muhadjir-effendySaya saat ini tengah menunggu kabar, apakah Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berhasil meloloskan usulannya untuk menghentikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Karena jika usulan ini disetujui, maka inilah terobosan yang diinginkan Jokowi dari menteri-menterinya.

Perihal penghapusan UN sudah jadi omongan lama. Ketika masih menjadi wakil presideng SBY, Jusuf Kalla juga pernah mengapungkan usulan ini. Namun belum ada usulan yang sampai pada status ‘menunggu persetujuan presiden’.

Dalam beberapa kesempatan Mendik menyampaikan, usulannya tinggal menunggu persetujuan presiden karena hal ini butuh inpres.

Sampai pada titik ini, entah disetujui atau tidak, Mendik telah melakukan sebuah terobosan. Lebih joss lagi jika inpres penghapusan UN itu terbit.

Terobosan ini bukan yang pertama dilakukan oleh Muhadjir selama menjabat menteri menggantikan Anies Baswedan. Kita masih ingat, usulannya soal full day school yang ditentang banyak orang tua.

Saking banyaknya tentangan, Muhadjir sampai mengeluh, baru sebatas ide sudah banyak yang menolak.

Saya sendiri, bersama alumni sekolah Yayasan Pendidikan Sorowako menjalani full day school sejak kelas 4 SD. Kami masuk jam setengah 8, dan pulang setengah 4 sore.

Sepengetahuan saya, tidak ada teman-teman yang harus menjalani terapi khusus karena depresi menjalani full day school.

Capek, iya. Tapi itu salah satu upaya agar kami tidak manja dan lebih banyak bersosialisasi ketimbang hanya bermain nintendo, sega atau PC dengan basis Windows 98 di rumah.

Kembali soal UN, keputusan Muhadjir untuk menghapus ujian nasional bukan perkara mudah. Selain ia harus menjelaskan kepada pihak-pihak terkait birokrasi penghapusan itu, ia juga harus berhadapan dengan pelaku bisnis yang mendapat keuntungan bisnis dari penyelenggaraan UN.

Penyedia kertas, tinta, percetakan, bimbingan belajar, distribusi, pinsil 2B, hingga (katanya) penyedia kunci jawaban. Oke, pasti masih banyak lagi bisnis yang belum saya sebutkan.

Pelaku-pelaku bisnis itu akan kehilangan kue besar bernama Ujian Nasional yang selama ini jadi gawean senusantara. Dan, menurut saya, pasti ada upaya agar hajatan ini jangan sampai dihapus.

Saya tidak tahu apakah skalanya sama atau tidak, namun hal seperti ini serupa dengan gelisahnya perusahaan tembakau jika ada pembahasan pengendalian rokok, atau perusahaan terkait BBM yang gerah jika ada temuan energi alternatif yang berpotensi ingin dikembangkan.

Di negara lain, lokomotif perusahaan gula atau makanan/minuman ringan langsung menderu-deru jika pemerintah berkeinginan mengatur batas gula dalam makanan.

Perusahaan-perusahaan itu pasti mengambil langkah panjang dan sistematis untuk memastikan usulan-usulan yang menghambat bisnis mereka mental di tengah jalan.

Muhadjir tahu hal itu. Dan dalam sebuah kesempatan kemarin, ia meminta maaf kepada para pemilik bisnis yang terganggu jika UN benar-benar dihapus.

“Saya tahu di situ (UN) juga ada bisnis, misalnya bisnis bimbingan belajar. Saya minta maaf kalau ada yang dirugikan dengan kebijakan ini,” kata Muhadjir seperti dilansir dari Kompas.

Kini publik tinggal menunggu, sejauh mana usulan ini bergulir. Jika kembali mental, berarti usulan ini hanya sekedar isu asu yang selalu membuat gaduh sosial media dan menghabiskan energi bangsa. (cukuplah energi kita terkuras dengan perdebatan soal tujuh juta dan sari roti)

Namun, jika lolos dan presiden mengeluarkan inpres, berarti ini merupakan terobosan yang dinanti-nanti oleh presiden itu sendiri.

Terobosan itu memang baru paripurna jika inpres terbit. Karena itu, Mendik perlu menjelaskan pertimbangannya dan meyakinkan presiden untuk menerbitkan inpres.

Jika presiden yakin dan akhirnya menerbitkan instruksi, ini merupakan sebuah penegasan bahwa keputusannya untuk mengganti Menteri Pendidikan sudah tepat.

Banyak diskusi di media sosial maupun blog menyebutkan, salah satu alasan presiden mengganti Anies dengan Muhadjir karena minimnya terobosan yang dilakukan Anies.

Di masa ia menjadi menteri, Anies memang melakukan revisi terhadap kurikulum 2013 yang tidak sempurna itu. Namun alih-alih menghentikannya sementara, Mendik malah memutuskan sebagian sekolah kembali ke kurikulum 2006 dan sebagian sekolah yang sudah menjalankan kurikulum 2013 dengan sejumlah syarat.

Jadi, menarik ditunggu sejauh apa bola penghapusan UN ini bergulir, dan apakah Muhadjir bisa mengendalikannya agar bola bisa dilesakkan tepat ke sasaran.

Iklan