©Yermia Riezky

Wawancara DJAJA ROESLIM, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam

Terbit di HUDMagz, Mei 2015

 

Sejak ditetapkan sebagai daerah industri dengan berbagai fasilitas khusus bagi investor, Batam selalu menarik perhatian banyak kalangan. Banyaknya investasi yang masuk telah menyedot tenaga kerja yang ingin mengadu nasib di kota pulau ini. Sejak lama, Batam diidentikkan dengan kemakmuran karena besarnya jumlah uang yang beredar di sana.

Kondisi ini membuat lonjakan penduduk Batam tak terkendali. Saat ini, angka pertumbuhan penduduk Kota Batam tercatat sebesar delapan persen. Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dari jumlah penduduknya sebanyak 1,3 juta jiwa, Batam sudah layak disebut sebagai kota metropolitan.

Akibat langsung pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah kebutuhan akan perumahan yang terus menerus meningkat. Semakin lama, Batam makin kekurangan lahan untuk membangun rumah. BP Batam sebagai pemegang kuasa atas lahan harus cermat mengalokasikan lahan untuk industri dan pengembang properti.

Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim. Sejak terpilih lagi menjadi Ketua DPD REI Khusus Batam pada Maret 2014 lalu, ia mulai mendorong agar pembangunan properti di Batam dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Ia juga menawarkan konsep kepada pemerintah soal cara mengatasi persoalan perumahan liar maupun kios liar yang tumbuh subur di Batam. Secara khusus, Djaja melihat kepastian hukum atas lahan di Batam kerap masih menjadi persoalan. Kepada HUD Magazine, Djaja menyempatkan waktu berbincang mengenai tantangan dan upaya memenuhi kebutuhan papan bagi warga Batam.

 

Dari sudut pandang pengusaha properti, seperti apa kota metropolitan?

Kalau kita bicara kota metropolitan, ada beberapa syarat. Pertama dari jumlah penduduk. Metropolitan itu kan minimal satu juta. Batam sudah 1,2 juta lebih. Itu memenuhi syarat dari jumlah penduduk.Tapi menjadi kota metropolitan tidak semata-mata dari jumlah penduduk. Ada kriteria lain seperti infrastruktur, kemudian kesiapan pemerintah dalam hal ini regulasi.

Untuk Batam, jumlah penduduk sudah memenuhi. Namun faktor apa yang membuat Batam masih belum bisa dikatakan kota metropolitan?

Dari regulasi kita sebenarnya agak keteteran. Tata ruang kita saja masih banyak ketidakjelasan. Ini harus segera dibenahi. Dari yang paling dasar, yakni kepastian hak atas lahan. Untuk saat ini saja masih banyak ketidakpastian di Batam. Misalnya lahan disebut hutan lindung sementara nyatanya sudah berdiri bangunan. Setelah ada kepastian mengenai lahan, kemudian tata ruangnya. RTRW-nya, peruntukannya. Sampai saat ini pun kami hanya memegang RTRW yang lama tahun 2004 yang sudah berakhir di tahun 2014.

Nah yang baru belum ada karena sebagian lahan terkena hutan lindung di Perpres 87/2011 sudah lebih jelas, tapi itu pun masih di arsir pada bagian yang terkena hutan lindung. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 pada bulan Februari 2015, sebagian Batam sudah terbebas dari hutan lindung dan sebagian kecil lagi yang harus diselesaikan untuk kejelasan status lahannya. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan Batam sebagai kota metropolitan menghambat karena dari segi regulasi, banyak hal-hal yang masih belum jelas. Belum lagi infrastruktur. Kalau saat ini air masih sanggup. Tapi dengan perkembangan Batam yang ada sekarang, berapa lama cadangan air dapat bertahan? Kemudian dengan cadangan listrik, berapa banyak bisa mendukung? Kemudian kapasitas jalan. Kalau jalan sementara saya lihat cukup. Lalu transportasi publik. Batam masih kurang untuk moda transportasi umum yang menghubungkan feeder dari Batam Center dengan daerah Batuaji.

Selain kekurangan itu, ada kelebihan dari jumlah penduduk. Selain itu, apa modal yang membuat Batam menjadi kota metropolitan?

Kalau dari segi penduduk sudah masuk. Sebenarnya Batam ini sudah cukup seksi dan menarik. Dari sisi letak geografis sangat strategis karena dekat dengan Singapura, Malaysia, jadi perkembangan Batam banyak terimbas dari pertumbuhan negara-negara tetangga karena sangat dekat. Ini satu modal yang besar.

Dari segi pajak, Batam kan paling menarik dibanding daerah-daerah lain. Tapi dengan FTZ masih ada kendala-kendala sehingga perlu memberikan kejelasan kepada investor yang ingin berinvetasi di sini. Kalau kekurangan-kekurangan itu tidak dibenahi, itu bisa menjadi kendala. Sekarang kita lihat itu sebagai keunggulan Batam. Keunggulan lain dari segi lahan. Saat ini hanya pulau Batam saja yang dikuasai pemerintah. Seluruhnya kan HPL yang diberikan oleh BP Batam. Ini kan lebih mudah karena dengan adanya land bank ini tanah terkontrol. Kemudian bisa diawasi, bisa dikendalikan sedemikian rupa dengan regulator lebih mudah ketimbang daerah yang lain. Penataannya bisa jauh lebih mudah karena semuanya satu pintu. Lalu harga tanah bisa lebih terkontrol.

Ada plus dan minusnya. Kalau dari sisi penyediaan lahan ini sangat positif karena akan mendukung pembangunan Batam yang sudah dikelompokkan dan daerah mana yang harus dibangun. Lebih jelas dan tidak bakal tumpang tindih karena sumber keluarnya satu dari BP semua. Jadi kalau ada dobel, itu hanya kaena oknum. Tapi kalau secara sistem, ini sudah aman karena satu pintu.

 

Dibanding daerah lain, apa keunggulan sistem land bank? 

Satu hal yang pasti dengan adanya land bank harga tanah terkontrol. Ada dua sisi. Dari sisi pengembangan sangat bagus karena harga lahan terkontrol jadi pembangunan itu masih bisa dijangkau. Karena harga tanah tidak melambung gila-gilaan. Jeleknya, bagi pengusaha tidak menarik karena harga tanah tidak naik-naik. Sedangkan di daerah lain sebentar saja harga tanah naik. Sekarang kacamatanya dari mana. Sebenarnya seperti di Singapura, tanah sudah mulai dikuasai oleh pemerntah. Cuma bagusnya mereka tanah itu ditender. Jadi harga tanah itu bisa dinaikkan di tingikan, sehingga harga tanah itu bisa meningkat sesuai dengan harga pasar. Kalau sekarang di sini tidak.

 

Kalau di Batam, apa penyebab harga properti naik? 

Itu karena kenaikan material. Kemudian kurs mata uang Rupiah terhadap dolar Singapura. Karena material bahan bangunan dinilai dengan dolar Singapura. Kemudian selebihnya karena banyaknya arus masuk permintaan sehingga harga bisa meningkat. Jadi kanaikan itu disebabkan kenaikan harga bahan bakunya sendiri dan kedua akibat depresiasi Rupiah, lainya karena ada arus permintaan.

Salah satu isu utama di Batam adalah soal kependudukan. Sangat besar urbanisasi. Batam banyak didatangi penduduk usia produktif. Kondisi pembangunan perumahan seperti apa, apakah sudah menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah?

Saya tadi mau tambahkan, kenapa arus permintaannya tinggi? Karena yang masuk ke sini pendatang yang masuk usia produktif. Sehingga ini mengakibatkan pasar permintaan rumah meningkat pesat. Karena usia produktif masuk kerja sebentar sudah beli rumah kecil. Kerja dua tiga tahun kemudian ganti rumah sedang. Kemudian kerja lagi beberapa tahun setelah lebih mapan, beli lagi rumah yang lebih besar, atau minimal beli rumah satu lagi. Ini lah yang membuat permintaan rumah itu cukup besar.

Kemudian, terkait perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), untuk saat ini masih bisa dibangun. Rumah untuk MBR itu yang kita sebut dengan RST, Rumah Sejahtera Tapak. Itu yang harga jualnya dibatasi. Untuk Batam Rp 125 juta. Rumah itu masih ada di Batam, untuk tipe 36 ke bawah daerahnya di Batuaji arah Tanjunguncang dan Piayu. Di sana masih bisa. Di daerah Batam centre itu sudah sulit. Karena harga tanah sudah jauh lebih mahal. Makanya perlu diperhatikan ke depannya Batam sebagai kota metropolitan mau dijadikan seperti apa? Kota metropolitan dengan kriterianya seperti apa. Apakah kota metropolitan yang kumuh, atau kota metropolitan yang green dan ramah lingkungan, aman dan nyaman untuk masyarakat yang tinggal.

Kalau kita mau bicara kota metropolitan cukup dari persyaratannya. Tapi kita mau Batam menjadi kota metropolitan yang aman, nyaman, untuk masyarakatnya. Lalu hijau dan berwawasan lingkungan. Itu yang harus dipikirkan pemerintah mulai dari sekarang.

Batam punya masalah ruli (perumahan liar). Ini mengganggu perkembangan Batam menjadi kota metropolitan yang hujau, aman, nyaman yang berwawasan lingkungan, jika dibiarkan semakin kumuh dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini seharusnya pemerintah menyediakan lahan, Dalam hal ini BP sebagai land banknya. Kalau dalam hal ini di daerah tersebut sudah tidak ada lahan yang kosong kan bisa bekerja sama dengan swasta.

Orang-orang ini kalau digusur tidak mungkin. Mereka bekerja hidup di daerah sekitar situ. Misalnya kita bicara di sekitar Nagoya atau Batam Centre lalu dipindahan harus tinggal di Kabil. Mereka tinggal segitu jauh dan harus bolak balik. Lalu sarana transportasi umumnya belum ada. Akhirnya ongkosnya mahal, akhirnya mereka akan tinggal lagi mencari tempat yang dekat dengan tempat kerjanya.

Kalau begini polanya tidak cocok dan tidak bisa dijalankan. Orang-orang ini seharusnya jangan digusur, dipindahkan saja di daerah yang dekat dengan tempat dia. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Untuk yang mampu bisa membeli rusunami dan ada fasilitas pemerintah seperti FLPP. Untuk yang kurang mampu rusunawa, kalau sangat tidak mampu, pemerintah bisa menyiapkan rumah sosial untuk orang-orang ini. Dengan semuanya ditampung, pasti akan tertata rapi. Tapi ada syarat lainnya, penegakan hukum.

 

Berarti REI sudah bisa memberikan usul bagaimana meyelesaikan permukiman kumuh?

Sudah beberapa kali. Terakhir kami ketemu dengan BP. Kami sampaikan kami memiliki visi bagaimana Batam menjadi kota metropolitan yang indah. Yang tidak kumuh, yang aman, dan nyaman. Itulah yang kita sampaikan konsep itu untuk menyelesaikan ruli dan kios liar kami siap membicarakannya dengan pemerintah untuk menyelesaikan ini. Mereka pun punya kemampuan untuk membayar. Yang tidak ada kesempatan yang diberikan untuk memiliki tempat yang layak dan tidak perlu digusur-gusur lagi. Itu saja tugas pemerintah sebagai regulator mengatur ini semua membuat aturan main dan membuat sanksi hukum yang jelas sehingga kalau melanggar mereka harus diberi sanksi.

 

Dari pengamatan bapak, apakah masih banyak warga yang kesulitan memiliki rumah?

Iya masih. Ada warga yang kesulitan. Makanya ada 3 yang bisa dilakukan untuk masyarakat MBR ini. Mereka kan kita kategorikan hanya satu, berpenghasilan rendah. Namun ada sub-subnya sangat rendah, rendah sedang, dan rendah menengah. Kalau yang rendah menengah ini seharusnya mereka mampu untuk membeli rusunami atau RST. Itu kan 125 juta. Mereka harusnya bisa membeli. Yang kurang atau tidak mampu mereka disediakan rusunawa. Bayarnya dengan sewa bulanan. Sampai mereka mampu, mereka bisa membeli RST atau rusunami. Untuk yang benar-benar tidak mampu inilah ada rumah sosial yang benar-benar menampung mereka yang tidak mampu.

Untuk saat ini belum ada?

Saat ini kan tidak ada.

 

Apakah pengadaan rumah sosial itu bisa bekerja sama dengan pemeritnah?

Itu kan tanggung jawab pemerintah. Merumahkan rakyat itu kan tanggungjawab negara. Dalam hal ini negara menjalankan tugasnya kalau kesulitan bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk merumahkan itu.

Di UU 1/2011 tentang Perumahan dan pemukiman itu sudah dijelaskan. Pemerintah daerah seharusnya membantu untuk mengadakan lahan-lahan untuk perumahan rakyat. Kalau di Batam seharusnya mudah. Lahan kalau disiapkan untuk pemerintah tinggal swasta bekerjasama bangun. Pemerintah kan pasti seharusnya menyiapkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Ini salah satu dari tiga kebutuhan pokok selain pangan, sandang, dan papan. Pangan dan sandang oke, tapi papan seolah-olah bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau rakyat gak makan pasti pemerintah repot, jadi diperhatikan oleh negara. Tidak berpakaian juga tidak mungkin. Nah yang tidak berumah ini yang belum terlalu tersentuh. Seolah-olah ini menjadi tanggungjawab swasta. Padahal dari UUD sudah jelas, hal itu sebagai kewajiban negara untuk merumahkan rakyat. Hak bermukim setiap warga negara kan dijamin UUD 45.

 

Jadi, pemerintah harus jadi penggerak utama dalam hal perumahan?

Iya, dan pemerintah dalam menyelesaikan itu dapat bekerja sama dengan swasta. Kita menyiapkan rumah dan dibantu oleh pemerintah. Ini baru bisa terwujud. Kalau tidak kita tidak mampu. Bagaimana swasta mampu menyiapkan perumahan MBR dengan kemampuannya sendiri kalau tidak disuport pemerintah.

Sebenarnya Pemerintah sudah memiliki program bantuan. Bentuknya PSU (bantuan infrastruktur prasarana umum), DAK (prasarana air listrik dan pembuangan komunal). Kemudian dari segi pembiayaan ada FLPP dan dari Jamsostek ada subsidi uang muka. Cuma untuk sementara di BPJS belum jalan.

Bukan berarti pemerintah tidak memiliki peran sama sekali. Ada dan sudah berjalan, tapi ini tidak maksimal dan pola-polanya yang mesti diperbaiki. Misalnya FLPP. Untuk mereka benar-benar tidak mampu, ya sudah uang mukanya disubsidi dibayar oleh pemerintah. Sisanya mereka bisa mereka cicil dengan fasilitas FLPP lagi dengan bunga rendah sehingga mereka benar-benar mampu untuk memiliki itu. Nah kedua, apa yang dibeli mereka kan tergantung dengan komponen infrastrukturnya. Jalan, saluran beserta bangunannya. Kalau infrastrukturnya pemerintah yang bantu, sekalian saja mereka bantu. Soal fasilitas umum, itu pemerintah yang mengerjakan fasilitas umumnya. Untuk prasarana umum, pemerintah misalnya menyiapkan, membangun lalu harga diatur.

Pekerja sudah disediakan banyak rumah susun. Untuk saat ini, apakah trend pembangunan rumah susun sudah lebih banyak dan mengganti rumah tapak?

Harusnya begitu. Kalau melihat perkembangan Batam, memang sudah harus mengarah ke perumahan vertikal. Terutama di Nagoya dan Batam Centre. Batam kan hanya satu pulau yang terbatas. Mau kemana lagi? Begitu tanah habis, kalau tidak vertikal berarti perluasan lahan atau reklamasi. Nah reklamasi bisa dilakukan karena ada batas perairan internasional. Kedua tanah lama-lama habis. Paling-paling sedot pasir laut lagi. Tapi nanti menjadi masalah lingkungan. Jadi sudah harus mulai ditekan di daerah dengan tingkat kepadatan tinggi hunian harus vertikal. Yang kepadatan rendah boleh tapak. Seperti di Kabil dan Tanjunguncang. Tapi untuk hunian Batam Center dan Nagoya sudah harus vertikal.

 

Di tempat yang kepadatan tinggi sangat sedikit rusunami. Apa yang menghambat?

Kita kembali ke regulasi. Mengapa tidak dibangun selama ini karena Perda Rusun saja baru di sahkan di 2011. Lalu setelah itu untuk sampai ke sertifikat strata title, kepemilikan atas satu stuan rumah susunnya ini pun masih ada beberapa kendala. Untuk mendapat itu kan harus ada sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi itu harus dikeluarkan oleh Pemko. Tim ahli bangunannya sendiri mereka harus menyiapkan. Itupun kemarin terkendala. Jadi sertifikat layak fungsinya tidak terbit, apalagi strata titlenya. Lalu yang mau menjual sebagai apartemen tidak bisa mengeluarkan bukti satuan rumah susun ini.

 

Itu yang membuat investasi membangun rumah susun tidak banyak?

Salah satunya. Itu regulasi. Kedua dari segi pasar. Di daerah yang harga tanahnya murah tentunya tidak mungkin kita bangun rusun. Karena tapak dan rusun jika ukurannya sama, pasti orang beralih ke tapak. Makanya tadi seperti nagoya sudah bisa. Kemudian faktor lainnya adalah masalah pembiayaan. Untuk KPA sekarang sulit, apalagi dengan adanya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15, dimana bangunan harus jadi. Bedanya dengan rumah tapak kan hanya satu lantai, sederhana dan langsung jadi. Kalau bangunan satu gedung dan yang kredit tidak semua padahal dia harus membangun satu gedung, jelas membuat biaya sangat besar. Akhirnya tidak mampu membangun. Jadi, kalau mau membangun apartemen ini jadi sulit. Misalnya kita bicara 1000 unit dalam 1 gedung. Terjual baru 250, tidak ada ada pengembang yang berani, karena tidak ada pengembang yang berani membangun kalau yang laku seperempatnya. Kalau tidak bisa dijual semua bisa kolaps nanti. Itulah kendala yang mengakibatkan orang berpikir dua atau tiga kali.

 

Dibandingkan dengan pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatera, dengan bank tanah yang ada di Batam, apakah harga properti di Batam lebih mahal atau lebih murah?

Kalau bicara biaya bangunan pasti lebih mahal karena kita kan di pulau. Semua material diangkut dari luar ke pulau ini. Otomatis harganya lebih mahal dari pulau-pulau utama. Apalag kalau produksi di jawa. Kedua upah pun lebih tinggi. Jadi komponennya ada dua, upah dan material. Material sudah pasti lebih mahal. Minimal kisarannya 10 persen lebih mahal. Lalu upah UMR variatif. Dibanding Jakarta kita masih di bawah. Tapi dibandingkan kota-kota lain, kita cukup tinggi UMR-nya. Komponen upah itu 40 persen. Komponen lainnya material. Semua hal yang mempengaruhi ini akan memperngaruhi kenaikan harga jual rumah.

 

Apakah pengaruh kurs sangat berpengaruh pada Batam?

Sangat berpengaruh. Di daerah lain sangat berpengaruh karena persentase material yang dalam dolar masih kecil. Kalau kita lebih besar. Mulai dari besi, ready mix, semua dolar. Belum lagi spandeksnya. Granit yang sebelumnya lokal pun dihitung dolar karena bersaing dengan singapura. Kala tidak mau beli granitnya akan diekspor ke Singapura. Mau enggak mau beli. Granitnya kan dari karimun. Mereka jualnya kalau dibayar dengan rupiah mending mereka memilih menjual dalam dolar ke singapura.

 

Soal RTRW, belum ada aturan soal RTRW 2014-2024. bagaimana REI menyikapinya?

Yang pasti kita dalam hal ini menjadi korban. Karena lahan yang mau diuruk untuk perumahan, ternyata belakangan tidak bisa karena peruntukannya masih hijau. Hal-hal seperti ini pemko Batam dan BP Batam harus segera menyelesaikan. Kalau tidak, pasti akan menjadi kendala karena akan menghambat untuk pembangunan. Akibat ketidakjelasan tadi, swasta mau bangun. Pemerintah mau mengeluarkan izinnya, tapi ini pun belum cukup. Izin keluar kita bangun. Tapi mau tidak bank membiayai lahan yang hutan lindung ini. Bank akan membiayai kalau BPN mengeluarkan. Ini pun BPN tidak mau mengeluarkan. Jadi dai BP maupun Pemko mengeluarkan izin itu belum cukup.

 

Apakah banyak ditemukan di RTRW 2004-2014 lahan-lahan yang bermasalah?

Banyak sekali. Kalau 2004 – 2014 itu kan sudah banyak yang berbeda. Maksudnya sudah tidak sesuai. Dan ini sangat banyak. Dan bisa dilihat di perpres 87 tahun 2011 itu banyak yang diarsir berarti masalahnya harus diselesaikan dulu. Kalau itu selesai peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan, jasa atau indstri.

 

Dengan belum jelasnya tata ruang yang baru, apakah pelaku masih meraba atau kesulitan?

Pengusaha ada beberapa aliran. Pertama pengusaha yang bergerak sesuai aturan. Ada pengusaha yang berani gambling. Jadi peraturan yang tidak ada pun berani jalan. Kembali lagi yang saya bilang ini otomatis yang gambling berani bangun, sampai satu titik akan stop dan tidak bisa bangun. Karena meski BP dan Pemko mengeluarkan izin, di BPN bisa mentok. Kalaupun BPN mau mengeluarkan, kalau bank tahu akan bermasalah, tidak akan mengeluarkan pembiayaan. Semua sektor ini tentunya harus seide atau sepaham. Semuanya harus disediakan. Kalau semua akar permasalahannya tidak diselesaikan ini percuma, tidak akan menuntaskan permasalahan. Jadi memang intinya harus diselesaikan dulu karena ini masalah kepastian hukum atas lahannya. Kalau ini tidak beres ke bawahnya tidak akan berjalan.

Dengan adanya Perpres dan RTRW, apakah ini membingungkan pelaku usaha atau memperjelas?

Sebetulnya kalau kita lihat positifnya memperjelas. Perpres 87 itu kan memperjelas bahwa ini akan seperti ini. Nah cuma yang bermasalah di perpres itu diarsir. Menurut kami itu menjadi lebih bagus, lebih jelas kalau kita tahu lahan tertentu bagus untuk perumahan tapi masih ada masalah. Nah kalau RTRW 2004-2014 itu jelas-jelas tidak bisa dipakai. Itu tidak sesuai sama sekali Di RTRW itu masih hutan. Kalau di RTRW sudah ditandain itu masih perumahan. Kalau seperti itu kan perpres sudah jauh lebih jelas. RTRW yang baru seharusnya sudah keluar sesuai dengan itu tapi sudah bersih. Kita tinggal menunggu saja. Pemko juga menunggu maslah hutannya beres. Karena kalau hutannya belum beres percuma juga kita. 

Soal BP Batam dan Pemko Batam yang harus dihadapi investor, menurut anda bagaimana sinerginya ?

Kalau sekarang menurut saya masih kurang sinerginya. Ini yang masih harus ditingkatkan. Idenya kan dua mesin harusnya bergerak lebih cepat, kalau keduanya bergerak ke arah yang sama. Kalau arahnya berbeda, itu malah mandeg. Jadi kondisinya saat ini keduanya belum selaras.

Di bagian apa ketidakselarasan itu?

Kita misalnya bicara dari urusan lahan. Kita mau membangun. Untuk urus izin di BP Batam sudah panjang, mulai dari perolehan lahan, bayar UWTO, SKEP, SPJ, dan sebagainya, untuk mengurus fatwa. Mengurus fatwa itu untuk mengurus IMB ke pemko. Di Pemko, perlu mengurus RTBL (Rencana Tata Bangun Lingkungan). RTBL itu setelah RTRW, turunannya ada RDTRW, baru turunannya RTBL. Untuk RTBL, BP Batam kan sebenarnya sudah memiliki master plan secara keseluruhan dalam bentuk fatwa. Nanti sudah ada fatwa, di Pemko minta lagi untuk dibuat RTBL. Ini bisa berbeda dengan fatwa yang sudah ada. Nanti yang sudah dibilang di fatwa boleh, ternyata di pemko tidak boleh. Ini yang masih beum selaras.

Dengan adanya dua instansi ini, apakah menjadi semakin rumit?

Yang pasti rantai birokrasi semakin panjang, dan waktu menjadi semakin lama. Kalau Birokrasi semakin panjang kan maslahnya ke waktu. Kedua kan biaya, makin panjang birokreasi biay makin tinggi. Hal ini akan kembali pada seberapa cepat pembangunan akan terjadi dan seberapa kemampuan masyarakat membeli. Kalau cost semakin tinggi, kembali lagi ke harga jual.

Dari REI punya pandangan atau usulan?

Sebenarnya kembali ke dua instansi tersebut. Mereka yang harus menyelaraskan. Kami kan tidak bisa mengatur. Ini porsinya di BP. Ini Porsinya di Pemko. Harus selaras, jangan sampai di satu tempat bilang iya, tempat lain ternyata bilang tidak. Setelah itu dibangun semua kan jelas, mau urusannya di BP silahkan, di Pemko silahkan yang pasti semua itu tahu bahwa aturannya seperti itu. Apa yang bisa dan tidak dibangun. Perkara urusannya di BP atau di Pemko silahkan. Buat kami kan sama saja. Tidak akan tumpang tindih, di sana tidak bilang ya kalau di sini bilang tidak.

Contohnya Fatwa dan RTBL. Dari fatwa bilang bisa bangun tapi dari pemko bilang tidak bisa karena ada rencana untuk membuat saluran apa. Kalau kita punya RTRW dan kita punya RDTL, di situ kan kita punya semua. Termasuk jalan di mana, saluran di mana. Kita kan harus menyiapkan RDTLnya. Kalau tidak bisa nanti semuanya seperti sekarang, banjir. Begitu bangun pengembang yang disalahkan, buka lahan developer yang disalahkan. Padahal pemerintah sendiri tidak pernah memiliki rencana.

 

Seberapa besar perhatian pengembang terhadap kota green, bebas banjir?

Terus terang tidak semua pengusaha punya visi seperti itu. Pengusaha itu mereka yang mau cari untung. Misalnya soal saluran, mengapa harus dibikin besar-besar. Ada pengusaha yang berpikiran mending lahan dijadikan kapling ketimbang bangun saluran yang besar. Hal ini kan bisa diatasi. Semua kan kembali ke pemerintah apakah diizinkan atau tidak. Balik lagi pemerintah sebagai regulator harus tegas. Kalau memang di lokasi itu seharusnya ada saluran ya harus ada. Jangan nantinya karena pembicaraan, saluran yang seharusnya dua meter dikecilkan menjadi 60 cm, misalnya. Yang selebihnya dijadikan kapling. Ini kan tidak bisa. Makanya saya bilang pemerintah seharusnya jelas, karena sebenarnya persoalan tanah itu kan gampang karena semuanya ada di tangan BP. Lain dengan tanah yang dibeli di Jakarta, misalnya. Pemerintah tidak bisa mengatakan tidak bisa ini tanah saya. Tanah di sana sudah dibeli rakyat dan disertifikat. Untuk memotongnya tidak bisa segampang itu. Mereka harus ganti rugi. Di sini kan BP sebagai pemegang lahan bisa mengalokasikan daerah mana yang digunakan untuk saluran. Jangan dijual lahan itu ke investor. Kalau memang merasa kurang naikkan UWTO, saya rasa masih mau karena harga tanah di Batam masih murah. Coba lihat harga tanah di Batam Centre masih 50 ribu. Itu menurut saya sangat murah. Dibandingkan dengan harga rumah yang ada.

Apakah REI punya proyeksi terkait pertumbuhan perumahan di Batam?

Yang pasti pertumbuhan kota Batam perkiraan setiap tahun bertambah sekitar 100-120 ribu penduduk. Sederhananya kalau tiap keluarga ada 4 orang kita ambil 6 orang, minimal kita butuh 20 ribu unit rumah baru. Itulah yang harus dipikirkan, dimana mau menempatkan mereka. Apakah tanah kita masih cukup untuk membangun kota Batam sebanyak 20 ribu rumah per tahun atau 100 ribu unit dalam 5 tahun. Lahan kita sudah menyempit, Rempang Galang belum selesai. Kecuali rempang galang sudah beres, sebagian bisa ke sana. Tapi, infrastruktur kalau tidak disiapkan dengan baik, siapa yang mau tinggal di Rempang. Bisa saja kalau ada sarana fasilitas umum yang cepat dan murah dari rempang ke pusat kota, orang akan tertarik tinggal di Rempang. (Yermia Riezky)

 

 

Iklan