Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 867 tahun 2014 mereduksi luas hutan Taman Wisata Alam Mukakuning hingga 56 persen. Mengapa hutan konservasi itu begitu penting?

Yermia Riezky

Banyak cerita soal Waduk Seiladi yang kerap membuat bulu kuduk merinding. Kisah-kisah mistis maupun aksi kriminal. Kisah-kisah itu membuat banyak orang enggan melalui jalan antara Batam Centre ke Sekupang atau Jalur Sekupang menuju Lubukbaja jika hari terlalu larut. Apalagi bagi mereka yang mengendarai motor.

Banyak pengendara motor yang menganggap jalur melalui hutan Seiladi angker. Banyak cerita mistis dan mitos yang muncul. Salah satunya diungkapkan Hartoyo Sirkoen. Staf Ahli Pemko Batam itu pernah mengungkapkan, pada tahun 80-an sampai 90-an, pengendara mobil tak berani membuang ludah keluar  kendaraan jika melewati jembatan waduk Seiladi.

“Yang buang ludah di situ pasti mesin mobilnya ngadat,” kata Hartoyo suatu hari ketika menemani Majalah Batam Pos di sebuah kedai kopi di Belakang Padang.

Cerita lain yang berkembang mengenai waduk Seiladi adalah pada masa pembangunan dam. Kisah yang beredar dari mulut ke mulut warga senior di Batam, pembangunan dam Seiladi memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun, sampai saat ini cerita tersebut belum terkonfirmasi.

Kisah kriminal lebih menyeramkan. Dalam banyak kasus pelaku kejahatan menggunakan lebatnya hutan di kawasan Seiladi sebagai tempat persembunyian. Mereka kemudian mencegat pengendara motor dan menodong pengendara untuk menyerahkan barang miliknya. Cerita lain adalah kasus pembunuhan yang melibatkan kawanan geng motor di depan kawasan elit Southlink.

Seramnya kawasan sekitar waduk Seiladi barangkali disebabkan oleh suasana alam sekitar waduk yang relatif alami. Kecuali jalan dan dam yang merupakan buatan manusia, waduk Seiladi masih dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat.

Kawasan hutan di waduk Seiladi merupakan bagian dari hutan Taman Wisata Alam Mukakuning, Sejatinya, kawasan ini membentang dari Baloi di depan jalan masuk ke Hotel Vista sampai ke Simpang Basecamp di Sagulung. Namun perkembangan pulau Batam ternyata membutuhkan lahan yang luas untuk industri dan permukiman. Pelan tapi pasti, Otorita Batam dan BP Batam memberikan alokasi lahan di wilayah TWA Mukakuning yang sejatinya merupakan hutan konservasi yang haram dijamah oleh kegiatan pembangunan.

Di pulau khusus industri seperti Batam, kondisi TWA Mukakuning dan seluruh kawasan hutan lindung sangat terancam. Batam, sebuah pulau kecil yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sangat memikat para investor menanamkan modalnya. Pemodal asing juga berlomba berinvestasi memanfaatkan biaya produksi yang rendah, Perlahan, hutan mulai berubah menjadi bangunan yang padat.  Padahal keberadaannya sangat penting sebagai paru-paru kota. Kenyataannya, wilayah hutan konservasi TWA Mukakuning semakin menyempit, dari semula 2063,65 hektare, ia susut menjadi hanya 901 hektare.

***

Keberadaan Hutan Taman Wisata Alam Mukakuning di Batam berawal dari keputusan penunjukan hutan di Provinsi Riau pada 1986. Ketika itu, Surat Keputusan SK Menhut 173/KPTS-II/ 1986 tentang Penunjukan Hutan Riau seluas 4.686.075 hektare. Lebih detil, setahun kemudian Menteri Kehutanan Soedjarwo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 47/KPTS-II/1987 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Kotamadya Batam. Dalam SK tersebut, tertulis Otorita Batam merekomendasikan 23.433 hektare menjadi kawasan hutan tetap.

Hutan saat itu dibutuhkan karena Pulau Batam yang sedang dalam masa pembangunan sebagai daerah industri membutuhkan hutan untuk menjaga waduk sumber air pulau ini. Dalam SK 47 tersebut area hutan Pulau Batam dibagi menjadi hutan lindung seluas 13.643 hektare, hutan suaka alam dan hutan wisata 4.933 hektare, dan hutan lindung pantai atau mangrove seluas 4.854 hektare.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, Said Jaafar beberapa tahun lalu, latar belakang terbitnya SK Menhut 47 itu berawal dari kerisauan Otorita Batam. Saat itu, OB tidak tahu mana yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan demi menjaga air waduk di Batam.

Setelah melalui kajian yang mendalam dan dilakukan pemetaan tata batas pada hutan wisata alam, maka pada 24 Agustus 1990 disetujui luasan Hutan Taman Wisata Alam Mukakuning mencapai 2.063,65 hektare. Persetujuan luas dan cakupan hutan TWA Mukakuning yang mengelilingi waduk Seiladi dan Mukakuning itu juga ditandatangani oleh lima pejabat Otorita Batam saat itu.

Lima pejabat tersebut adalah Mustafa Widjaja yang ketika itu menjabat Direktur Perencanaan OB, Azhar Hamid (Kasubid Pertanian dan kehutanan OB), Donal Panjaitan (Kasubid Perencanaan Program Evaluasi Pembangunan dan Pengelolaan Data OB), dan Pungki Priambodo (Kasubid Perencanaan Tata Bangunan dan Tata Guna Tanah OB). Persetujuan luas Hutan TWA Mukakuning tersebut kemudian berlanjut pada terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 427/KPTS-II/1992 pada 5 Mei 1992.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan di Batam mulai merambat di kawasan hutan. Berbagai izin alokasi lahan diberikan Otorita Batam, perlahan masuk ke dalam kawasan hutan yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Kehutanan. Otorita sendiri berpegang pada Keputusan Presiden  Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Di dalam Kepres tersebut OB dikatkan memiliki wewenang penuh dalam pengalokasian lahan di Batam. Meski beberapa praktisi kehutanan di Batam menganggap dengan wewenang itu OB memberikan sebagian lahannya menjadi hutan lindung.

Namun pengalokasian lahan jalan terus. Perlahan lahan-lahan yang termasuk Taman Wisata Alam Mukakuning mulai dirambah. Di daerah Batuaji dan Sagulung, hutan telah berubah menjadi perumahan, pertokoan, rumah sakit, kampus, hingga pasar pakaian bekas.

Pada akhirnya, OB mengalami kesulitan dalam mengalokasikan lahan. Pada 2002, OB kemudian mengajukan perubahan status pada Hutan Lindung Baloi. Pasalnya, ketika itu sejumlah lahan sudah dialokasikan Otorita pada 12 investor yang tergabung dalam satu konsorsium. Di samping itu, banyaknya permukiman liar membuat kualitas waduk Baloi tak lagi layak sebagai air baku air minum,

Menteri Kehutanan menyetujui usul itu. Namun OB harus membayar harga yang mahal karena harus mencari lahan pengganti seluas tujuh kali luas hutan Baloi. Lahan pengganti itu kemudian ditetapkan berada di kawasan Tembesi. Menteri Kehutanan kemudian membuat keputusan dan mencabut status hutan lindung Baloi dan menetapkan Hutan lindung Tembesi sebagai pengganti.

Berhasil mengganti status Hutan Lindung Baloi, OB kembali mengajukan permohonan perubahan status hutan-hutan yang telah dikonversi pada 2006. Termasuk di dalamnya sebagian kawasan TWA Mukakuning. Namun, permohonan itu tak diterima oleh Menteri Kehutanan. Pasalnya, saat itu OB tidak bisa menyediakan lahan tujuh kali luas lahan yang terkonversi. Keinginan OB untuk menyediakan lahan pengganti di Rempang dan Galang mental karena di hutan Rempang masih berstatus hutan buru.

Menteri Kehutanan kemudian mengusulkan agar kisruh hutan di Batam diselesaikan dengan tim terpadu. Tim ini berguna untuk menyesuaikan kondisi kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Tim terpadu dibentuk 15 Oktober 2009 kemudian bekerja hingga 2012. Sepanjang waktu tersebut, para bupati dan Gubernur Kepulauan Riau juga mengirimkan usalan perubahan fungsi lahan. Perdebatan dalam perubahan fungsi pun kerap terjadi dalam rapat-rapat tim terpadu. Terutama dalam perubahan fungsi lahan di TWA Mukakuning. Soal itu, ada anggota tim terpadu yang tidak setuju untuk merubah status hutan konsrevasi TWA Mukakuning.

Hasil kajian tim terpadu dan usulan Gubernur Kepri kemudian ditelurkan dalam SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013. Keputusuan ini kemudian dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat di Batam karena dalam peta SK, berbagai kawasan yang telah berubah menjadi perumahan, niaga, dan jasa ternyata dinyatakan sebagai hutan lindung atau konservasi. Meski sebenarnya dalam SK tersebut, Menhut sebenarnya akan mengubah kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi kawasan bukan hutan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi dengan dampak penting dengan cakupan luas yang bernilai strategis (DPCLS). Selangkah lagi membutuhkan persetujuan DPR, lahan yang dulunya hutan lindung dan konservasi akan berganti menjadi area penggunaan lain.

Namun, belum sempat persetujuan DPR meluncur, Kamar Dagang dan Industri Kota Batam melayangkan gugatan atas SK Menhut 463 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam. Setelah melalui persidangan berbulan-bulan, majelis hakim PTUN akhirnya mengabulkan permohonan Kadin Batam dan membatlkan SK Menhut 463. Kementerian Kehutanan mengajukan bading ke Pengadilan Tinggi TUN di Medan. Namun, majelis hakim PTTUN Medan menolak banding Kemenhut pada 8 September 2014. Keputusan PTUN yang membatalkan SK 463 akhirnya berkekuatan hukum tetap ketika Kemenhut tidak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Beberapa minggu setelah itu, Menhut kemudian menerbitkan SK pada 29 September 2014. Surat Keputusan bernomor 867/Menhut-II/2014 telah mengubah lahan-lahan yang sebelumnya berstatus DPCLS menjadi Area Penggunaan Lain. Artinya, lahan tersebut sudah sah menjadi kawasan terbangun.

Said Jaafar mengungkapkan tim terpadu merupakan tim yang sakti. Rekomendasi alih fungsi hutan yang diusulkan oleh tim terpadu tidak membutuhkan lahan pengganti seluas tujuh kali luas hutan yang dikonversi.

Namun SK Menhut 867 ternyata tidak dapat memuaskan semua pihak. BP Batam sendiri masih merasa tidak puas karena SK tersebut belum membebaskan kawasan Rempang dari statusnya sebagai hutan konservasi dengan fungsi wisata buru. Kondisi ini membuat BP Batam belum bisa mengembangkan kawasan Rempang dan Galang sebagai kawasan Industri.

***

Di tengah makin menyusutnya luas hutan lindung dan konservasi di Batam, pertanyaan tentang apa fungsi penting yang dimiliki oleh TWA Mukakuning. Kepala Seksi Balai Pelestarian Sumberdaya Alam (BKSDA) Wilayah II Batam Nurpatria mengatakan ia kerap kebingungan mengenai tujuan konservasi yang diemban oleh TWA Mukakuning.

“Sebagai kawasan konservasi berbasis ekosistem, kadang saya berpikir apa yang dilindungi di dalam TWA Mukakuning. Hutan ini tidak memiliki ikon khusus yang dilindungi,” kata Nurpatria, Selasa minggu lalu.

Ia mencontohkan, TWA Muara Angke di Jakarta yang memilki fungsi sebagai untuk konservasi mangrove. Contoh lain  yang terkenal adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur yang menjadi lokasi konservasi banteng dan Taman Nasional Ujung Kulon yang diplot sebagai kawasan konservasi badak bercula satu.

“Saya pernah membaca laporan yang dibuat tahun 2000 mengenai TWA Mukakuning bahwa ada berbagai jenis hewan seperti kancil yang dilindungi, namun tak ada penjelasan mengenai mengapa TWA itu ditetapkan,” kata Nurpatria.

Meski tak memiliki ikon tertentu yang dilindungi, TWA Mukakuning memiliki fungsi yang sangat penting bagi lingkungan Kota Batam. Perlindungan waduk jadi fungsi yang utama. Ida dari Balai Wilayah Sungai Sumatera IV mengatakan fungsi hutan di sekitar waduk bukan sebagai penyuplai air waduk seperti pada sungai atau danau alami.

“Karena waduk di Batam tidak berada di cekungan alami maka tidk ada infiltrasi air tanah ke waduk tersebut,” kata Ida.

Sumber air utama waduk di Batam adalah air hujan. Menurut dia, lapisan fungsi utama hutan adalah untuk mencegah erosi. Pengikisan pada lereng daerah tangkapan hujan waduk dapat menyebabkan pendangkalan di dasar waduk. Hal itu dapat mengurangi volume waduk.

Nurpatria mengungkapkan fungsi lain dari TWA Mukakuning. “Hutan  Mukakuning yang letaknya di tengah kota berfungsi sebagai peredam polusi suara dan mengurangi polusi udara,” kata dia. Hutan juga berfungsi sebagai penghalau angin yang yang berhembus kencang.

Manfaat lain adalah sebagai penahan aliran udara yang membawa uap air dari laut. Adanya hutan membuat aliran udara tertahan dan uap air turun sebagai hujan. “Jika tidak ada lagi hutan dan bukit, hujan sulit turun,” kata Nurpatria.

Nurpatria mengungkapkan, fungsi seperti ini adalah fungsi-fungsi tak kasat mata dari hutan. “Ini fungsi hutan selain kayu, lahan, dan uang,” terang dia.

Karena fungsi tersebut, keberadaan hutan dan lokasinya sangat penting untuk dipertimbangkan. Nurpatria membenarkan bahwa saat ini keberadaan hutan masih lebih dari 30 persen. Namun sebaran hutan juga harus diperhatikan. Untuk sebuah pulau kecil, hutan kehilangan fungsinya jika letaknya hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Meski begitu, di tengah tekanan yang dihadapi oleh TWA Mukakuning, ia masih menyediakan wahana bagi warga Batam yang ingin belajar pada alam. Para pelajar dari SD hingga SMA, guru-guru sekolah, hingga mahasiswa pencinta alam.

“Kondisi alam di hutan Mukakuning masih bagus untuk berkegiatan di alam,” kata Edi Gusman, guru SMP Kartini Jodoh. Ia sudah bertahun-tahun membawa anak-anak yang diajarnya melakukan kegiatan di TWA Mukakuning.

“Kami sering melakukan jungle track dan penanaman pohon,” kata Edi. “Kami bersyukur kondisi TWA Mukakuning masih terjaga jika dibandingkan hutan-hutan lindung yang ada di Batam.”

Nurpatria mengungkapkan, kegiatan alam bebas yang dilakukan bersama dengan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman akan pentingnya keberadaan hutan konservasi di Batam.  Apalagi, dengan luas TWA Mukakuning yang emakin susut pasca terbitnya SK 867, kekhawatiran sumberdaya genetik di Batam akan hilang.

“Sebagai hutan konservasi, TWA Mukakuning berperan sebagai tempat perlindungan dan penyangga kehidupan serta pengawet keanekaragaman hayati dan ekosistem. Berbeda dengan hutan lindung yang perannya hanya untuk melindungi sumberdaya air yang ada di bawahnya,” ujar Nurpatria.

Peran sebagai penjaga sumberdaya genetik itu membuat status hutan konservasi berada di strata tertinggi dalam penggolongan hutan di Indonesia. Ia dilindungi undang-undang dan menurunkan statusnya bukan hal yang gampang. Namun, kondisi di Batam memang sakti karena tuntutan tata ruang membuat dan pembangunan yang telah mencaplok lahan TWA Mukakuning mendorong tim terpadu akhirnya merekomendasikan perubahan fungsi hutan konservasi itu. **

Iklan