-tanah inestor yang telah lama dialokasikan namun tak kunjung dibangun. Tak sedikit ruli-ruli tersebut sudah mendiami lahan selama belasan tahun. Menggusur dan memindahkan mereka bukan persoalan gampang. Protes bahkan bentrokan tak jarang terjadi saat tim Direktoran Pengamanan BP Batam maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berupaya memindahkan warga yang menghuni kompleks ruli karena lahan akan digunakan investor.

Kondisi ini menunjukkan masih banyak warga di Batam yang tidak sanggup untuk membeli bahkan menyewa rumah yang layak. Djaja Roeslim mengungkapkan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah fasilitas perumahan dan pembiayaan. “Pemerintah menyediakan rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasian rendah) yakni rumah tapak sederhana,” kata Djaja. “Pemerintah juga memberikan bantuan pendanaan seperti FLPP,” tambah dia.

Untuk rumah-rumah sederhana, investor saat ini lebih banyak membangun di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kota. Di antaranya di Kecamatan Batuanji, Sagulung, Seibeduk, Nongsa, dan Sekupang. Namun, meski jauh dari pusat kota, peminat perumahan tersebut datang dari pekerja industri yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Tak hanya rumah tapak, BP Batam, Pemko Batam, BUMN, dan pihak swasta membangun ratusan blok kembar rumah susun sewa untuk pekerja lajang maupun keluarga.

Namun, fasilitas itu belum semua dapat dinikmati oleh watga, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Inilah yang membuat ruli muncul tak beraturan di banyak tempat di Batam. Djaja mengungkapkan, persoalan memindahkan penghuni ruli harus dilakukan dengan manusiawi dan melihat kebutuhan para penghuninya.

“Orang-orang ini kalau digusur tidak mungkin. Mereka bekerja hidup di daerah sekitar situ. Misalnya kita bicara di sekitar Nagoya atau Batam Centre lalu dipindahan harus tinggal di Kabil. Mereka tinggal segitu jauh dan harus bolak balik. Lalu sarana transportasi umumnya belum ada. Akhirnya ongkosnya mahal, akhirnya mereka akan tinggal lagi mencari tempat yang dekat dengan tempat kerjanya,” Djaja menjelaskan.

Sebagai alternatif penggusuran, Djaja memandang lebih baik penghuni ruli dipindahkan di daerah yang dekat dengan tempat pekerjaanya. Menurut dia pemerintah dapat membuat rusunawa atau rusunami bagi yang mampu membeli dengan fasilitas FLPP.

“Kalau sangat tidak mampu, pemerintah bisa menyiapkan rumah sosial untuk orang-orang ini. Dengan semuanya ditampung, pasti akan tertata rapi,” terang Djaja

Tantangan Investasi

Secara umum, persoalan diatas belum bisa dituntaskan baik oleh Pemko Batam maupun BP Batam. Berbagai upaya seperti pengerukan saluran drainase, reboisasi, rekayasa lalu lintas, pengembangan aturan perpajakan, hingga pemberian lahan pengganti lahan ruli tak cukup mengatasi persoalan akibat kencangnya laju pertumbuhan penduduk di Batam. Masalah-masalah ini berpotensi menjerumuskan Batam menjadi kota metropolitan yang kumuh alih-alih menjadi kota berwawasan lingkungan.

Namun, sambil berupaya menemukan cara mengatasi persoalan, Batam tetap menarik perhatian banyak investor asing. Tercatat sejak tahun 2009 hingga bulan Juni 2014, BP Batam mencatat ada 362 proyek investasi asing dengan nilai US $ 728,274 juta. Sementara dalam waktu yang sama ada 81 perluasan proyek investasi dengan nilai US $ 418,988 juta.

Modal utama Batam tidak bisa dibantah. Posisi Batam yang dekat dengan Singapura dan langsung menghadap Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran paling ramai di dunia tetap seksi di mata investor. Selain itu, harga lahan yang lebih murah dan upah tenaga kerja yang bersaing dengan Johor menjadi daya tarik bagi investor. Apalagi insentif Batam semakin menarik dengan adanya insentif pajak dan bea masuk saat Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Daya tarik itu terus dipromosikan BP Batam karena persaingan dengan kawasan ekonomi khusus lain semakin ketat. Johor kini mengembangkan Iskandar, kawasan ekonomi khusus di Vietnam juga mulai menarik investor asing. Di Asia Timur, Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen di Tiongkok semakin diminati investor asing karena upah buruhnya yang murah dan barang-barang produksi di daerah itu bisa juga dijual di Tiongkok daratan.

Untuk mendukung tinginya investasi ke Batam, selain promosi, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum kepada para investor. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau, Cahya, mengatakan tidak adanya kepastian hukum membuat investor resah. Kepastian hukum khususnya dalam sistem pengupahan dan pengalokasian lahan. Soal sistem pengupahan, Cahya mengungkapkan banyak investor yang kebingungan karena kenaikan upah tidak tetap setiap tahunnya. Hal ini membuat investor tidak bisa menentukan harga hasil produksi pada tahun berikutnya. Upah minimum kota (UMK) Batam pada 2013 naik dari Rp 1,45 juta menjadi Rp 2,05 juta. Selanjutnya di 2014 UMK Batam kembali naik Rp 2,45 juta dan kembali meningkat menjadi Rp 2,685 juta pada 2015. Upah naik berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan pihak buruh, pemerintah, dan pengusaha setia tahun sebelum penetapan UMK tahun berikutnya. Tak hanya persoalan kenaikan upah yang tinggi yang jadi kekhawatiran investor. Para pengusaha resah dengan aksi mogok yang kerap dilakukan oleh para buruh demi memenuhi tuntutannya.

Sehubungan dengan itu Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto, mengungkapkan setiap kali survei KHL, harga-harga item yang masuk dalam KHL lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini yang mendorong mereka terus melakukan demo menuntut upah layak. Menurut Suprapto, permintaan kenaikan upat tidak akan besar jika pemerintah mampu menjaga harga-harga kebutuhan pokok.

Selain masalah upah, pengusaha kerap kebingungan dengan kepastian hukum alokasi lahan. Terutama akhir-akhir ini setelah Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463 Tahun 2013 yang menunjukkan sejumlah lahan yang ada di Pulau Batam sebagai kawasan hutan lindung. Padahal sebagian besar kawasan itu telah terbangun dan dialokasikan. Investor tidak berani mengajukan alokasi lahan jika lahan yang diinginkan masih berstatus hutan lindung.

Atas SK Menhut 436/2013 Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam kemudian menggugat SK Menhut tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Tanjungpinang. Hakim kemudian memutuskan SK tersebut batal. Menhut kemudian menerbitkan SK baru pada 29 September 2014. Surat Keputusan bernomor 867/Menhut-II/2014 telah mengubah lahan-lahan yang sebelumnya berstatus DPCLS menjadi Area Penggunaan Lain. Artinya, lahan tersebut sudah sah menjadi kawasan terbangun.

Di masa pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya kemudian menerbitkan SK 76/MenLHK-II/2015 sebagai revisi SK Menhut 867 tahun 2014. Surat Keputusan ini tampaknya menjadi keputusan yang memuaskan lebih banyak pihak. Sejumlah pihak yang selama ini mempertanyakan SK 463 tahun 2013 menganggap SK Menteri LHK 76 sudah sesuai dengan rekomendasi Tim Terpadu yang memeriksa kondisi hutan lindung dan konservasi Batam sepanjang 2010 – 2012. Dalam keputusan itu, Menteri LHK membebaskan lahan hutan yang telah terbangun dan telah dialokasikan oleh BP Batam namun belum dibangun oleh investor.

Djaja Roeslim menilai, keputusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status lahan yang dialokasikan pada para pengembang. “Kalau isinya ssudah sesuai dengan rekomendasi Tim Terpadu, itu berarti sudah terpenuhi dan kami sangat menyambut baik,” kata Djaja.

Menurut dia, selama ini pengembang menunggu kepastian hukum atas status lahan yang mereka bangun. Terlebih, pihak bank tak memuluskan agunan lahan jika status lahan masih berupa hutan lindung. “Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat karena mereka sudah lama menanti kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.” terang dia.

Perkembangan ke Depan

Dalam Musda REI lalu, Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, menyampaikan perkembangan Batam ke depan tidak lagi bertumbuh seperti kondisi yang sekarang berlangsung. Batam sudah harus beralih kepada industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi sehinggi ketergantungan terus meneus kepada Singapura dapat dikurangi.

Dalam kesempatan tersebut, Mustofa mengatakan studi konsultan yang dituangkan ke dalam Road Map, hingga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Batam masih dapat mencapai rata-rata sebesar 7,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan itu, ada tiga strategi yang akan dikembangkan Batam. Strategi tersebut adalah:

  1. Mengembangkan industri baru seperti industri bidang informasi dan telekomunikasi, jasa penunjang, dan industri ramah lingkungan (green industry);
  2. Meningkatkan industri yang ada seperti industri bidang elektri dan elektronika, pariwisata, galangan kapal, dan industri pengilangan dan penampungan minyak dan gas;
  3. Mengembangkan hub / transhipment seperti pengembangan pelabuhan transhipment dan maintanance, repair, dan overhaul

Mustofa memprediksi, dengan mengembangkan fokus industri dalam ketiga strategi tersebut diharapkan industri pelengkap dan industri penunjang akan otomatis berkembang dan tumbuh. Perkembangan itu membuat Batam pada 2020 akan menjadi kota metropolitan dengan jumlah investasi komulatif mencapai Rp 91,4 triliun dengan jumlah tenaga kerja formal mencapai 367 ribu orang. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditempuh lima sejumlah langkah dalam lima bidang, yaitu:

  1. Dalam bidang pengembangan infrastruktur antara lain pengebangan sarana lingkungan, pengembangan infrastruktur yang menunjang kegiatan terfokus, membangun fasilitas pengetesan dan menyiapkan pusat inkubator bagi UKM;
  2. Dalam bidang peraturan antara lain menyelaraskan kebijakan nasional dan regional, dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan;
  3. Dalam bidang tenaga kerja antara lain memetakan kebutuhan keterampilan bagi industri unggulan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan UKM;
  4. Dalam bidang pemasaran/distribusi yaitu dengan mengembangkan rencana pemasaran dengan hasil yang dapat terukut dan menciptakan platform dengan produk yang bernilai tinggi; dan
  5. Dalam bidang pembiayaan antara lain memberikan insentif bagi perusahaan multinasional dan lokal menyediakan bantuan kredit / pinjaman bagi UKM.

Guna meeujudkan langkah-langkah tersebut, BP Batam menyiasati dengan mengembangkan infrastruktur yang akan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut yang meliputi pengembangan pelabuhan laut Peti Kemas Batu Ampar sehingga dengan demikian pada akhir tahun 2014 dapat beroperasi dalam melayani kapal peti kemas dengan kapasitas sandar 35.000 DWT. Di samping itu, BP Batam juga mengembangkan pelabuhan Transhipment Peti Kemas Tanjung Sauh dengan kapasitas penampungan 4 juta TEUS. Sementara itu untuk mengembangkan perekonomian di dalam pulau Batam, BP Batam akan membangun jalan tol untuk memperlancar mobilitas transportasi barang dar kawasan industri ke pelabuhan transportasi masal berupa monorail yang digunakan untuk transportasi orang.

Mustofa mengungkapkan, Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini yang menjadikan unsur terpenting dalam mewujudkan Batam sebagai kota metropolitan ialah SDM yang berkualitas dan berkarakter yang kuat.

Sumberdaya manusia Batam, terutama yang berasal dari Indonesia akan mendapat tantangan ketika memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir 2015 nanti. Guna menghadapi itu, Mustofa menjelaskan BP Batam sedang mempersiapkan sejumlah hal terkait daya saing wilayah dan sumberdaya manusianya. Persiapan tersebut di antaranya kemudahan dalam perizinan, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas fiskal (bebas bea masuk dan PPn) telah dilengkapi oleh Batam. BP Batam mendayagunakan sumber daya lainnya melalui pembangunan infrastruktur di Batam yang terlihat kini sudah cukup memadai, SDM-nya yang berkualitas, dan memiliki aturan hukum yang jelas.

Selain itu, BP Batam mengkaji dan memilih negara mana yang dapat berinvestasi di Indonesia. Pada tahun 2011, Batam menginventarisir industri-industri yang potensial bagi pembangunan Batam. BP Batam juga berperan dalam pengelolaan Bandara, Pelabuhan, penyimpanan data yang dititipkan di IT Center BP Batam dan portal Batam Single Window (BSW) yang mengatur segala bentuk perizinan yang ada di Batam. Ke depan, BP Batam akan membangun jalan tol dan jalur kereta api. Jalan tol dibangun untuk pergerakan orangnya, sedangkan pembangunan jalur kereta api itu digunakan untuk pergerakan barang agar ekspor impornya berjalan lancar.

Mustofa menambahkan, selain bertransformasi ke industri yang bernilai tambah tinggi, BP Batam juga mengembangkan sektor jasa dan membangun konektivitas dengan pulau-pulau sekitar. Dalam 5 tahun ke depan direncanakan akan dilakukan pengembangan infrastruktur dia ntaranya pelabuhan Batu Ampar, pelabuhan transshipment Tanjung Sauh, pengembangan jalan TOL, pengembangan kereta rel, pengembangan MRO pesawat, pengembangan air baku, instalasi pengolahan limbah, pengembangan infrastruktur IT. (Yermia Riezky)

 

Diterbitkan di Majalah HUDMagz, Mei 2015

Iklan