Penentuan alokasi frekuensi radio di Batam harus melalui kesepakatan tiga negara. Tak jarang, rebutan frekuensi terjadi.

Yermia Riezky

Suara musik mengalun dari studio siaran Radio Zoo FM di daerah Tanjungpinggir, Sekupang, Batam. Di dalam studio dengan dinding berwarna merah itu, seorang pria gemuk berambut keriting duduk memainkan telepon genggamnya. Sesekali ia melihat layar monitor yang menampilkan daftar lagu yang sedang diputar.

Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Joe Panther. Ia merupakan salah satu penyiar Radio Zoo yang terpancar melalui frekuensi 101,6 FM. Pada Kamis (16/10) siang itu, Joe sedang memandu acara permintaan lagu dari pendengar.

“Kalau acara request seperti ini lebih santai karena kita hanya memutar musik yang diminta pendengar,” kata Joe.

Nama Joe Panther merupakan nama siarannya. Ia tidak mau memberitahu nama aslinya. Sejak berdiri 1 September 1988, penyiar-penyiar Zoo FM menggunakan nama binatang sebagai nama siaran. Drew O McDaniel dalam tulisannya Broadcasting in Malay World mencatat sejumlah penyiar Zoo antara lain Andy Lion, Jo Monkey, Julie Peacock, dan Henry Kangaroo.

Radio yang awalnya dipancarkan pada frekuensi 101,5 Mega Herzt (MHz) itu merupakan radio legendaris di Batam. Pada masa-masa awal, Zoo berhasil merebut hati 46 persen pendengar Singapura yang umumnya mendengar siaran radio berbahasa Inggris dari Singapore Broadcast Corporation (SBC). Kondisi ini membuat radio yang berada di bawah naungan Ramako Grup itu menjaring banyak iklan dari Singapura. Sebagai radio non berita, Zoo banyak menyiarkan musik-musik terbaru yang kebanyakan musik-musik barat. Ini membuat ia banyak mendapat pendengar dari Singapura.

Namun seiring berjalannya waktu, pada pertengahan dekade 1990-an radio siaran swasta berkembang di Singapura. Makin banyak siaran radio di Negeri Singa itu yang identik dengan Zoo. Ini membuat pendengar beralih ke radio lokal Singapura, demikian juga dengan pengiklan. Kondisi ini bahkan membuat salah satu radio milik Ramako, Coast 100 yang seumuran dengan Zoo, berganti rupa menjadi Batam FM.

Tak hanya Singapura, siaran radio swasta juga berkembang di Malaysia. Sebanyak 200 kanal dari frekuensi 87,6 MHz – 108 MHz mulai dijejali siaran radio baik itu swasta maupun nasional. Saling berebut kapling dan tabrakan frekuensi pun tak terhindarkan. Itulah yang dialami Zoo FM sekitar tahun 2010.

Teknisi Ramako Batam, Iman Supriatna, mengungkapkan pada waktu itu tanpa diduga muncul siaran Radio Suria FM dari Johor Bahru, Malaysia di frekuensi 101,5 yang sebelumnya ditempati Zoo. Hal itu mengganggu siaran Zoo.

“Karena pemancarnya lebih kuat, siarannya sering masuk ke siaran Zoo,” kata Iman. Ia menambahkan, selain Zoo, Hang FM juga berbenturan di udara dengan sebuah radio asal Malaysia.

Protes pun dilayangkan melalui Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II (Balmon) Batam yang diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu kemudian mendorong pertemuan antara Indonesia dan Malaysia terkait persoalan frekuensi di perbatasan Kepulauan Riau. Dari pertemuan itu disepakati kedua radio harus pindah ke kanal yang kosong.

“Akhirnya Zoo pindah ke frekuensi 101,6 sedangkan radio Malaysia itu pindah ke frekuensi 101,4,” Iman menerangkan.

Klaim frekuensi juga pernah terjadi di frekuensi 90,9 MHz milik Radio Republik Indonesia. Hal ini terjadi ketika Balmon pada 2010 meminta RRI menghentikan siaran di frekuensi itu karena belum mengurus Izin Stasiun Radio (ISR). Tak lama setelah penghentian, sebuah radio dari Singapura menggunakan frekuensi itu untuk siaran karena merasa di kanal tersebut kosong.

“Kami protes karena sejak awal RRI mendapatkan frekuensi itu meski saat itu masih sebagai frekuensi relay dari Tanjungpinang. Karena itu RRI Batam kemudian menyurati RRI pusat untuk menyelesaikan persoalan itu,” kata Kepala Sub Seksi Teknik Studio RRI Batam, Dwijo Purnomo.

Pengaduan itu berhasil. Pada 2013, frekuensi 90,9 MHz ditegaskan sebagai ‘kapling’ RRI Batam meski saat ini belum digunakan karena RRI Batam Programa 1 dan 2 menggunakan frekuensi 105,1 MHz dan 105,5 MHz.

“Rencananya kanal 90,9 FM akan digunakan untuk Programa 3 yang memancarkan berita dari Jakarta,” kata Dwijo.

Persoalan frekuensi siaran radio dan televisi di perbatasan antar-negara seperti Batam dan sekitarnya memang rumit. Ada tiga negara yang berebut di jalur yang sama. Siaran radio dan televisi pun berseliweran di udara di atas Selat Malaka. Ini membuat ketiga negara dapat saling menyiarkan dan menerima siaran satu sama lain.

Khusus untuk siaran televisi, telah lama warga di Kepulauan Riau menikmati siaran TV dari kedua negeri jiran tersebut. Dibanding siaran TV nasional, siaran asal Malaysia dan Singapura jauh lebih jernih jika diterima menggunakan antena analog. Bahkan tak jarang siaran TV nasional tidak bisa diterima masyarakat di wilayah perbatasan.

Seperti halnya siaran TV dari Malaysia dan Singapura, siaran TV Indonesia sebenarnya bisa saja masuk ke kedua negara itu. Namun, selain kekuatannya yang lemah, pemerintah setempat juga memiliki kebijakan untuk mengaburkan frekuensi siaran dari Indonesia.

“Pemerintah Singapura sengaja mengaburkan frekuensi siaran televisi dari Indonesia menggunakan alat khusus,” kata mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau, Desliana Dwita.

Selain itu, kebijakan lain yang membatasi warga Singapura menangkap siaran televisi Indonesia adalah dengan kebijakan TV Digital sebagai pengganti teknologi analog. “Kalau ada warga yang ketahuan memasang antena analog di jendela, pasti akan ditegur pemerintah,” tambah Dwita.

Jika pemerintah Singapura bisa menangkal siaran TV, tidak demikian dengan siaran radio yang dipancarkan dari Batam. Situs asiawave.net mencatat sebanyak 14 stasiun radio Batam yang siarannya bisa didengarkan oleh warga Singapura. Sementara Malaysia sendiri ‘menginvasi’ pendengar di Singapura dengan siaran dari 24 stasiun radio. Jumlah itu lebih banyak ketimbang stasiun radio FM asal Singapura yang berjumlah 20 stasiun.

Meski sampai ke negeri Jiran, tidak semua radio di Batam dapat terdengar jelas di Singapura. Persoalan perangkat seperti kekuatan pemancar dan ketinggiannya merupakan beberapa hal yang memengaruhi jangkauan siaran suatu stasiun radio. Namun, radio asal Batam yang memiliki peralatan yang mumpuni punya tujuan siaran mereka bisa sampai ke negeri jiran.

“Kami ingin agar WNI (warga negara Indonesia) di negara tetangga bisa mendapat hiburan dari negeri sendiri,” kata Dwijo. Untuk mewujudkan hal itu, RRI Batam menggunakan Programa 1 di kanal 105,1 FM untuk menyampaikan siaran ke Singapura, sementara Programa 2 ditujukan pada masyarakat Batam.

Lain halnya dengn Zoo FM. Pada tahun 1989, pemilik Ramako yang menaungi Zoo, Bambang Rachmadi, mengatakan Zoo FM didirikan untuk mempromosikan Batam sebagai tujuan wisata, selain menyediakan siaran radio bagi warga Indonesia di Batam. Radio Coast 100 yang juga dimiliki Ramako pada awalnya menyasar pendengar Singapura dengan banyak memutar lagu-lagu barat. Namun perkembangan radio swasta di Singapura membuat Ramako menghentikan siaran Coast 100 dan mendirikan Batam FM.

Berbeda dengan Coast 100, Batam FM tak lagi menyasar pasar warga negara Singapura. Radio ini lebih memilih melayani tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura dan Johor. Lagu yang diputar semuanya adalah lagu Indonesia. Ia kemudian dikenal sebagai radio tiga negara.

“Salam tiga negara aja ya,” kata seorang penelepon kepada penyiar Batam FM, Gita Utari, Kamis siang lalu.

Gita mengatakan hingga saat ini Batam FM menjadi salah satu sarana hiburan para TKI di Singapura dan Malaysia. Meski para TKI tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tembang khas Indonesia dan kesempatan untuk saling berkirim salam merupakan salah satu yang merekatkan Batam FM dan penggemarnya di dua negeri jiran itu. Tak hanya itu, pendengar pun memiliki ikatan dengan penyiar-penyiar Batam FM.

“Saat belum ada Facebook, pendengar di Singapura dan Malaysia selalu penasaran dengan penyiar saat Batam FM datang bersama artis menghibur di sana. Seringkali yang menjadi perhatian penyiarnya ketimbang artisnya,” kata Gita.

“Kalau sekarang mereka tidak penasaran lagi karena sudah bisa melihat kami melalui Facebook. Tapi reaksi mereka setiap kami ada acara di sana tidak berubah,” tambah dia.

***

BAGAIMANA mengatur penggunaan frekuensi yang begitu padat di perbatasan? Kepala Balmon Batam, Muhammad Sopingi, mengungkapkan secara umum di Indonesia penggunaan frekuensi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rancana Induk Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM. Dalam peraturan itu, frekuensi siaran radio FM yang memiliki rentang 88 MHz – 108 MHz dibagi ke dalam 200 kanal. Masing-masing kanal memiliki rentang 0,1 MHz.

Sopingi mengatakan, dalam pembagian kanal, wilayah Batam menyatu dengan Karimun. Begitu juga Tanjungpinang dan Bintan. Dari 200 kanal di wilayah Batam dan Karimun, Batam mendapat jatah delapan kanal.

Jumlah kanal yang diberikan pada Batam bertambah setelah terbit Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010 yang merupakan perubahan Permenhub 15 Tahun 2003. Dalam Permenkominfo 13/2010 itu jumlah kanal Batam bertambah menjadi 14 kanal.

“Pengaturan penggunaan frekuensi radio FM ditentukan berdasarkan wilayah yang ditentukan Kemenkominfo. Itu berlaku baik di setiap wilayah yang ditentukan di semua provinsi, seperti wilayah Batam dan Karimun, dan Tanjungpinang yang satu wilayah dengan Bintan. Jadi penentuan itu bukan karena faktor lokasi di perbatasan,” kata Sopingi Jumat pekan lalu.

“Tapi situasinya memang lebih kompleks di wilayah perbatasan seperti Batam. Penentuan frekuensi harus dilakukan melalui kesepakatan dengan dua negara tetangga,” tambah dia.

Harus ada pertemuan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menentukan penggunaan frekuensi di wilayah tersebut. Ada dua tahapan terkait pertemuan tiga negara itu. Pertama adalah pertemuan bilateral antar-dua negara kemudian dilanjutkan dalam pertemuan tiga negara untuk menentukan jumlah frekuensi di masing-masing negara.

Pertemuan yang berlangsung setiap tahun itu berpedoman pada beberapa hal untuk menentukan frekuensi yang akan diberikan pada maing-masing negara. Di Indonesia, yang diperhatikan antara lain Izin Prinsip Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktorat Pos dan Telekomunikasi, Kemenkominfo. Di daerah, administrasi perizinan tersebut diurus melalui KPID.

“Untuk mendapatkan frekuensi, ISR jadi salah satu yang dipertimbangkan. Kami akan menyegel siaran yang tidak ada ISR-nya. Tapi kalau ada ISR tapi tidak ada siaran, itu berarti izinnya abal-abal,” ujar Sopingi.

“ISR diperlukan karena frekuensi merupakan milik publik,” kata Dwita.

Persoalan ISR inilah yang membuat Balmon sempat melakukan penyegelan terhadap siaran RRI Batam yang dipancarkan melalui frekuensi 90,9 MHz. Sopingi mengatakan, meski RRI merupakan radio publik, ia tetap wajib mengurus ISR jika tidak ingin frekuensinya diberikan kepada radio lain. RRI kemudian mengurus ISR untuk frekuensi itu meski belum mengudara melalui siaran tersebut. Berbeda dengan radio swasta yang bermasalah jika frekuensinya tak digunakan untuk siaran, RRI mendapat keuntungan karena adanya aturan 20 persen dari jatah kanal yang diberikan di satu wilayah adalah milik radio publik.

Namun, pada September 2011, RRI pernah menggunakan frekuensi itu saat Balmon meminta 12 radio siaran FM berhenti siaran selama seminggu karena adanya kebocoran frekuensi yang mengganggu penerbangan. Ketika itu, RRI yang siaran di frekuensi 105,1 kena imbas. Karena siaran di frekuensi 105,1 MHz dihentikan, RRI kemudian mengalihkan siarannya ke frekuensi 90,9 MHz.

“Saat mengalihkan frekuensi kami juga harus menurunkan kekuatan pemancar frekuensi 90,9 (MHz) agar tidak mengganggu penerbangan,” kata Kepala Sub Seksi Teknik Studio RRI Batam, Dwijo Purnomo.

Penghentian siaran sementara saat itu diprotes oleh pelaku penyiaran radio FM. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Riau yang juga membawahi Kepulauan Riau, Kristiyanto, mengungkapkan kekesalannya karena penyegelan radio swasta yang ada di bawah asosiasi yang ia pimpin. Apalagi radio-radio itu sudah memiliki ISR.

Sopingi menjelaskan, penyebab penghentian saat itu karena ada frekuensi dari beberapa radio swasta yang bocor sehingga masuk ke jalur penerbangan. Ini terjadi karena kanal frekuensi siaran radio FM berdampingan dengan frekuensi radio komunikasi penerbangan.

“Rentang frekuensi siaran radio FM 87-108 MHz, sementara frekuensi radio komunikasi pesawat udara di rentang 109 – 137 MHz. Karena itu jika terjadi kebocoran, tidak menutup kemungkinan siaran radio FM masuk ke frekuensi penerbangan,” kata Sopingi.

Kebocoran frekuensi terjadi jika siaran sebuah radio FM menyebar di luar kanal yang ditentukan. Menurut Teknisi Ramako, Iman Supriatna, hal tersebut terjadi jika pengaturan perangkat pemancar dan antena penyiaran tidak sinkron. Sopingi mengungkapkan, banyaknya kebocoran terjadi karena perangkat pemancar rakitan atau tidak standar.

Keluhan soal gangguan kebocoran frekuensi radio FM pada komunikasi penerbangan biasanya disampaikan oleh otoritas penerbangan Singapura. Karena sebagai otoritas yang ditunjuk untuk mengatur Ruang Udara termasuk di atas Kepulauan Riau, otoritas penerbangan Singapura di Bandara Changi bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan siaga.

“Keluhan sebenarnya tidak hanya dilontarkan oleh Bandara Changi. Bandara Hang Nadim pun pernah mengalami jalur komunikasinya dimasuki siaran radio FM. Saya kebetulan berada di dalam pesawat merasa pesawat hanya berputar-putar saja di atas Batam. Setelah mendarat, saya bertanya ke pilotnya apa yang terjadi. Mereka mengatakan, jalur komunikasi dengan Bandara Hang Nadim berisi musik. Mereka baru bisa mendarat ketika siaran radio yang bocor itu dihentikan,” ujar Sopingi. ***

Iklan